KSP Makmur Mandiri
Selasa, 29 September 2020 08:15:00

Koalpar vs Koalra

Oleh Bachtiar Sitanggang
BAGIKAN:
Ist| pelita Batak
PARTISIPASI anak rantau Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) dalam pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 ini barangkali tidak se-“heboh” perantau kabupaten yang satu ini. Karena bukan hanya Humbahas dengan calon tunggal yang akan bersanding dengan Kolom (kotak) kosong yang populer sekarang Koko.

Perantau Humbahas di Jabodetabek (mungkin di daerah lain?) membentuk Forum Peduli Demokrasi Humbahas, yang sebelumnya diawali dengan Persatuan  Muda Mudi Kecamatan Lintongnihuta (PMKL) yang akan mengedukasi masyarakat menghadapi Pilkada 9 Desember yang akan datang, agar masyarakat berbondong-bondong ke TPS menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani.

Pertama, apakah selama ini memilih tidak menggunakan hati nurani sehingga terpilih yang tidak sesuai dengan kebutuhan? Atau para perantau merasakan bahwa petahana tidak sesuai dengan hati nurani perantau atau pemilik hak suara? Dan atau para perantau merasa bahwa partai-partai politik tidak menjalankan fungsinya meng-edukasi masyarakat sehingga para perantau Humbahas merasa bertanggung jawab berjalannya demokrasi di kampung halamannya sehingga ayah bunda serta kakak adik tidak beli kucing dalam karung? Atau petahana dianggap kurang memenuhi harapan para anak rantau, tetapi bagaimana dengan pemenuhan harapan warga Humbahas?

Barangkali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas membutuhkan pnelitian yang komprehensip dan menyeluruh, sehingga dapat terjawab apa motivasi perantau Humbahas sehingga getol dan instens mengedukasi pemilih di kampung halamannya.
Baliho dan spanduk-spanduk yang mendukung Koko sudah terlihat di beberapa tempat seperti foto yang ditampilkan di media sosial, selain itu Posko-posko pemenangan Koko juga sedang digagas di berbagai tempat. 

Memang Bupati Humbahas akan menghadapi ujian berat, sebab pendahulunya telah meletakkan dasar-dasar pembangunan yang menurut banyak pihak sungguh dirasakan masyarakat, sehingga akan menjadi batu uji bagi penerusnya? 

Apakah karena itu sehingga tidak ada yang berani bertarung sementara petahana “kadung” sudah mendapat “tiket”  pengalaman serta kemudahan-kemudahan lain?
Atau partai politik atau gabungan partai-partai politik tidak mempunyai kader bibit unggul sehingga urun rembug memunculkan  yang ada saja walaupun itu hanya “semata wayang?” dan terjadilah calon tunggal yang konsekwensinya sesuai dengan UU harus berhadapan dengan Kolom Kosong?

Fenomena yang terjadi di Humbahas akan menjadi embrio penyadaran bersama Pemerintah dan DPR yang di dalamnya ada partai-partai untuk  mengantisipasi efek negatif paling tidak mencegah menurunnya kepercayaan masyarakat  kepada partai politik di kemudian hari? 

Pada pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 ini di Humbahas akan berhadapan Koalisi Partai dengan Koalisi Rakyat (Koalpar vs Koalra) yang hasilnya akan terlihat dari jumlah suara perolehan calon tunggal dukungan partai politik dengan Kolom (Kotak) Kosong dukungan rakyat atas edukasi anak rantau.

Secara rinci ada 25 kursi di DPRD Humbahas  dan ke-8 Partai pendukung  calon tunggal (mungkin partai yang tidak memiliki kursi) mesin partainya mulai dari tingkat Desa sampai ke Kabupaten apabila bekerja tidak sulit bagi petahana untuk balik memimpin. Tetapi, kalau sempat ada yang hanya “duduk manis” karena partai kecil, ancaman menanti.

Kemajuan teknologi dan informasi mempermudah koalisi rakyat untuk menyebar informasi sementara suasana Covid-19 menyebabkan mesin politik untuk melakukan kebiasannya “ngumpul-ngumpul” di lapangan terbuka. Apalagi kalau koalisi rakyat berhasil mengedukasi rakyat untuk tidak menerima suap atau jangan menjual suara, mungkin demokrasi murni akan terlihat nanti pada hasil Pilkada Humbahas.

Dengan gencarnya Forum Peduli Demokrasi anak rantau, kalau tokh calon tunggal memperoleh suara terbanyak, artinya mesin politik dan kepercayaan rakyat masih tinggi pada peranan partai sebagai penyalur dan penampung aspirasinya. Kalau perolehan Koko yang lebih banyak, artinya elit parpol sudah waktunya introspeksi lokal maupun nasional dan bahkan perlu dikaji apakah perlu mempertahankan apalagi menambah jumlah partai.

Mungkin lebih seru di Samosir dimana satu partai berhadapan dengan koalisi partai sekaligus rakyat banyak pendukung calon perseorangan.  Sebab satu pasangan calon didukung satu partai, sementara satu pasangan calon lain didukung enam partai dan satu pasangan calon didukung rakyat (calon perseorangan).

Mesin parpol pasti akan berputar sekuat tenaga siapa kuat apalagi ada yang didukung rakyat, mungkin “kebiasaan lama” yang menciderai demokrasi  borong suara atau serangan fajar akan semakin terkontrol.

Yang pasti Pilkada Humbahas dan Samosir perlu dicermati dalam rangka pendewasaan demokrasi, dan mudah-mudahan Forum Peduli Demokrasi Humbahas dapat menggunakan pengalamannya dalam memperbaiki sistem Pilkada, apalagi pasangan calon yang kalau dengan Kolom Kosong diberikan previlege ikut Pilkada berikutnya adalah suatu “penghianatan” terhadap demokrasi, sewajarnyalah yang sudah kalah ya, gugur. Tidak perlu dapat “tiket” ikut Pilkada berikutnya. ***

Penulis adalah wartawan senior dan advokat berdomisili di Jakarta.
  BeritaTerkait
  komentar Pembaca
Copyright © 2020 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb