• Home
  • News
  • Bangun 1 Juta Rumah, Pemerintah Luncurkan Paket Kebijakan Ekonomi tentang Perumahan Untuk MBR
KSP Makmur Mandiri
Rabu, 24 Agustus 2016 18:52:00

Bangun 1 Juta Rumah, Pemerintah Luncurkan Paket Kebijakan Ekonomi tentang Perumahan Untuk MBR

BAGIKAN:
Rahmad/Humas Setkab
Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi Seskab Pramono Anung sebelum menyampaikan keterangan tentang PKE XIII, di kantor kepresidenan, Jakarta, Rabu 24 Agustus 2016 sore.
Jakarta (Pelita Batak): Guna mewujudkan Program Nasional Pembangunan 1 (Satu) Juta Rumah sebagai wujud dari butir kedua yang tertuang dalam amanah Nawacita, pemerintah hari ini mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII tentang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
 
“Dengan paket kebijakan ekonomi ini, akan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan rumah,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XIII, di kantor kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip dari laman setkab.go.id, Rabu 24 Agustus 2016 sore.
 
Mengutip data Biro Pusat Statistik (BPS) hingga akhir tahun 2015 lalu, Menko Perekonomian mengemukakan, saat ini masih ada 17,3% atau sekitar 11,8 juta rumah tangga yang tinggal di hunian non milik (sewa, kontrak, numpang, rumah dinas atau tidak memiliki rumah sama sekali).
 
Sementara di sisi lain, menurut Darmin, pengembang perumahan mewah masih banyak yang enggan menyediakan hunian menengah dan murah, karena untuk membangun hunian murah seluas 5 ha (hektar), memerlukan proses perizinan yang lama dan biaya yang besar.
 
Grafis PKE 13Karena itu, melalui PKE XIII ini, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang isinya meliputi penyederhanaan jumlah dan waktu perizinan dengan menghapus atau mengurangi berbagai perizinan dan rekomendasi yang diperlukan untuk membangun rumah MBR dari semula sebanyak 33 izin dan tahapan, menjadi 11 izin dan rekomendasi.
 
“Dengan pengurangan perizinan dan tahapan ini, maka waktu pembangunan MBR yang selama ini rata-rata mencapai 769-981 hari dapat dipercepat menjadi 44 hari,” jelas Darmin.
 
Adapun rincian dari PKRE XIII ini meliputi:
 
Perizinan yang dihilangkan antara lain: izin lokasi dengan waktu 60 hari kerja, persetujuan gambar master plan dengan waktu 7 hari kerja, rekomendasi peil banjir dengan waktu 30-60 hari kerja, persetujuan dan pengesahan gambar site plan dengan waktu 5-7 hari kerja. dan Analisa Dampak Lingkungan Lalu Lintas (Andal Lalin) dengan waktu 30 hari kerja;
 
Perizinan yang digabungkan, meliputi: 
 
(1) Proposal Pengembang (dengan dilampirkan Sertifikat tanah, bukti bayar PBB (tahun terakhir) dengan Surat Pernyataan Tidak Sengketa (dilampirkan dengan peta rincikan tanah/blok plan desa) jika tanah belum bersertifikat; 
 
(2) Ijin Pemanfaatan Tanah (IPT)/ Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) digabung dengan tahap pengecekan kesesuaian RUTR/RDTR wilayah (KRK) dan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah/Advise Planning, Pengesahan site plan diproses bersamaan dengan izin lingkungan yang mencakup: SPPL atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (sampai dengan luas lahan 5 Ha); serta 
(3) Pengesahan site plan diproses bersamaan dengan izin lingkungan yang mencakup SPPL (luas < 5 ha), rekomendasi damkar, dan retribusi penyediaan lahan pemakaman atau menyediakan pemakaman;
 
Perizinan yang dipercepat, antara lain
 
(1) Surat Pelepasan Hak (SPH) Atas Tanah dari Pemilik Tanah kepada pihak developer (dari 15 hari menjadi 3 hari kerja); 
(2) Pengukuran dan pembuatan peta bidang tanah (dari 90 hari menjadi 14 hari kerja); 
 
(3) Penerbitan IMB Induk dan pemecahan IMB (dari 30 hari menjadi 3 hari kerja); 
 
(4) Evaluasi dan Penerbitan SK tentang Penetapan Hak Atas Tanah (dari 213 hari kerja menjadi 3 hari kerja); 
 
(5) Pemecahan sertifikat a/n pengembang (dari 120 hari menjadi 5 hari kerja); dan 
 
(6) Pemecahan PBB atas nama konsumen (dari 30 hari menjadi 3 hari kerja).
 
Menko menegaskan, pemerintah berharap dengan PKE yang baru ini maka pembangunan rumah untuk MBR dapat lebih cepat terealisasi. Sebab, pengurangan, penggabungan, dan percepatan proses perizinan untuk pembangunan rumah MBR, akan mengurangi biaya untuk pengurusan perizinan hingga 70%.(R2)
 
  BeritaTerkait
  • HKBP Jalin Kerjasama Dengan PT. Bank Tabungan Negara (BTN)

    tahun lalu

    Siantar (Pelita Batak):Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) jalin kerjasama dengan PT. Bank Tabungan Negara (BTN) bertempat di Ballroom Sapadia Hotel di Pematangsiantar (20/09/19). Acara penandatangan

  • Pra Musrenbang Pantai Timut, Pemda Diminta Bersinergi Mencapai Target Pembangunan Sumut 2018

    4 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Tengku Erry Nuradi menegaskan, antar pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota, provinsi dan pusat harus bahu membahu dalam melaksanakan pr

  • Musrenbang Kepulauan Nias, Bersama Kita Bangun Daerah Tertinggal

    4 tahun lalu

    Gunugsitoli (Pelita Batak) : Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi menegaskan bahwa saat ini pemerintah sangat konsen untuk meningkatkan pembangunan pada daerah tertinggal. &quo

  • Kawasan Ramah Lansia Kini Diatur dalam Permensos

    3 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) : Kementerian Sosial mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia sebagai upaya untuk memberi

  • Jadi Pusat Wisata di Kawasan Asean, Pemerintah Minta Masyarakat Ikut Kembangkan Danau Toba

    3 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak):Program kerjasama "Western Indonesia Economic and Business Hub for Asean" khususnya di Sumatera Utara telah berjalan. Program tersebut merupakan kebijakan yang mengedepankan pen

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2020 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb