KSP Makmur Mandiri
Sabtu, 05 Oktober 2019 16:56:00

Giliran Desa Sihaporas

BAGIKAN:
kupastuntas.co
Ilustrasi
Oleh Bachtiar Sitanggang

Beberapa waktu lalu kita terkesima dengan peristiwa Sigapiton yang menggemparkan, Ibu-ibu Orang Batak menanggalkan busananya (marsaemara) menghadang alat berat yang akan memperlebar jalan ke kampungnya untuk kepentingan wisata Danau Toba.
Kurang jelas pelakunya pengusaha atau pemerintah, tetapi yang mengherankan, kejadian itu setelah Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana menginjakkan kaki dan menikmati keindahan alam Sigapiton. Biasanya pemimpin membawa berkah, kali ini lain bagi masyarakat Sigapiton, apakah kehadiran Presiden itu dijadikan "jimat" untuk melanggar hukum dan aturan? Semoga tidak.

Duapuluhan kilometer dari Sigapiton Toba Samosir, ada desa Sihaporas di Kabupaten Simalungun saat ini dirundung masalah, rakyatnya terintimidasi oleh perkebunan hutan tanaman industry (HTI), sehinggga masyarakat datang ke Jakarta mohon perlindungan dan bantuan hukum ke Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan ProPAM Polri.

Menurut Berita Satu.com Jumat, 4 Oktober 2019, masyarakat Adat Sihaporas mencari perlindungan hukum  karena merasa terancam, sebab sekitar 50 orang laki-laki warga Desa Sihaporas, Kecamatan Sidamanik, Simalungun Sumatera Utara meninggalkan kampungnya, karena takut diculik atau dijemput paksa oleh aparat pada malam hari.

Pelapor diterima Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu, bahwa laki-laki desa itu ketakutan sebab sering didatangi aparat keamanan, mencari tersangka lain, tanpa Surat Panggilan, warga takut tidur di rumah, juga  tidak dapat dipastikan yang datang itu aparat atau preman.

Warga yang turun temurun dan beranak-pinak di desa itu sudah 7 generasi atau  sekitar 200 tahun lalu berdiam disitu sesuai peta enclave 1916, sekarang terusik karena  di era Orde Baru, tanah itu diserahkan ke perusahaan swasta. 

Awal peristiwa pada 16 September 2019 lalu, petani dilarang oleh petugas perusahaan HTI mengolah lahan tersebut dan hendak merampas cangkulnya terjadilah  keributan. Pihak warga dan perusahaan telah melapor ke Kepolisian, , namun laporan warga kurang direspon sementara yang lain diproses.

Tanah hak ulayat masyarakat  itu pernah ditanami pinus oleh Kolonial Belanda dan diitanami pinus, setelah kemerdekaan asset Belanda dinasionalisasi Pemerintah, termasuk tanah ulayat itu. Seharusnya karena tanah itu adalah hak ulayat masyarakat hukum adat harus dijamin Pemerintah. 

Tahun 1987 Kehutanan memberikan konsesi ke perusahaan swasta yang bergerak di bidang HTI, tanpa menseleksi mana hak ulayat masyarakat hukum adat, dan persoalan itu berlanjut sampai sekarang.

Kalau begini-gini terus, selesai Sigapiron sekarang  Sihapioras nasib rakyat itu bagaimana ya? Besok rakyat yang mana yang akan tergusur, dan kepada siapa rakyat mengadu? Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Bupati yang dipilih itu untuk melindungi atau bagaimana? 

Pemerintah itu pelindung dan pengayom rakyat tetapi tidak hanya pemerintah Pusat apalagi Presiden Joko Widodo sendiri, khan. Aparat keamanan dan penegak hukum adalah untuk kepentingan rakyat dan warga dan bukan sebaliknya "pengawal dan pengaman" kepentingan tertentu, seharusnya rakyat itu bukan enemy tetapi sebagai subjek yang seluruh kemampuan bangsa dan negara harus untuk kepentingan rakyat tanpa terkecuali. Harus dipertahankan hak, harkat dan martabatnya masyarakat.

Anggota DPR, DPD dan DPRD seharusnya tahu melanggar hukum atau tidak albes yang menderu-deru "menyerang" desa Sigapiton,demikian juga warga Sihaporas yang dijadikan bagaikan "tikus" got harus diburu. 

Kasus Sigapiton sudah lama berlalu bagaimana kelanjutannya belum ada kejelasan, tetapi yang jelas kejadian itu sangat disesalkan, banyak yang mempertanyakan nurani ibu-ibu yang marsaemara tetapi pertanyaan lebih dahulu kepada para pejabat Pemerintah dan Negara di mana nurani mereka, sampai terjadi insiden itu.

Belajar dari kasus Sigapiton dan Sihaporas, masyarakat perlu merenung dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepada daerah ke depan ini, agar tidak terpilih tukang gusur dan penjual harkat dan martabat rakyatnya. Demikian juga dalam memilih partai, siapa dari mereka yang benar penyalur aspirasi rakyat, tanggungjawabnya bukan hanya sekedar kaos di kala kampanye. ***
Penulis adalah wartawan senior dan advokat berdomisili di Jakarta
  BeritaTerkait
  • Homestay di Kawasan Danau Toba Makin Kinclong

    3 tahun lalu

    Jakarta(Pelita Batak):  Pekerjaan besar dan prioritas utama (top three) Menpar Arief Yahya di 2017, homestay desa wisata makin berlari kencang dan makin kinclong. Setelah didukung Kementerian

  • 35 Anak Ikuti Sunat Massal Program TTMD

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Isak tangis dan teriakan menggemuruh di RS Colombia Asia. Usut punya usut, suara berdenging itu berasal dari kegiatan sunatan massal yang diprakarsai Kodim 0201/BS dalam rangka p

  • Orangtua Anak Peserta Sunar Massal TMMD Berterimakasih

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Pelaksanaan sunat massal yang diselenggarakan Kodim 0201/BS dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) mendapat sambutan hangat dari masing-masing orangtua. Para orangtua

  • Doa Tolak Bala dan Memohon Kesuburan Pertanian Serta "Manganjab"

    6 bulan lalu

    AYO ramaikan, Sabtu 18 Mei 2019. Isi week end mu dengan mengetahui hal unik yang tak pernah kamu ketahui selama ini. Buka mata melihat kekayaan khasanah budaya bangsa. Ada ritual Memohon Kesuburan Per

  • Kemenpar Bekali Desa Wisata Sekitar Danau Toba dengan Bimtek

    6 bulan lalu

    Jakarta (Pelita Batak):Sejumlah desa di sekitar Danau Toba, akan mendapatkan bekal dari Kementerian Pariwisata. Tepatnya melalui 'Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengembangan Homestay dan Desa Wisata&#

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb