KSP Makmur Mandiri
Jumat, 21 Mei 2021 13:49:00

Melawan Lupa: Indorayon, Bagai Api dalam Sekam

Oleh: Bachtiar Sitanggang
BAGIKAN:
Ist|pelitabatak
Bachtiar Sitanggang

Pengantar:  

Tulisan ini telah dimuat di Harian Umum Suara Karya, Jakarta, 11 Feberuri 1999, sesuai dengan keadaan kalau itu di Kawasan Danau Toba berkaitan dengan beroperasinya PT IIU. Kemudian dimuat dalam Buku NEGARA & HUKUM Di Mata Seorang Wartawan_Advokat (Kumpulan Tulisan). Untuk mengingatkan kembali atau melawan lupa, maka tulisan ini diulang kembali menyusul terjadinya Banjir yang melanda Prapat, konflik lahan antara masyarakat  di Kabupaten Humbang Hasundutan dan di Kabupaten  Toba Samosir dengan PT Toba Pulp Lestari sebagai penerus PT IIU.  

Suara Karya, 11 Februari 1999 

ADA guyon yang berkembang di kalangan masyarakat Sumatera Utara tentang PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) yang dapat dikaitkan dengan, maraknya tuntutan masyarakat belakangan ini agar pabrik bubur, kertas dan rayon yang berlokasi di Sosor Ladang, Porsea, Tapanuli Utara itu ditutup. Menurut guyon itu ”pejabat negara yang melintasi Iokasi pabrik itu walaupun matanya perih menahan limbah asap pabrik dan paru-parunya sesak akibat bau yang menyengat, tidak ada yang berani berkomentar.” 

 Tetapi setelah menjadi mantan sang tokoh itu mulai mencak-mencak dan menghujat pabrik itu serta mengeritik kebijakan pemerintah yang memberi izin pendirian pabrik itu. 

Masih menurut yang namanya guyon itu, yang mendengar sumpah serapah mantan pejabat itu bertanya, mengapa setelah pensiun mengeritik kehadiran PT IIU? Jawab mantan pejabat itu "bagaimana saya mengeritik saya harus loyal atasan,” tetapi tambah guyon itu ”bukan karena atasannya melainkan penutup hidung dan penutup mata tidak ada lagi bagi mantan pejabat.” 

Dari guyon itu, ditarik kesimpulan bahwa selama Orde Baru tidak  ada yang mempan mengeritik kebijaksanaan penguasa termasuk PT IIU. Sekarang masyarakat menuntut agar PT IIU ditutup, sebenarnya bukan karena latah di Era Reformasi ini. Sejak pembangunan pabrik PT IIU dimulai masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sudah menyatakan protesnya, sampai Menko Polkam (waktu itu) Laksamana Sudomo beserta lima menteri turun ke lokasi. Alhasil, PT IIU terus beroperasi dan penderitaan rakyat semakin berantai. 

Berita menghiasi halaman media cetak ibukota hari Minggu dan Senin (31/1 dan 1/2) tentang ”Puluhan Ribu Masyarakat Turun Ke Jalan Minta PT IIU Ditutup”. 

Puluhan ribu berarti di atas sepuluh ribu jiwa, tidak tanggung-tanggung. Di kabupaten seperti Tapanuli Utara mengumpulkan massa sebanyak itu bukan pekerjaan mudah. Dan tidak hanya itu, menggerakkan Orang Batak juga  tidak gampang. Berarti ada sesuatu yang mendorong dan kesamaan kebutuhan antara masyarakat sehingga jumlah puluhan ribu itu bisa berkumpul dengan satu tujuan unjuk rasa. Lepas ada provokator atau tidak, ada yang menggerakkan atau tidak, tetapi yang jelas kehadiran PT IIU di Sosor Ladang, Porsea, Tapanuli Utara di  pinggiran Danau Toba membawa ketidaksejahteraan, ketidaktenteraman, ketidakdamaian  bagi penduduk sekitarnya.  

Intimidasi 

Barangkali semua pihak hendaknya melihat dari akibat negatif yang ditimbulkan kehadiran PT IIU bagi masyarakat sekitar yang dari awal telah menyatakan perlunya penanggulangan penderitaan yang menimpa mereka. Tetapi selama ini yang mereka terima adalah intimidasi yang seharusnya perlindungan. Kekuatan uang dan kekuasaan bisa memperdaya pejabat dan tokoh-tokoh masyarakat selama ini dan  rakyat tertekan. Hal ini bisa terjadi karena adanya kepentingan-kepentingan jangka pendek, maka dengan mudah rakyat diadu-domba. Terjadilah berbagai insiden dan aparat keamanan turun tangan, sehingga tampak situasi aman namun sebenarnya yang terjadi adalah situasi yang menyimpan api dalam sekam. Akar persoalan tetap tidak tersentuh. 

Di Era Reformasi ini suasana telah berubah rakyat tetap pada tuntutannya agar hak hidup mereka diperhatikan agar mereka ”dimanusiakan”  sebagaimana yang diamanatkan tujuan pembangunan nasional. Memang ada yang berpendapat pembangunan membutuhkan pengorbanan. Apakah pengorbanan masyarakat di sekitar PT IIU dibiarkan saja seperti "ikan" di kolam yang ditimbun? Rasanya tidak manusiawi dan tidak sesuai di negara yang berdasarkan Pancasila. Sebagai perbandingan Waduk Gajah Mungkur dan Waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah, rakyat korban waduk dipindahkan walaupun dengan ”paksa”. 

Memang, investasi yang ditanam dalam pembangunan PT IIU cukup besar, begitu juga devisa yang diperoleh. Tetapi adalah kurang manusiawi kalau hanya melihat jumlah investasi dan devisa saja menjadi pertimbangan, tanpa menghiraukan hidup dan kehidupan masyarakat serta masa depannya yang terampas akibat kehadiran PT IIU tersebut. 

Pernyataan Emil 

Ada dua kepentingan yang muncul dalam ditutup-tidaknya pabrik besar tersebut. Pertama, karena investasi cukup besar telah ditanam, termasuk sarana penunjangnya, devisa yang diperoleh  dari hasil pabrik itu besar, dan buruh yang ribuan itu akan menganggur. Kedua, pabrik ini menyebabkan polusi yang amat besar dan sangat berbahaya bagi kesehatan dan kelangsungan hidup masyarakat setempat.  

Selain masalah polusi atau pencemaran lingkungan masih ada lagi masalah yang amat membahayakan dalam jangka panjang, yaitu kekeringan di semua areal, yang dirambah PT IIU yang dijadikan Hutan Tanaman Industri (HTI). Hutan alam yang menyimpan air dibabat dengan dalih HTI, dan akibatnya akan terjadi kekeringan yang mengancam hancurnya pertanian rakyat. Jika kawasan Danau Toba yang tingginya 900 meter di atas permukaan laut tidak lagi memiliki hutan penyangga, maka areal pertanian di seputar Pulau Samosir dan di sekeliling Danau Toba akan menjadi gersang sementara sumber air bersih untuk kota-kota sekitarnya seperti Pematang Siantar akan ikut menderita, sebab pada umumnya semua sungai yang menyuplai PDAM bersumber (berhulu) di kawasan Danau Toba. 

Menanggapi dua kepentingan di atas, ada yang berpendapat PT IIU ditutup atau tidak harus didasarkan pada hasil audit menyeluruh dari auditor independen. Tetapi PT  IIU mengatakan audit dapat dilakukan kalau pabrik itu beroperasi  dulu minimal beberapa waktu. Mana yang ditempuh belum ada keputusan. 

Yang menjadi persoalan sekarang, bagaimana kehadiran PT IIU dan segala aktivitasnya, tidak membawa bencana bagi lingkungannya. PT IIU tidak otoriter dan masyarakat tidak anarkhis menunggu penyelesaian menyeluruh. 

Dalam kaitan itu perlu diketahui pernyataan Prof. Dr. Emil Salim sewaktu menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Pada waktu itu Emil Salim mengatakan, sebenarnya Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup merekomendasikan pabrik rayon dan bubur kertas itu dibangun di Kuala Tanjung atau di hilir Sungai Asahan. Pabrik semacam itu akan mengganggu lingkungan sebab akan menimbulkan polusi. Tidak ada di dunia pabrik rayon dan bubur kertas seperti PT IIU dibangun di hulu sungai. Ketika itu penulis menanyakan, mengapa pabrik itu dibangun di Porsea, Emil Salim menjawab, ”Saya harus loyal kepada keputusan pemerintah, karena kabinet. memutuskan pabrik dibangun di hulu saja dengan alasan dekat dengan bahan baku."  

Barangkali tidak ada salahnya bila Pemerintah membuka lagi rekomendasi Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup itu, juga membaca kembali kliping surat kabar mengenai komentar Prof. Emil Salim tersebut. 

Dengan segala akibat dan implikasinya, semua pihak terutama pemerintah pusat hendaknya tidak main otoriter memaksakan kehendak dengan kekuatan senjata dan kuasa memaksakan agar masyarakat menerima sesuatu yang sudah dianggap menyengsarakan hidup dan kehidupan penduduk itu. 

Kiranya rakyat yang menerima penderitaan akibat limbah dan  kekeringan dengan kehadiran PT IIU hendaknya tidak berlaku brutal dan mata gelap memaksakan kehendaknya. Masyarakat di sekitar Danau Toba dikenal adalah orang yang agamis dan sadar pada peraturan, hendaknya bersabar menunggu keputusan pemerintah. 

Jalan Terbaik 

Menyelesaikan masalah kehadiran PT IIU hendaknya masyarakat secara riel perlu diikutkan agar persoalan dapat tuntas. Gaya penyelesaian kasus-kasus selama ini sudah tidak ampuh lagi. Para pejabat juga hendaknya tidak lagi dengan laporan asal bapak senang. 

Manfaat kehadiran PT IIU perlu diungkapkan para pejabat, terutama Bupati Tapanuli Utara, yang tidak pernah mengungkapkan apa hasil yang diberikan PT IIU bagi rakyatnya. Bupati Taput hanya mengumbar bahwa masyarakatnya tidak terkena dampak krisis moneter karena dia berhasil menggerakkan masyarakat memanfaatkan lahan kering untuk palawija. Barangkali Bupati Taput tidak pernah melihat wilayahnya di sekitar Danau Toba yang sudah kering-kerontang. Sawah saja tidak bisa ditanami, apalagi lahan darat.  

Jalan terbaik untuk menyelamatkan investasi dan devisa PT  IIU barangkali  perlu dikaji relokasi pabriknya. Daripada terus menjadi persoalan yang tidak ada habis-habisnya, lebih baik pabrik rayon dan bubur kertas itu dipindahkan saja ke Kuala Tanjung di hilir sungai dan limbahnya bisa langsung ke laut dan ke alam bebas. Tidak seperti sekarang, polusinya masuk ke rumah-rumah  penduduk. di pemukiman serta kantong-kantong kegiatan masyarakat seperti sekolah, pasar dan tempat-Iempat ibadah. Karena  lebih baik mengeluarkan dana untuk memindahkan pabrik itu daripada menutup pabrik itu sama sekali. 

Mengatasi kekeringan akibat perambahan hutan alam menjadi HTI hendaknya pihak PT IIU membangun waduk-waduk di berbagai tempat agar air hujan tidak begitu saja tumpah ke Danau Toba yang dengan sendirinya mengalir ke laut lepas melalui Sungai Asahan. 

Hendaknya PT IIU belajar dari pengalaman selama ini di mana perasaan masyarakat perlu diperhatikan, tidak merasa berada di atas segala-galanya. Aparat pemerintah dan keamanan boleh dipaksa atasannya mengamankan kegiatan PT IIU, tetapi rasa keadilan masyarakat tidak bisa diinjak terus-menerus. Nurani manusia jangan diabaikan. PT IIU harus berupaya agar masyarakat  di sekitar kegiatannya merasa ”memiliki", bukan sebaliknya sebagai ”penjajah modern”. Masalahnya memang, dapatkah PT IIU membawa damai dan kedamaian bagi masyarakat setempat? Tentu tidak bisa bertepuk sebelah tangan, itulah yang perlu diusahakan bersama, karena tidak selamanya uang dan kekuasaan itu yang mengatur. * 

Penulis adalah wartawan senior dan advokat berdomisili di Jakarta.

  BeritaTerkait
  • Ini Sejarah Raja Sihotang

    4 tahun lalu

    Oleh: Drs Robinson Hasugian dan Mader Hasugian, S.KomSihotang Orang Kaya Tua (Hasugian Sitolu Tali) merupakan anak ke-7 dari Raja Sigodang Ulu Sihotang yang pergi meninggalkan Negeri Sihotang (Samosir

  • Ini 10 Destinasi di Danau Toba Yang Oke Banget Buat Libur Lebaran

    3 tahun lalu

    Balige (Pelita Batak):Siapa yang berani meragukan keindahan Danau Toba? Danau yang ada di Sumatera Utara ini, menjadi salah satu objek wisata andalan Indonesia. Danau Toba juga lokasi tepat untuk meng

  • LILIN BUAT INTAN

    5 tahun lalu

    "Sang Malaikat Mungil" derai air mata masih menetes mengalir basahi pipi ini Ya.....malam ini ketika kau telah lelap

  • INSANO Gelar Pembekalan P4GN, Cetak Kader Anti Narkoba

    5 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak): Melihat tingginya angka penyelundupan narkoba dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, dan sebagian besar telah diungkap oleh BNN, Kepolisian RI maupun aparat Bea Cukai Ind

  • Publik Harus Cermat Tentukan Pilihan di Pilkada, Dinasti Politik Berpotensi Koruptif

    4 tahun lalu

    Jakarta(Pelita Batak): Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana mewanti-wanti publik agar benar-benar cermat dalam memilih pemimpin daerah dalam kontestasi Pilka

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2021 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb