KSP Makmur Mandiri
Senin, 12 April 2021 21:28:00

Catatan menyambut: SEMINAR NASIONAL 'MORATORIUM PROVINSI TAPANULI 2021'

via Zoom, Rabu, 14 April 2021
BAGIKAN:
Ist|pelitabatak

PROVINSI Tapanuli, sudah pernah disuarakan Dr. Walter Bonar Sijabat (mantan Rektor STT Jakarta) pada tahun 1983, menyusul laporan Tim Wartawan Harian Umum SINAR HARAPAN yang menulis di harian tersebut, laporan langsung maupun tulisan berseri menyangkut : “TAPANULI PETA KEMISKINAN DI SUMATERA UTARA”.

Menanggapi berita dan laporan wartawan tersebut yang cukup mendapat kritikan dari kaum elit orang Batak, terutama politisi dan eksekutif, Dr. Sijabat justru memberi respon positif dengan cara lain, yaitu melihat dari kacamata kepentingan masyarakat, yaitu salah satu jalan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Tapanuli adalah menjadikannya satu provinsi yaitu Provinsi Tapanuli.

Alasannya jelas: 

1. Hanya Karesidenan Tapanuli di Sumatera yang belum menjadi provinsi. Sumatera Utara terdiri dari Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli. Sementara Aceh, Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu dan Lampung sudah provinsi.

2. Selama Tapanuli beribukota di Medan, maka kawasan pegunungan Bukit Barisan dan Pantai Barat Sumatera Utara akan tetap jauh dari pelayanan publik oleh Pemerintah, sebab tidak akan ada lembaga pendidikan yang memadai dan Rumah Sakit yang berstandard nasional.

Artinya, kepentingan rakyat akan selalu di nomor-duakan dari sekitar kota Medan (Sumatera Timur). Dan segala urusan harus ke Medan.

Terbukti sampai sekarang penghasilan masyarakat Tapanuli harus “terkuras” setiap bulan untuk menyekolahkan anaknya ke kota-kota besar, karena belum ada sekolah unggulan di Tapanuli, termasuk untuk berobat, karena Rumah Sakit dan peralatan serta tenaga medis masih standard Kabupaten. (Catatan: ada di era reformasi ada IAKN Tarutung itu saja tidak didukung Pemda, politisi dan sebagian elit, malah mau diakuisisi).

Terhadap usul Dr. WB Sijabat itu bermunculan kritik baik yang positif tetapi lebih bergaung yang tidak setuju (tidak setuju bukan berarti negatif).

Alasannya sungguh sangat politis, “kita yang sudah besar mengapa mengecilkan diri?”

Bagi sebagian politisi menganggap bahwa Medan sebagai ibukota povinsi adalah milik semua warga Sumatera Utara, artinya sebagai “ladang penggembalaan” dan kalau terpisah, artinya “melepaskan ladang penggembalaan”.

Dari kacamata politik, sejak Provinsi Sumateta Utara berdiri, memang pandangan di atas tidak dapat dibantah, namun itu semua hanya memenuhi hasrat dan kepentingan kaum elit dan politisi, sementara rakyat tetap “seperti dulu”, TAPANULI PETA KEMISKINAN DI SUMATERA UTARA.

Di era reformasi, pintu terbuka untuk pemekaran wilayah Kabupaten, Kota dan Provinsi. Tapanuli juga dimungkinkan menjadi satu propinsi, namun kepentingan politik terjadi tarik menarik. Kalau satu Provinsi Tapanuli meliputi mana saja? Bahkan ada yang berpendapat pembentukan provinsi baru seperti “mencerai beraikan” bangsa.

Walaupun tarik menarik itu tetap berlangsung, namun usul dan persyaratan untuk Provinsi Tapanuli sudah hampir terpenuhi, tinggal persetujuan dari DPRD Sumut dan sedang dibahas, saat itulah massa unjuk rasa ke DPRD pada, 3 Februari 2009, tidak diduga-duga Ketua DPRD Provinsi Sumut Drs. Abdul Aziz Angkat meninggal dunia, dan mengakibatkan beberapa orang penggagas Protap diproses hukum, dan pengusulan Tapanuli terbengkalai.

Memang dalam pidato Presiden Susilo Bambang Yudhyono dalam sidang Paripurna DPR 18 Agustus 2007 bahwa pelaksanaan pemekaran  daerah telah memberatkan keuangan pemerintah pusat, artinya moratorium masih berlangsung.

Tahun 2015 ada keinginan untuk pemekaran daerah, dan setelah itu mulai keinginan untuk melanjutkan adanya provinsi baru sebagai kelanjutan Protap, namun elit politik berkelompok dengan gagasan masing-masing. 

Ada yang berpendapat bahwa Provinsi Tapanuli sudah masa lalu dan memodifikasi dengan Provinsi Danau Toba, dengan tali pengikat dan perekat adalah Danau Toba, terdiri dari kabupaten di kawasan/tepian Danau Toba. Kita tidak tau, apakah Karo dan Simalungun mau pisah dari bagian Karesidenan Sumatera Timur dulu.

Belakangan, 3 Oktober 2020 ketika Ketua DPD La Nyalla Mattalitti dan Mendagri Tito Karnavian menghadap Wapres Ma’ruf Amin di Istana Wapres, La Nyalla menyebutkan ada rencana pemekaran Tapanuli Raya di Sumatera Utara. Walaupun menurut Wapres, moratorium masih diperlukan.

Semakin kabur wilayah yang menjadi bagian dari Provinsi baru tersebut, Provinsi Tapanuli, jelas yang mana itu daerah Tapanuli yaitu bekas Keresidenan Tapanuli. Muncul Provinsi Danau Toba, yang artinya harus memulai dari nol. Apalagi kalau ada Tapanuli Raya, “jenis” apalagi istilah yang tidak pernah terdengar itu? Istilah Tapanuli Raya muncul ketika ada wacana transformasi IAKN Tarutung menjadi UNTARA yang semula terdengar sayup-sayup sebagai Universitas Tapanuli Utara dan kemudian mimikri menjadi Tapanuli Raya, walaupun tidak jelas apa dan di mana itu Tapanuli Raya.

Semua itu akan memperkaya pemahaman kita bersama, dengan adanya SEMINAR NASIONAL MORATORIUM PROVINSI TAPANULI 2021 ini hendaknya para pihak yang merasa berkepetingan dan memiliki kemampuan agar menggunakan talenta masing-masing secara baik dan benar untuk kemakmuran rakyat Tapanuli agar tidak tetap dan masih  berpredikat PETA KEMISKINAN di Sumatera Utara. ***

Jakarta, 12 April 2021.

NARINGGAS MANJAHA

Bachtiar Sitanggang.

  BeritaTerkait
  • Seminar ‘Moratorium Provinsi Tapanuli 2021’ : Berkas Sudah Lengkap, Pemerintah Diminta Sahkan Provinsi Tapanuli

    satu bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Perjuangan pengajuan pemekaran Provinsi Tapanuli dari induk Provinsi Sumatera Utara akan terus bergulir, hingga pemerintah memenuhi harapan dan impian masyarakat tersebut. Berkas

  • Utamakan Kemakmuran Rakyat Tapanuli

    4 minggu lalu

    PRESIDEN Joko Widodo dalam menghadapi dan memutus penyebaran Covid-19 dan semua jajaran Pemerintahan sering menggunakan ungkapan “Salus populi suprema lex esto” yang artinya: keselamatan r

  • Pengembangan Kepulauan Nias Dan Pembangunan Kawasan Strategis di Indonesia

    3 tahun lalu

    Oleh : Firman Jaya Daeli Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Indonesia Raya dengan ideologi Pancasila, yang dapat diletakkan dan dipetakan dalam beberapa pertimbangan. Indonesia R

  • Erry Nuradi: ICMI Muda Harus Sumbangkan Pemikiran Untuk Pembangunan

    5 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Gubernur Sumatra Utara (Sumut) HT Erry Nuradi berharap para cendekiawan muda berkontribusi untuk membangun daerah. Karena menurut Gubernur banyak para

  • Putra Kelahiran Taput Dukung Pemkab Taput Pendirian UNTARA Lebih Menguntungkan

    2 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Pendirian universitas negeri yang bersifat umum lebih menguntungkan dibandingkan dengan pembukaan universitas negeri bersifat tertentu atau keagamaan. Rencana pendirian Universita

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2021 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb