• Home
  • News
  • Calon KDH Lawan Kotak Kosong, Kelemahan Demokrasi
KSP Makmur Mandiri
Jumat, 21 Agustus 2020 13:35:00

Senator Pdt Willem TP Simarmata MA:

Calon KDH Lawan Kotak Kosong, Kelemahan Demokrasi

BAGIKAN:
Ist| pelita Batak
Pdt Willem TP Simarmata MA, Senator asal Sumut
Medan (Pelita Batak):
Anggota DPD RI Pdt Willem TP Simarmata,MA menilai indikasi calon kepala daerah (KDH) tunggal atau dengan kata lain melawan kotak kosong disejumlah daerah di Pilkada 2020 adalah bentuk kelemahan demokrasi yang sedang terjadi. Peran serta partai politik dalam membangun demokrasi saat ini dinilai melemah.

Tidak dipungkiri, dipilih dan untuk memilih dalam proses demokrasi Indonesia diatur dalam Undang-undang Dasar 1945.

"Itu bentuk kelemahan demokrasi kita saat ini. Pendidikan politik semestinya diperoleh seluruh warga negara," ujar senator asal Sumut itu kepada wartawan kemarin di Medan.

Menurutnya, dalam kondisi saat ini pemilihan kepala daerah semestinya menemukan sosok pemimpin yang mampu membawa perubahan. Caranya tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Masyarakat harus benar-benar memahami dan mengerti makna pemilihan itu sendiri dengan pengetahuan akan politik itu sendiri.

"Semua masyarakat harus memahami politik. Kita tidak bisa apolitik, dengan demikian fungsi demokrasi akan berjalan dengan baik," kata Ephorus emeritus HKBP ini.

Kini kemungkinan besar sejumlah daerah akan melaksanakan pilkada dengan peserta hanya satu calon. Meski ini bagian dari kelemahan demokrasi, namun tetap harus terlaksana. "Yang sudah terjadi, silahkan saja dilaksanakan. Pesta demokrasi harus tetap berjalan," ujarnya.

Willem berpesan agar masyarakat tidak menelan bulat-bulat janji politik yang disampaikan para calon. Demikian juga halnya dengan kemungkinan money politics yang akan terjadi. Masyarakat adalah kuncinya, agar praktek ini tidak berlangsung terus menerus. Dia mencontohkan, dirinya tidak melakukan money politics  namun berhasil meraih simpatik konstituen dengan perolehan suara terbanyak di pemilihan yang lalu.

Para calon juga hendaknya memahami apa yang akan diperjuangkannya. Tidak memberikan janji-janji yang muluk-muluk, karena akan menjadi tanggungjawab saat menjabat. 

Juga disampaikan bahwa para calon yang masih aktif pada satu jabatan publik agar tidak menyalah gunakan wewenangnya untuk mengkampanyekan dirinya.(TAp)
  BeritaTerkait
  • Perjuangan Kolom Kosong, Luruskan Demokrasi

    5 bulan lalu

    PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020 yang diikuti 270 daerah dan 25 diantaranya hanya diikuti oleh pasangan tunggal atau melawan kolom kosong. Tidak dipungkiri pertarungan melawan kot

  • Kejujuran Yang Utama

    3 bulan lalu

    LIMA hari lagi, penguasa baru akan terpilih di beberapa daerah, ada benar-benar baru tetapi ada juga yang stok lama (petahana) yang terpilih kembali.Bagi sebagian masyarakat Pemilihan umum itu sudah h

  • Menakar Peluang Politisasi Isu SARA Menuju Pilpres 2019

    3 tahun lalu

    Oleh : Firman Jaya Daeli (Mantan Komisi Politik Dan Hukum DPR-RI)Indonesia Raya dari semula sudah menjadi sebuah negara bangsa kuat dan bersatu disebabkan karena keberadaan Indonesia yang terdiri atas

  • Calon Wakil Gubernur, Musa Rajekshah Tolak Politik Uang dan SARA

    3 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak):Usai deklarasi menolak politik uang dan politisasi SARA yang dilaksanakan Bawaslu Sumut, Rabu (14/2/2018) di Istana Maimun, Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah men

  • Pemilih Di Pilkada Humbahas Diminta Jangan Golput

    5 bulan lalu

    Jakarta (Pelita Batak):Ketua Harian Forum Peduli Demokrasi Humbang Hasundutan (FPDHH), J.S.Simatupang, S.H., M.H meminta masyarakat Humbang Hasundutan (Humbahas) yang memiliki hak pilih di pemilihan k

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2021 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb