KSP Makmur Mandiri
Selasa, 23 Maret 2021 15:19:00

Muchtar Bebas Pakpahan Manusia Tahan Banting

Oleh: Bachtiar Sitanggang
BAGIKAN:
Ist|pelitabatak
MINGGU malam jam 23.01, teman Sahat Marodjahan Doloksaribu kirim WA: “Berita Duka: Prof. Muchtar Pakpahan telah dipanggil ke rumah Bapa di Surga. Saat ini jenasah masih di RS Siloam Sudirman. Tabik”.

Sejak baca berita itu di Grup WA “Partungkoan Waroeng Keboen” yang hanya berangotakan enam orang itu, pikiran saya mulai menerawang berbagai hal tentang Muchtar Pakpahan yang sejak saya kenal dia adalah manusia tahan banting, unik, simpatik dan tidak ada takutnya. Sederhana  dan seolah dengan semyumnya semua persoalan apat diselesikan.

Hampirsemua kegiatan Muchtar Pakpahan saya tahu semua adalah menyangkut pergerakan buruh dan kepeloporan kebebasan, tidak sebagai dosen, advokat apalagi politisi. Sebagai  advokat hanya ketemu dalam dua kasus,yaitu ketika dia kuasa hukum empat karyawan RS UKI yang menggugat RS UKI dan Yayasan UKI, saya diajak Leonard  Simorangkir mewakili Yayasan UKI: kemudian ketika karyawan Mahkamah Konstitusi menggugat Ketuanya, saya diajak Dr. Muhammad Asrun  mewakili Prof. Mahfud MD di PN Jakpus.

Pernah sama-sama menyusun dan membentuk Lembaga Study dan Advokasi Gerejani, kerjasama Gereja Kristen Protestant Indonesia (GKPI) dengan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Distrik VIII Jawa Kalimantan, sudah dilantik di HKBP Slipi, tapi tidak sempat aktif. Leonard Simorangkir dari GKPI dan Muchtar Pakpahan dari HKBP, lucunya saya yang HKBP diajak Leo.

Sebagai wartawan, saya pernah meliput sidang PTUN di Medan. di mana Luhut MP Pangaribuan, Muchtar Pakpahan dan Leonard Simorangkir dari Jakarta dan Sabam Siburian Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen cs dari Medan Kuasa Hukum Dr. SAE Nababan, Ephorus HKBP yang menggugat Keputusan Badan Koordinasi Stabilita Nasional Daerah (Bakorstanasda) Mayjen Pramono. 

Sidang itu cukup menarik sebab Luhut sebagai kordinator team pengacara sampai mau berkelahi dengan Bakorstanasda di depan hakim Lintong O Siahaan. Rumah Lintog Siahaan sendiri dilempari “darah” mungkin karena dianggap terlalu netral.  

Terakhir bertemu dan tatap muka dengan Doktor Muchtar Pakpahan SH MH adalah ketika acara pengukuhannya menjadi guru besar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesi (FH UKI) kampus Cawang Jakarta Timur. Saya diundang, dan dengan senang hati saya hadir sebab ketika dia juga mempertahankan disertasinya sebagai Doktor di FH Universitas Indonesia, kampus Depok, masih wartawan waktu itu.

Lupa saya apa pesan Prof. Dr. Sri Sumanti SH sebagai Promotor waktu itu, tetapi seingat saya Prof. Sri mengingatkan Muchtar Pakpahan yang sudah sebagai doktor hukum supaya pandai-pandai menempatkan diri dan tidak lagi sebagai tokoh buruh. tidak tahu apakah ada dalam teks pidato atau tambahan, tapi cukup mengundang tawa hadirin. 

Perkenalan saya dengan Muchtar Pakpahan sebenarnya tidak tahu kapan, yang saya tahu dia alumni Universitas Sumatera Utara (USU) dan dosen di Universitas HKBP Nommensen, Medan pindah ke FH UKI, Jakarta sekaligus aktivis atau Pengurus Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Dalam perjalanan waktu, Muchtar Pakpahan sering tampil dalam pertemuan-pertemuan masalah hukum dan politik, bahkan aktif baik oleh GMKI maupun Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) demikian juga pada diskusi Yayasan Komunikasi  Indonesia Jln Matraman 10 A, Matraman Jakarta Timur.

Di era Orde Baru membicarakan pergerakan, kebebasan atau apapun seolah tabu kalau sudah menyinggung Pemerintah, aparat keamanan dan organisasi sosial politik (orsospol). Pertemuan tentang hukum dan politik oleh ormas Kristen sering saya diajak banyak teman, tetapi hanya sekedar sebagai wartawan saja dan sepanjang memungkinkan saya liput, dan jarang  bisa jadi berita.

Dalam perjalanan waktu, Muchtar Pakpahan yang saya pantau dari jauh aktif dalam pelatihan dan pembinaan buruhdan nama Muchtar mulai menaik dan pergerakan karena telah dianggap pemerintah  mulai mengganggu, mendengar kata “buruh” tidak senang yang digunakan adalah pekerja, apalagi sudah mulai berani menuntut hak. 

Sebagai wartawan berkuping banyak, terdengar bahwa pendampingan dan pelatihan buruh tidak hanya di Jabodetabek, tetapi juga hampir serentak di berbagai pusat  industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, di mana aparat keamanan harus turun tangan dan sampai munculnya kasus Buruh Marsinah di Jawa Timur. 

Membuat aparat keamanan kelimpungan dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) organisasi  pekerja yang diakui Pemerintah mulai kehilangan wibawa.

Lama-lama nama Muchtar Pakpahan tambah mencuat dan dia mendirikan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan dia sebagai Ketua Umumnya.

Sejak gerakan Muchtar mulai beraroma politik, sebagai wartawan yang dekat dengan kekuasaan interaksi saya mulai berkurang dengan dia, bahkan ada orang yang menganggap saya dekat dengan dia. Seorang pejabat Penerangan Kodam mengingatkan saya, tentang siapa Muchtar. Kala itu hampir tidak mungkin Muchtar sebagai sumber berita, tetapi kegiatan pergerakannya sering muncul. 

Setelah menjadi politisi, hampir tidak saya ikuti lagi kegiatannya, tetapi ketika dia sudah Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia pernah saya singgung kira-kira, “apakah kamu tidak takut”, jawabnya, “ini sudah waktunya bang, lihat itu Polandia”, katanya sambil tertawa. 

Memang pengaruh Serikat Buruh Solidaritas pimpinan Lech Walesa di Polandia menggoncang dunia, sebagai organisasi buruh pertama berdiri di Blok Sovyet yang terkenal otoriter.

Bagaimana perjalanan Muchtar Pakpahan tidak saya ikuti lagi, dia sudah menjadi ikon pergerakan yang kadang membingungkan saya sendiri. Karena apa yang dilakukan Muchtar Pakpahan di era Orde Baru hampir tidak masuk akal, dengan lantang mengemukakan apa yang ada dalam benaknya tanpa takut dan gentar.

Suatu saat, saya di kantor, menjelang dead line saya dapat berita bahwa Muchtar Pakpahan ditangkap di Semarang, lupa saya dari siapa. Lalu saya diskusikan dengan Pimpinan di Suara Pembaruan, dengan buru-buru dapat dimuat berita singkat. 

Ketika Muchtar Pakpahan dijemput aparat keamanan dari rumahnya, Leonard Simorangkir memberitahu saya, bahwa Muchtar ditangkap sudah di mobil mau dibawa ke Medan, juga saya beritakan sama di Suara Pembaruan, membuat keriuhan lagi.
Kedua berita penangkapan itu mungkin kalau tidak mendesak waktunya mungkin saja tidak dimuat, karena perlu “check and recheck” ala Orde Baru dengan pertimbangan waktu cetak, diturunkan saja berita singkat. 

Muchtar Pakpahan seorang manusia tahan banting, dia dihukum PN Medan dan PT Medan 4 (empat) tahun penjara dengan tuduhan menghasut.
Tetapi putusan Kasasi di MA oleh Adi Andoyo Sutjipto, Karlinah Palmini Achmad Subroto dan Tomy Bustomi membebaskannya karena  tidak terbukti melakukan penghasutan.

Namun, “penguasa” tidak puas, majelis hakim Peninjauan Kembali M yang diketuai Surjono, dengan anggota Sarwata dan Palti Raja Siregar menjatuhkan hukuman 4 (empat) tahun penjara.

Dia diadili  dan segala macam proses, hampir tidak saya ikuti lagi sampai dia masuk penjara dan bebas setelah reformasi. Tetapi ada sesuatu yang tidak tuntas cerita dia. Ketika kami menyusun Anggaran Dasar LSAG di HKBP Kernolong, dia cerita sudah pernah dibawa seseorang ke satu tempat. Perasaan dia sesuai situasi dan kondisi sudah tanda tanya karena disuruh buka pakaian. Dalam penantian dan pasrah, ternyata tidak terjadi apa-apa, bahkan diajak dialog.

Kata Muchtar, tidak tahu sang tokoh itu berubah pikiran seolah menyesal. Bagaimana selanjutnya sebenarnya saya ingin tahu, tapi tidak ada kesempatan, mungkin kepada teman lain dia pernah cerita. 

Kejadian itu di era Orde Baru, lain kalau di era Presiden SBY, dia justru didekati Orang-orang Pemerintahan.
Pejuang hak-hak buruh dan pelopor kebebasan itu telah pergi karyanya nyata sudah merupakan keharusan sekarang ini. Dia Ketua Umum Partai dan guru besar. Banya orang merasa “risi” dengan dia bukan karena benci tetapi karena situasi politik dan kekuasaan semata, yang jelas perjuangannya adalah untuk keadilan dan kebebasan, sesuai denan namanya. Selamat jalan Muchtar Bebas Pakpahan.***
Penulis adalah wartawan senior dan advokat berdomisili di Jakarta.
  BeritaTerkait
  • NKRI Sudah Final, Penyeragaman Tidak Relevan

    4 tahun lalu

    ~Oleh:  Dr Bernard Nainggolan, SH, MH, Ketua Pengurus Nasional Perkumpulan Senior GMKISEBAGAI warga negara, kita sangat konsern terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan men

  • Artis Narkotika dan Hak Asasi Manusia

    3 tahun lalu

    Oleh: DR Anang Iskandar, SIK, SH, MH.Dosen Trisakti KA BNN 2012 -2015. KABARESKRIM 2015-2016 Banyak artis terkenal yang bermasalah dengan narkotika , sebut saja  Whitney Houston , Micha

  • Perpres Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri

    2 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak):Dengan pertimbangan bahwa merkuri merupakan bahan berbahaya dan beracun yang tahan urai dan dapat terakumulasi dalam makhluk hidup, pemerintah memandang diperlukan pengaturan pe

  • Batu Uji Buat Kapolres Dan Pjs Bupati

    8 bulan lalu

    BEBERAPA hari ini situasi di Samosir agak “memanas” karena dua hal, pertama mulainya pulau yang di dalam pulau itu menjadi zona merah pandemi Covid-19 dengan adanya yang terpapar 15 orang

  • Polestabes Medan Ditunjuk Jadi Satker Zona Integritas Bebas KKN

    4 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Kapolrestabes Medan Kombes Pol H Sandi Nugroho, SIK,SH,MHum bertindak sebagai Inspektur Upacara Penandatanganan Deklarasi Fakta Integritas dan Pencananangan Pembangunan Zona Inte

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2021 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb