KSP Makmur Mandiri
Kamis, 21 Mei 2020 18:01:00

Pers Itu Pencatat Permainan

BAGIKAN:
ist
Bachtiar Sitanggang
Oleh Bachtiar Sitanggang

Setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya WNI yang terpapar corona virus diseases 2019 (covid-19), 2 Maret 2020 lalu semua pemberitaan tentang pandemi yang mematikan ini, sungguh menakutkan seakan menyuruh untuk "bertobat" dengan menaati protokol kesehatan.  

Pemerintah mengerahkan kemampuannya mencegah penyebaran virus, mengobati yang sakit dengan menyediakan obat-obatan dan  peralatan kesehatan, menyiapkan rumah sakit sebab harus terpisah dari pasien umum.

Memperkuat ketahanan di bidang kesehatan harus dibarengi ketahanan ekonomi, karena dengan pembatasan-pembatasan, banyak anggota masyarakat mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan dengan menurunnya kegiatan ekonomi terutama karyawan harian serta pekerja lepas, maka Pemerintah Pusat terpaksa mengeluarkan dana untuk menopang kehidupan masyarakat.

Penyaluran bantuan di lapangan menimbulkan berbagai tanggapan, antara lain pengurangan jumlah, penggunaan jadi alat kampanye petahana dengan menempelkan foto-foto, petahana menyerahkan langsung seolah dari kocek sendiri, termasuk juga bantuan dari perusahaan makin tidak terkontrol yang bahkan disalurkan tim sukses petahana,  dan berbagai penyimpangan sebagaimana dikeluhkan masyarakat di media sosial maupun yang diliput pers.

Pertanyaannya, apakah perbuatan itu melanggar hukum atau tidak? Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, SH, MH Dosen dan Kepala Jurusan Studi Hukum Administrasi Negara di FH Universitas Indonesia mengatakan:  "Secara peraturan perundang-undangan tidak ada larangan, tetapi secara etika mungkin tidak tepat menggunakan gambar dirinya dalam hubungan kedinasan. Sebaiknya ke depan pejabat publik tidak mencantumkan gambar dirinya untuk sesuatu yang dibiayai negara dan sesuatu kepentingan umum".

Ya memang ada yang menyebutkan, memanfaatkan keadaan tidaklah salah, tetapi menggunakan kesempatan dalam kesempitan adalah tidak bermoral. Jadi kembali kepada etika dan moral seseorang yang seharusnya semakin tinggi kedudukan seseorang itu seyogyanyalah semakin tinggi etika dan moralnya.

Beberapa hari terakhir ini, ada berita di greenberita.com tentang dilaporkannya dua orang pegiat pers ke Polres Samosir, mungkin diduga sang wartawan yang membuat berita di Dekrit.Com 11 Mei 2020:  "Bantuan Beras dari TPL Diduga Ditilep, Kominfo Bungkam". Lalu ada yang menanggapi di FB "Sangat menyedihkan dan keterlaluan jika ini benar-benar terjadi".

Atas berita tersebut, wartawan Dekrit.com Soritua Manurung dilaporkan ke Polres Samosir 13 Mei 2020 lalu oleh Ketua Tim Pemenangan salah satu balon Bupati Samosir, dan lucunya tidak hanya si wartawan, tetapi juga yang mengomentari di FB, yang juga wartawan, Josmar Naibaho. 

Menurut Kasatreskrim Polres Samosir AKP Suhartono, laporan itu No. LP/B-80/V/2020/SMR/SPKT, "mereka dilaporkan dengan dugaan tindak pidana penghinaan melalui media melalui pemberitaan sebuah media dengan judul Bantuan beras dari PT TPL diduga ditilep, Kominfo Bungkam".
Bantuan PT TPL itu diterima 4 Mei 2020 berupa 2,5 ton beras, masker 2000 lembar, pakaian pelindung 200, sarung tangan 2000, kacamata medis 10 buah.

Masih menurut berita greenberita.com di saat pengaduan di Polres, yang belum tahu prosesnya, muncul tanggapan wakil rakyat agar menjaga ke-kondusivitas Samosir dengan kekeluargaannya yang tinggi apalagi di saat penanganan covid-19. 

Dari kejadian yang melibatkan berbagai institusi tersebut, perlu diperhatikan pemahaman baru yang dikemukakan Kapori Jenderal (Pol) Prof. Dr. Tito Karnavian (sekarang Mendagri) yaitu: "Pengunggah Kebenaran Tidak Dipidana" Independensi.com (21 Agustus 2017).

Sebelumnya, pihak Kepolisian hanya menyidik apa yang dilaporkan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik, seperti halnya kasus Prita Mulyasari di Banten, tanpa menyidik apakah benar yang dikemukakan yang bersangkutan dihukum, tentu tidak adil. 

Pemahaman Tito Karnavian tersebut dikemukakan menanggapi peristiwa seorang supir yang diduga terpungli oleh petugas, dan menurut Kpolri yang mengunggah itu tidak dipidana kalau kejadian yang diunggah itu benar.

Bagaimana dengan LP/B-80/V/2020/SMR/SPKT di Polres Samosir, sesuai dengan pemahaman baru dari Jenderal Tito tersebut, seyogyanya Polres Samosir menanganinya  sesuai hukum. 

Polres tidak sulit menemukan bukti bahkan menemukan barang-barang bantuan TPL itu sekarang, ditimbun atau sudah diedarkan, dengan laporan tersebut, Polres Samosir dapat memberikan pendidikan hukum, etika dan moral bagi Samosir, bagaimana seorang penguasa bertindak, apa tugas anggota DPRD dan sampai seberapa besar "kehebatan" Tim Pemenangan balon.

Seorang anggota DPRD apalagi pimpinan seharusnya mendukung pers untuk mengawal hak-hak rakyat yang diwakilinya, tidak justru menjadi peredam kebisingan dan pemadam kebakaran. 

Pers itu adalah pencatat permainan dan jangan dijadikan pemain, apabila itu terjadi para pemangku kepentingan tidak menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan benar. Melalui LP tersebut, Polres Samosir dapat melakukan penyuluhan hukum secara simultan kepada semua pihak.***    
Penulis adalah wartawan senior dan advokat berdomisili di Jakarta.
  BeritaTerkait
  • Gubernur Sumut : Cegah Spekulan Gula dan Terigu

    3 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Tengku Erry Nuradi mengajak putra daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Gula dan Tepung Terigu Indonesia (Apegti) Sumut mengawal

  • Ratusan Pesepakbola Sumut Akan Berlatih di Belgia

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak): Lebih dari seratus orang pesepakbola asal Sumatera Utara (Sumut) akan mengikuti kesempatan untuk belajar bersama di Belgia. Nantinya pemuda Sumut yang dinyatakan memenuhi kriter

  • Lupa Usai Mencuri, Safrizal Asyik Main Bilyar

    8 bulan lalu

    Labuhanbatu (Pelita Batak):Safrizal alias Izal (19), warga Dusun Amal, Desa Tanjung Serang Elang, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu ditangkap personel Polsek Panai Tengah, Jumat (4/10/2019)A

  • Wali Kota Medan dan Kepala Dinas TRTB Diadukan ke Ombudsman

    4 tahun lalu

    Jakarta(Pelita Batak): Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dan Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan Samporno Pohan dilaporkan ke Ombudsman RI karena diduga telah melakukan tind

  • Horee......Lowongan CPNS Tahun 2016 Kembali Dibuka

    4 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak):   Setelah lama tak membuka lowongan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) berencana membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tengah tahun 2016. Rencan

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2020 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb