• Home
  • News
  • Olopan Nainggolan SH MH : ....Kami Tidak Meminta Bayaran
KSP Makmur Mandiri
Senin, 06 Februari 2017 16:52:00

Kejari Medan & Belawan Siap Bantu Pemko Medan Berikan Pendampingan Hukum

Olopan Nainggolan SH MH : ....Kami Tidak Meminta Bayaran

BAGIKAN:
Ist|PelitaBatak

Medan  (Pelita Batak) :
Pemko Medan, Kejari Medan dan Kejari Belawan menandatangani Memorandum of Standing (MoU) di bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) di Balai Kota Medan, Senin (6/2/2017). Dengan penandatanganan ini, Kejari Medan dan Belawan akan memberikan penyuluhan hukum sekaligus pendampingan hukum  baik menyangkut pembuatan perda, pengadaan proyek maupun sebagai jaksa pengacara negara jika ada kasus hukum yang menimpa jajaran Pemko Medan.

Penandatangan MoU ini dilakukan Wali Kota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MSi bersama Kajari Medan, Olopan Nainggolan SH MH dan Kajari Belawan, M Syarifuddin SH MHum. Penandatanganan ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan, Ir Akhyar Nasution MSi, Sekda Kota Medan, Ir Syaiful Bahri Lubis pejabat di jajaran Kejari Medan dan Belawan, serta unsur SKPD dan camat se-Kota Medan.

Wali Kota sangat menyambut baik dengan penandatanganan MoU ini, sebab nantinya akan banyak membantu Pemko Medan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, khususnya menyangkut persoalan hukum perdata dan hukum tata usaha negara. Agar tidak salah melangkah dalam memimpin kota ini, menurut Eldin tentunya diperlukan aturan yang memiliki legitimasi hukum yang benar.

Selain itu tambah Eldin lagi, kejaksaan negeri (Kejari) sebagai pengacara negara juga dapat dimanfaatkan sebagai mitra konsultasi hukum para aparatur pemerintahan di jajaran Pemko Medan. "Selama saudara tetap berada di koridor hukum yang benar, laksanakanlah tugas anda sebaik-baiknya tanpa harus takut melakukan pelanggaran hukum. Kejari bisa bertindak laksana wasit dengan meniup peluit jika melihat Pemko Medan mulai melenceng dari jalur hukum," kata Wali Kota.

Dengan penandatanganan MoU ini, Wali Kota selanjutnya berpesan kepada seluruh jajarannya, terutama pimpinan SKPD agar selalu meminta legal opinion (pendapat hukum) kepada kejari dalam melaksanakan tugas, terutama pengadaan proyek-proyek sehingga tetap berjalan sesuai koridor hukum berlaku.

"Jadi kita harapkan dengan penandatanganan MoU ini, sangat membantu aparat Pemko Medan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebab, tugas-tugas yang dilakukan tidak jarang bersentuhan dengan masalah hukum. Tentunya pendampingan hukum yang dilakukan Kejari Medan dan Belawan akan lebih efektif lagi bagi kita dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya.

Di samping itu, jelas Eldin, melalui MoU ini pun pihak Kejari Medan dan Belawan dapat memberikan bantuan hukum maupun pertimbangan hukum jika Pemko Medan mendapat masalah hukum. Kemudian mantan Wakil Wali Kota dan Sekda Kota Medan itu berharap melalui MoU ini, Pemko Medan dapat minta bantuan hukum guna mengamankan aset-aset yang dimilikinya.

Sementara itu menurut Kepala Kejaksaan Negeri Medan Olopan Nainggolan SH MH, penandatanganan MoU yang dilakukan ini dalam rangka untuk menghindari jajaran Pemko Medan dari kasus hukum, terutama menyangkut Datun. Sebab, bidang Datun sudah eksis sampai luar negeri seperti Jepang dan Inggris.

Olopan memaparkan, kerjasama ini untuk pembelajaran di bidang datun. Apabila dalam menjalankan tugas ada persoalan hukum menyangkut datun yang menimpa SKDP maupun Pemko Medan, Olopan mengatakan pihaknya dapat memberikan pendapat hukum, termasuk pendampingan hukum maupun dalam rangka pembuatan perda.

Oleh karenanya usai penandatanganan MoU ini dilakukan, Olopan minta SKPD di lingkungan Pemko Medan tidak sungkan mendatangi Kejari Medan maupun Belawan untuk minta pendampingan hukum, termasuk ketika menghadapi terjadinya gugatan-gugatan. Oleh karenanya pasca penandatangan MoU, Olopan minta dilanjutkan dengan penerbitan surat penunjukan khusus sehingga pihaknya siap menjadi jaksa pengacara negara.

"Dalam memberikan pendapat hukum maupun pendampingan hukum, kami tidak meminta bayaran. Jadi tidak perlu sungkan dan ragu sedikit pun untuk mendatangi maupun mengundang kami datang. Kami siap untuk memberikan pendapat hukum maupun pendampingan hukum,” jelas Olopan.

Terakhir Olopan berpesan, meskipun MoU ini sudah ditandatangani bukan berarti SKPD bekerja sesuka hati tetapi harus tetap mengacu kepada peraturan maupun ketentuan hukum yang berlaku. "Apabila ada penemuan masalah hukum kami akan menyampaikannya kepada Inspektorat untuk segera diselesaikan. Akan tetapi jika persoalan itu tidak diselesaikan, maka kami akan lanjutkan proses hukumnya," pesannya.

Sedangkan Kajari Belawan, M Syarifuddin SH MHUM mengungkapkan, pihaknya telah melakukan kerjasama dengan 4 SKPD di lingkungan Pemko Medan melalui program Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yakni Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan, Dinas Bina Marga dan Dinas Perumahan dan Pemukiman.

"Dari 4 SKPD itu, Dinas Kebersihan terus minta pendapat hukum terkait dengan kegiatan yang mereka lakukan. Oleh karenanya kita pastikan kegiatan yang mereka (Dinas Kebersihan) sesuai dengan koridor peraturan maupun hukum yang berlaku. Kita harapkan  SKPD lainnya melakukan hal seperti yang dilakukan Dinas Kebersihan ini," ujar Syarifuddin.

Penandatangan MoU dirangkaikan dengan pertukaran cindera mata yang dilakukan Wali Kota serta Kajari Medan dan Kajari Belawan. Setelah itu Wali Kota memberikan sertifikat penghargaan kepada Kajari Medan dan Belawan atas program TP4D yang telah dilaksanakan di sejumlah SKPD di lingkungan Pemko Medan.(TAp/H)

  BeritaTerkait
  • Punguan Raja Sitanggang Jabodetabek Lantik Pengurus Baru

    5 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak):   Pesta Syukuran Punguan Raja Sitanggang & Boru  Jabodetabek (Purasitabor) sekaligus pergantian pengurus  berlangsung meriah di  gedung Graha

  • Unsur Forkopimda Siap Dukung Pemko Medan Tertibkan Papan Reklame & Pedagang Kaki Lima

    4 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Pemko Medan  segera menertibkan kembali seluruh papan reklame  bermasalah di Kota Medan. Penertiban ini mendapat dukungan penuh seluruh unsur Forum Koordinasi&nbs

  • Dirgahayu ke 14 Humbahas: Sekilas Sejarah Peran Serta Masyarakat yang Ada di Parserahan Atas Berdirinya Kabupaten Humbang Hasundutan

    4 tahun lalu

    Oleh: Gandhi PakpahanPARNADOS (PARSAHUTAON NAHUMALIANG DOLOKSANGGUL)PARNADOS yang berdiri pada tanggal 27 Januari 1995 mempunyai benang merah dengan PERNADOS yang berdiri sebelumnya dan wadah lain set

  • Kronologi Tersendiri Penganiayaan Sebastian Hutabarat di TKP, Tempat Diskusi dan Minum Kopi

    3 tahun lalu

    08:15-08:20 Sepeninggal JM, SH ditarik kembali ke tempat diskusi dan minum kopi mereka sebelumnya. JS dan anggotanya mulai memaki-maki dan memukuli SH. Berkali kali Jautir menyebut siapa dirinya, dan

  • RE Nainggolan : Tangisan Siliyana Angelita Manurung Tidak Bisa Dibiarkan dan Terulang

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak):Viralnya informasi di media online tentang "Anak Gadis Penjual Tuak Menangis: Mama Aku Diarak Warga dan Diikat di Pohon semisal Binatang" mengusik perhatian masyarakat di Kota Med

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2021 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb