• Home
  • News
  • Belanja Pegawai Provinsi Sumut Melonjak
KSP Makmur Mandiri
Sabtu, 14 Januari 2017 06:16:00

Belanja Pegawai Provinsi Sumut Melonjak

BAGIKAN:
Ist|PelitaBatak
Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi bersalaman dengan Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman

Medan (Pelita Batak) :
Pengalihan sebagian kewenangan ke Pemerintah Provinsi menyebabkan Struktur Anggaran dalam RAPBD Provsu Tahun Anggaran 2017 menjadi tidak ideal. Hal itu menyebabkan jumlah belanja pegawai melonjak sehingga porsi belanja tidak langsung lebih besar dan dapat menimbul kesan bahwa APBD Provsu tidak berpihak kepada kepentingan publik.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) HT Erry Nuradi dalam sambutannya pada nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) 2017 dan nota keuangan APBD 2017 dalam Rapat Paripurna di DPRD Sumut, Jumat (13/1). Dia mengatakan, berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sangat mempengaruhi kondisi APBD Sumut tahun anggaran 2017 , terutama dengan dikeluarkannya kebijakan pengalihan kewenangan dari kab/kota kepada Pemprov.

"Salahsatu kewenangan yang dialihkan kepada pemerintah provinsi adalah pengelolaan SMA/SMK negeri baik menyangkut personalia maupun sarana dan prasarananya," kata Gubsu.

Pengalihan kewenangan tersebut, dalam kenyataannya belum diikuti dengan kucuran pendanaan yang memadai. Dengan penyerahan sekitar 18.805 orang guru SMA/SMK negeri menjadi di bawah kewenangan Pemprovsu, maka diperlukan dana tambahan untuk penggajian sebesar Rp1,2 triliun lebih. Namun, pada tahun anggaran 2017 ini Pemprovsu ditetapkan mendapatkan DAU hanya sebesar Rp2.493.484.717.000, yang jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2016 yang lalu hanya bertambah sebesar Rp888.979.044.000.

"Disamping itu Pemprovsu juga harus menyediakan pendanaan untuk biaya operasional serta biaya pemeliharaan SMA/SMK negeri dimaksud," ujarnya.

Dampak lainnya berkaitan dengan pengalihan kewenangan tersebut, lanjutnya, semakin tidak idealnya struktur anggaran dalam APBD tahun anggaran 2017. Jumlah belanja pegawai menjadi cukup tinggi yang berakibat semakin tingginya jumlah belanja tidak langsung. "Hal ini sepintas lalu dapat menimbulkan kesan bahwa APBD Provsu 2017 kurang berpihak pada belanja langsung dan lebih berpihak pada belanja tidak langsung," ungkapnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, lanjutnya, perlu kemakluman dari kita serta upaya dalam menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat, agar pengalihan kewenangan tersebut diikuti dengan pendanaan yang rasional dan realistis sehingga tidak mempengaruhi pendanaan program kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Prov. Sumut.

Kebijakan penganggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2017 banyak dipengaruhi berbagai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah pusat.

Dia juga menjelaskan, pada 9 Januari 2017 lalu antara DPRD Sumut dan dirinya telah menandatangi nota kesepakatan terhadap kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2017. "Menindaklanjuti nota kesepakatan dimaksud, Pemprovsu telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam percepatan penyiapan dokumen rencana kegiatan anggaran (RKA) SKPD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2017," tambahnya.

Gubsu juga menyampaikan, dalam perubahan APBD 2016 pendapatan daerah diasumsikan sebesar Rp10.055.827.824.848, pada tahun anggaran 2017 ini direncanakan sebesar Rp12.170.582.105.913, dengan demikian mengalami pertambahan sebesar Rp2.114.754.281.065 atau bertambah sebesar 21,03 persen.

Diakhir sambutannya, Gubsu mengharapkan masukan konstruktif dari dewan yang terhormat dalam pembahasan rancangan APBD tahun 2017 ini dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat menjadi suatu kebijakan yang sesuai dengan harapan kita bersama.(TAp)

  BeritaTerkait
  • Dihadapan Jemaat HKBP Pearaja Tarutung, Ini Cerita Gubernur Tentang Kondisi Sumut

    3 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi bercerita tentang kondisi Sumatera Utara kepada Ephorus HKBP  Pdt Dr Darwin Lumban Tobing dan para jemaat HKBP di kantor P

  • Pertamina Tak Terbuka, Realisasi PBBKB untuk Sumut Belum Maksimal

    4 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Sumut Sarmadan Hasibuan mengaku, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sumut terindikasi tidak maksimal.

  • Provinsi Sumut Sambut Kepsek SMA, Janjikan Kekurangan Gaji Rp400 M akan Teratasi

    4 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H T Erry Nuadi MSi mememastikan kekurangan gaji guru SMA/SMK sebesar Rp400 miliar akan bisa teratasi. Gubernur mengaku dirinya telah menyampaikan kekurangan tersebut langsung kepada Kementerian Keuanga

  • Enni Martalena Pasaribu Motivasi Ratusan Siswa SMA Methodist

    4 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Enni Martalena Pasaribu, SH, MH selaku Kordinator Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Sumatera Utara (Sumut)  memberikan motivasi kepada sekitar 500 siswa SMA kelas XII

  • Sekali ( lagi ) tentang PDAM Tirtanadi

    3 tahun lalu

    SEPANJANG Bulan Oktober 2017, PDAM Tirtanadi telah dua kali menampilkan informasi di website: pdamtirtanadi.co.id. Informasi pertama pada 4 Oktober 2017, pecahnya pipa transmisi dengan diameter 250 mm

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2020 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb