KSP Makmur Mandiri
Jumat, 18 September 2020 18:52:00

Kampanye Kolom Kosong

BAGIKAN:
ist
Bachtiar Sitanggang
Oleh Bachtiar Sitanggang

Masalah Covid-19 masih tetap menyita perhatian kita secara nasional, karena menyangkut keamanan dan kenyamanan jiwa perseorangan, keluarga, masyarakat bahkan kestabilan nasional dengan dampk ekonomi yang tertekan, tidak hanya keluarga, negara dan bahkan seluruh dunia.

Menyusul penyelenggaraan tahapan pemilihan Kepala Daerah yang menyangkut 270 daerah yang terdiri dari 9 gubernur/wakil, 37 walikota/wakil dan 224 bupati/wakil. 

Kedua permasalahan di atas, berkaitan satu dengan yang lain, sebab Covid-19 harus diatasi dengan memutus penyebarannya yang mungkin terjadi penularannya dari seorang ke orang lain dengan kontak langsung, dari air liur, benda yang tertempel virus, dan untuk itu perlu jaga jarah, pake masker serta membersihkan diri dari tempelan covid serta menghindari kumpulan banyak orang.

Pilkada adalah gawe mengumpulkan orang mulai dari panitia pelaksana, penyelenggara, pengawas terutama para pemilih yang terdiri dari berbagai usia serta kondisi fisik dan kesehatan yang beraneka tingkatan serta riwayat penyakit, yang rentan terhadap covid-19.
Padahal untuk memutus penyebarannya adalah berdiam di rumah masing-masing, tidak mengunjungi orang lain dan tidak dikunjungi siapapun selama covid merebak. Ternyata, walaupun sudah ditunda tiga bulan pelaksanaan Pilkada, wabah yang mengerikan itu belum juga menurun.

Itulah penyebabnya perhatian tertumpah pada masalah penanggulangan Covid-19 dan penyelenggaraan Pilkada yang aman dan nyaman. Kelihatannya Pemerintah dengan segala kemampuan berupaya melaksanakan dua tugas tersebut dengan sepenuh hati.
Kalau Covid tidak bisa ditekan serendah mungkin, akan mengurangi arti Pilkada, sebab keterpurukan akan mengintai. Pilkada juga harus dipastikan tidak menjadi ajang penyebaran Covid yang akan mengancam hidup warga, termasuk di dalamnya para calon serta yang terpilih.

Menghindari itu Pemerintah memulai pengawasan itu mulai dari tingkat RT dengan istilah Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa) walaupun istilah tersebut berbau orde baru yang militeristik, tetapi dengan penyesuaian dengan karakter reformasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Doni Monardo akan mampu menggerakkan masyarakat untuk memagari dirinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing RT.

Mungkin akan lebih efektif pengawasan di tingkat RT pengunaan masker dibanding Cek Poin yang berlaku selama ini, sebab dengan penindakan Yustisi tidak efektif dan bahkan mengurangi harkat dan martabat aparat penegak hukum, apalagi sanksinya menyapu kuburan, selokan dan jalanan, dan bahkan diangap main-main memerintahkan terhukum tidur di peti jenazah.

Tahapan Pilkada akan menguras tenga petugas dan masyarakat. Mulai dari administrasi, penyiapan TPS, penyelenggaraan pemungutan suara, pelaksanaan termasuk penghitungan sampai pengumpulan hasil.

Begitu pentingnya Pilkada itu. Mengapa Pilkada itu penting? Pilkada tidak hanya sekedar memilh orang jadi Gubernur, Bupati dan Walikota. Pemilihan itu adalah awal dari suatu kegiatan dalam membangun kehidupan masyarakat ke tingkat yang lebih tinggi serta pembinaan kehidupan yang rukun, sejahtera, aman dan sentosa.

Untuk kepentingan tersebutlah perlu penyaringan dan penjaringan calon-calon dari putra-putra terbaik suatu daerah yang mampu dan mau bekerja dan melayani rakyatnya ke tingkat yang lebih bermartabat.

Sangat disayangkan partai politik sebagai penampung dan penyalur aspirasi rakyat di suatu daerah yang tidak menampilkan dan memberi peluang bagi putra-putri daerahnya untuk mencalonkan diri dengan seluas-luas dan selebar-lebarnya, apalagi kalau sampai terjadi calon tunggal, walauipun kita tidak tahu alasan mengapa calon tunggal, apakah karena “kehebatan” sang calon atau ada kabut yang menutupi mata hati elit daerah setempat sehingga tidak bisa melihat potensi puteranya sendiri?

Karena besarnya manfaat Pilkada, maka tampilnya calon tunggal suatu pendidikan politik dan demokrasi terburuk bagi masa depan, di situ pulalah diharapkan peranan Persatuan Muda-Mudi  Kecamatan Lintong ni huta mengedukasi masyarakat menghadapi Kotak (Kolom) Kosong.

Namun demikian, Pemerintah dan atau Komisi Pemilihan Umumm (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu memberikan tanggapa terhadap upaya pencerahan yang dilakukan warga masyarakat tentang Kolom Kosong, apakah “gerakan” atau  “Kampanye Kolom Kosong” itu dilarang menurut peraturan perundang-undangan atau tidak? 

Sebab menurut orang awam, tidak masalah. Sebab kampanye untuk para calon adalah suatu kebutuhan, tentu kampanye untuk kolom kosong juga tidak salah. Untuk itu Aparat Penegak Hukum perlu memberikan pencerahan, agar tidak menjadi preseden di kemudian hari. Sebab kadangkala penyelenggara suatu kegiatan secara nasional seperti KPU sering tidak sinkron dengan kenyataan dan visioner , sama seperti Konser dalam kampanye, sungguh tidak sinkron dengan upaya pengehntian penyebaran Covid-19 yang belum ada kepastiannya. Semua perhatian seyogyanya tidak memberi peluang sekecil apapun untuk menyebaran Covid-19. Salam sehat.*

Penulis adalah wartawan senior dan advokat berdomisili di Jakarta.
  BeritaTerkait
  • Bertemu Presiden, Lemhannas RI : Budaya Pertanian Baru, Mekanisasi Modern

    2 bulan lalu

    Bogor (Pelita Batak):Presiden Joko Widodo menyambut baik usulan untuk merubah budaya pertanian kita menuju mekanisasi yang modern dan feasible agar dapat berkompetisi secara Global dengan membuka lumb

  • Kampanye Pilkada Pada Anak Anak, Ketua Tim Pemenangan Rusydi - Rosad Terancam Pidana

    2 tahun lalu

    Padangsidimpuan (Pelita Batak) : Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Padangsidimpuan, Friska Harahap menegaskan, calon Wali Kota Rusydi Nasution dan Ketua Tim pemenangan Erwin Nasution, te

  • Cerita Ini Menjadi Bukti Kecintaan Sihar pada Dunia Sepakbola

    3 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak):Kecintaan dan perhatian Sihar Sitorus pada sepakbola sangat besar dan terus melekat dalam dirinya. Bahkan saat kampanye damai di Sibolga dan Tapanuli Tengah belum lama ini, ia sel

  • Lagi, Sihar Minta Dokter Keluarga Periksa Warga

    3 tahun lalu

    DELISERDANG (Pelita Batak):Calon Wakil Gubernur Sumut Sihar Sitorus kembali meminta dokter yang turut mendampinginya kampanye damai untuk memeriksa kesehatan warga. Kali ini, aksi spontanitas tersebut

  • Osborn Siahaan: Waspadai Calon yang Hamburkan Uang Saat Pilkada

    3 tahun lalu

    Taput(Pelita Batak): Pilkada Serentak 2018 diikuti 574 pasang calon kepala daerah yang tersebar di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kota/kabupaten. Dari jumlah tersebut, sebanyak 39 persen merupakan peja

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2020 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb