• Home
  • News
  • 7.954 Orang Tenaga Kerja Terkena PHK di Indonesia
KSP Makmur Mandiri
Jumat, 26 Agustus 2016 14:47:00

7.954 Orang Tenaga Kerja Terkena PHK di Indonesia

BAGIKAN:
Pelita Batak : 
Meski menunjukkan angka penurunan, jumlah tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih terus terjadi. Kementerian Ketenagakerjaan RI merilis data periode semester 1 tahun 2016 tercatat penurunan jumlah pekerja terkena PHK sebanyak 7,24 persen dibandingkan tahun 2015.
 
Berdasarkan data dari Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, hingga satu semester tahun 2016, tercatat dari 1.494 kasus, dengan sebanyak 7.954 tenaga kerja yang mengalami PHK. Jumlah angka PHK tersebut memang menurun dibanding tahun sebelumnya di semester yang sama, dengan 8.575 tenaga kerja di PHK, dari 126 kasus.
 
"Berdasarkan data sementara, terjadi penurunan jumlah pekerja yang ter-PHK di tahun 2016 sebanyak 621 pekerja atau sekitar 7,24 persen dibandingkan tahun 2015 dengan periode yang sama," kata Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri di Jakarta, Senin lalu.
 
Menurut Menaker, dalam semester satu 2016, bulan Juni merupakan bulan terbanyak yang terPHK yaitu 3933 pekerja dengan 770 kasus, disusul bulan Januari sebanyak 1414 jumlah pekerja terPHK, dan diikuti Februari (1305 pekerja/422 kasus). Menyusul di peringkat berikutnya bulan Maret (1076/12), April (213/69) dan Mei (13/13).
 
Sedangkan di periode yang sama tahun 2015 lalu, tercatat bulan April  terbesar jumlah yang ter-PHK yakni 2.256 pekerja dari 25 kasus, disusul bulan Mei (1.991/21), Juni (1.334/25), Maret (1.294/20), Februari (1.201/20) dan Januari (499/15).
 
Para pekerja yang ter-PHK, lanjut Menaker,  berasal dari  berbagai sektor kerja yaitu sektor sektor pertanian/perikanan sektor perdagangan, jasa dan investasi,  pendidikan, pertambangan, infrastruktur, transportasi, keuangan dan industri.
 
Menaker menegaskan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya dan strategi dalam mencegah terjadinya (PHK) terhadap pekerja/buruh  serta terus melakukan perluasan kesempatan kerja  dan mengurangi pengangguran.
 
"Pemerintah terus mengupayakan langkah preventif untuk mencegah PHK terus bertam­bah. Selain itu, kita juga mengimbau pengusaha dan pekerja untuk mengefektifkan forum bipartit dan dialog di perusahaan," kata Menaker.
 
Ia menjelaskan, selama ini pihak Kemnaker melakukan klarifikasi terhadap semua informasi rencana PHK yang diterima. Informasi mengenai PHK itu, lanjut Menaker, bisa diperoleh dari laporan dinas ketenagakerjaan, serikat pekerja/Serikat buruh, pengusaha maupun dari pemberitaan media massa.
 
"Kita juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menghindari terjadinya PHK. Jangan sampai terjadi PHK, usahakan dulu dialog secara bipartit. Kita bersama Dinas Ketenagakerjaan di daerah juga akan bantu mediasi untuk mencari jalan keluar terbaik," kata Hanif seraya menekankan posisi pemerintah yang tidak menghendaki adanya PHK terhadap pekerja.
 
Kementerian Tenaga Kerja, lanjut Hanif, telah meminta kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Kabupaten maupun Kota untuk melakukan beberapa hal yaitu mengefektifkan LKS (lembaga kerja sama) Tripartit Provinsi dan Kabu­paten atau Kota.
 
"Intinya kita mengefektifkan de­teksi dini terjadinya PHK terutama yang terjadi di daerah- daerah," tegas Hanif.
 
Upaya-upaya mencegah PHK yang bisa dilakukan perusahaan, menurut Menaker, diantaranya mengurangi upah dan fasilitas pe­kerja tingkat atas, membatasi/menghapuskan kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu.
 
Selain itu upaya lainnya adalah tidak atau memperpanjang kontrak pekerja yang sudah habis kontraknya serta memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat.
 
"Namun kalau sudah mencegah, tapi PHK tetap dilakukan, Pemerintah berharap penyelesaian hubungan kerja diselesaikan secara musyawarah mufakat atau adanya dialog antara pengusaha dengan pekerja untuk menyelesaikannya dengan baik," lanjut Hanif.
 
Pemerintah pun, lanjut Menaker, meminta agar terjaminnya pembayaran hak-hak bagi pekerja jika terjadinya PHK. Sikap pemerintah berikutnya akan mengembangkan program pelatihan bagi pekerja yang terkena PHK untuk alih ketrampilan.
 
"Setelah memperoleh keterampilan, pemerintah mendorong pekerja untuk memperoleh bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), wirausaha, dan paket kebijakan lainnya," kata Menaker.(TAp/setkab)
  BeritaTerkait
  • Ini Ulasan Firman Jaya Daeli Pada Seminar Sekolah Lemdik-Sespimti Polri

    3 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) : Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari aspek sistem ketatanegaraan (Sistem Konstitusi UUD 1945 dan Sistem Legislasi/Tap MPR RI) pada hakekatnya mengandung dan men

  • 5 Jenis Kanker dengan Harapan Hidup Terbesar

    3 tahun lalu

    Jakarta(Pelita Batak):Pertanyaan yang paling umum diajukan pada dokter dan tenaga kesehatan setelah seseorang didiagnosis dengan kanker adalah, "Seberapa besar peluang saya untuk sembuh?"

  • Ini Dia Kegiatan Pengurus Daerah FBBI Selama 2016

    3 tahun lalu

    Jakarta(Pelita Batak): Forum Bangso Batak Indonesia (FBBI) merilis kegiatan pengurus daerah yang telah dilaksanakan sebagai berikut di bawah ini.   a. DPD FBBI Provinsi Riau.

  • PT Totalindo Peroleh K3 Award 2016

    4 tahun lalu

    PT. Totalindo Eka Persada menjadi salah satu perusahaan penerima penghargaan Sistem Management Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Penganugerahan penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan diterima oleh Direktur PT

  • Ini Payung Hukum dan Susunan Dewan Sumber Air Nasional

    3 tahun lalu

    Jakarta(Pelita Batak): Dengan pertimbangan untuk menjamin pengelolaan sumber daya air yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan , pemerintah memandang perlu membentuk Dewan Sumber Daya Air Nasion

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2020 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb