KSP Makmur Mandiri
Senin, 02 November 2020 19:18:00

Kondisi Memprihatinkan Paslontung dan Koko

Oleh Bachtiar Sitanggang
BAGIKAN:
Ist| pelita Batak
PADA dasarnya tulisan-tulisan saya tidak menilai siapapun, hanya mengingatkan tentang adanya permasalahan di antara kita, baik lokal maupun nasional.

Demikian juga tulisan : ”Memilih yang kurang buruk dari yang buruk” kutipan  dari keterangan Prof. Dr. Frans Magnis Suseno. Karena menyangkut memilih, kebetulan saja di Humbahas  terjadi pasangan calon tunggal (paslontung) artinya tidak ada pilihan maka  berhadapan dengan Kolom Kosong (Koko) sesuai Undang-undang, jadi menyinggung buruk tidaknya pelaksanaan pembangunan di sana. 

Hanya membuktikan sinyalemen Prof. Magnis bahwa di Pilkada paslon itu kondisinya seperti itu, jadi tidak menunjuk seseorang, apalagi mencampuri internal suatu daerah apalagi seorang tokoh.

Mengapa partai politik di Humbahas hanya menampilkan satu pasangan calon, apakah yang lain buruk semua dan atau hanya ini yang paling baik, atau bahkan “sama saja”, para politisi yang berkompeten yang mengetahuinya.

Ada yang mengomentari ungkapan “ndang di ho, ndang di au, tumagon di koko” mengapa “ndang di ho, ndang di au, tumagon di hita”, bagaimana mungkin di hita lagi, sudah ditetapkan UU paslontung berhadapan dengan Koko? Sekarang tergantung nurani rakyat apakah memilih paslontung atau Koko?

Diakui atau tidak, cukup memprihatinkan kondisi demokrasi kita, mengapa cukup memprihatinkan?

Karena kaum intelektual juga telah menganggap “manghepengi” (money politics) sebagai hal yang lumrah. Biaya politik (cost politics) lumrah, tetapi kalau membeli suara apakah pantas dalam etika dan moral? Mengerikan sekali.

Seorang pembaca “Memilih yang kurang buruk dari yang buruk” bertanya, bagaimana dengan Samosir? Humbahas dan Samosir sebagai daerah  pemekaran, mungkin politiknya belum “matang” sehingga ada saja yang aneh, mungkin di daerah lain lebih seru. 

Mengherankan, hasil survey SMRC Februari 2020 memaparkan  bahwa 85 % penduduk Samosir menjatuhkan pilihannya ke paslon yang mau memberi uang (kata-kata persisnya tidak tahu). 
Selama ini rakyat dididik untuk tidak peduli dengan kredibilitas dan kapabilitas calonnya, pokoknya “duit”.

Komentar yang lain, “saya setuju pendapat Prof itu, tetapi rakyat  memilih parhepeng do, kondisi sudah  “stadium 4”.   Diibaratkan penyakit kanker. Mentalitas rakyat untuk terima uang susah diobati, tambahnya. Dibumbui lagi dengan “barita ulok”, “di desa saya untuk Kepala Desa bisa 1 juta rupiah”. Takut  “barita ulok” tidak sebut nama desanya, tapi di Samosir-lah.

Di Samosir masih mending “esok kedele sore tempe” (pagi kedele, sore tempe), artinya berproses sesuai alur dan penggunaannya. Yang satu ini “esok tempe sore tahu” (pagi tempe sore tahu) sudah menyalahi alur dan prosesnya. Semalam “hidup-mati” untuk si Anu, besok paginya  “lahir-bathin” kepada si B.  Mengutip omongan Menteri BUMN Erick Tohir, “ahlaknya di mana?”
Proses Pilkada di Samosir sedikit di depan dibanding Humbahas dengan tiga paslon, tidak tunggal, dan “menjebak” rakyatnya memilih Koko.

Repotnya kalau dikaitkan dengan pendapat Prof. Magnis: “memilih yang kurang buruk dari yang buruk”, kalau “penentu” pilihan masyarakat Samosir sesuai hasil survey 85 % mengharapkan money politics. 

Kekuasaan itu memang “menggiurkan”, tidak bisa-bisa  jadi bupati, “penggembira calon bupati” juga tidak apalah. Ada lagi dengan status “membubung” alias tidak jelas, dalam statusnya sering “mempersonifikasikan” dirinya dengan tokoh  lain, padahal yang bersangkutan telah “menanggalkan” sebutan itu.

Tokoh pegiat lingkungan dari Medan berkomentar,  tentang kepemimpinan dalam pembangunan,  “bagaimana Danau Toba mau maju. Ompung rohaninya saja diperintah seperti SKPD khotbah untuk kampanye pada dirinya”.

Kondisi objektif daerah-daerah mudah diakses di era keterbukaan ini,  bagaimana hasilnya semua akan terlihat setelah pesta demokrasi 9 Desember  nanti. Kita berharap semua pihak taat azas aja, apa adanya dan jangan mengada-ada. 

Demokrasi itu akan membuahkan kebaikan bagi semua dengan syarat semua harus jujur. Tokh akan ketahuan siapa yang percaya pada ungkapan “urupi au mangula, ulaon na marguna. Bonana nang ujungna Ho mambaen jadina (Berkati pekerjaan agar besar manfaatnya. Awal dan akhirnya, Engkau menentukannya).***

Penulis adalah wartawan senior dan advokat berdomisili di Jakarta.
  BeritaTerkait
  • Ketua DPRD Medan Dukung Penetapan Hari Ulos Nasional

    4 tahun lalu

    Ketua DPRD Medan Dukung Penetapan Hari Ulos Nasional Medan (Pelita Batak) Ketua DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung menyatakan dukungannya untuk penetapan hari ulos, 17 Oktober, menjadi kalender tahunan. Warisan budaya yang dimiliki bangsa ini, k

  • Parit di Jalan Candi Mendut Medan Tak Terawat, Dimana Pak Wali?

    4 tahun lalu

    Seorang warga Medan memosting foto salah satu parit di kawasan jl Candi Mendut Medan dengan kondisi memprihatinkan. Warga berharap, Pemko Medan segera membenahinya.

  • IPEMI Diminta Turut Lindungi Produk Dalam Negeri

    4 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Ir HT Erry Nuradi, MSi berharap kepada para pengusaha untuk memajukan ekonomi dengan melindungi produk dalam negeri.<br></br>

  • RE Nainggolan : Tangisan Siliyana Angelita Manurung Tidak Bisa Dibiarkan dan Terulang

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak):Viralnya informasi di media online tentang "Anak Gadis Penjual Tuak Menangis: Mama Aku Diarak Warga dan Diikat di Pohon semisal Binatang" mengusik perhatian masyarakat di Kota Med

  • Parlindungan Purba Temui Keluarga Nelayan yang Masih Ditahan di Malaysia

    2 tahun lalu

    Langkat (Pelita Batak):Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba SH MM didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Langkat, Subianto, mengunjungi para keluarga nelayan di TPI Pangkalan Br

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2020 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb