KSP Makmur Mandiri
Jumat, 06 November 2020 12:05:00

Boasa Ma Ikkon Saonari.....

Oleh : Bachtiar Sitanggang
BAGIKAN:
TULISAN ini tidak ada kaitan dengan lagu “Marimbang” ciptaan Guru Nahum Situmorang, dalam liriknya “Boasa ma ikkon saonari ho hutanda....” tetapi mencoba menerawang saja apa yang terjadi menjelang Pilkada di Humbang Hasundutan (Humbahas) dan Samosir.

Setiap ada peristiwa berkaitan  Pilkada Humbahas dan Samosir ada saja meng-WA-kan ke HP saya. Humbahas menonjol dengan pasangan calon tunggal (paslontung) yang dijagokan seluruh partai politik yaitu petahana akan berhadapan dengan Kolom Kosong (Koko). Mesin partai berhadapan dengan nurani pemilih.

Samosir dengan tiga paslon di mana satu paslon perseorangan, tanpa dukungan  partai tetapi oleh masyarakat, satu paslon didukung satu partai, yang satu lagi didukung enam partai. Mesin satu partai dengan mesin enam partai ditantang nurani rakyat.

Kejadian yang dimaksud, terungkap melalui video salah seorang Kadis di Humbahas (katanya) menerima sesuatu dan dikaitkan dengan proyek pembangunan. Lalu (kalau tidak keliru) diakui petahana gambar yang beredar itu. 

Dikirim lagi copy laporan pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, tentang adanya dugaan penerimaan dana terkait proyek juga oleh salah seorang Kadis Pemda setempat.

Lain kiriman tentang Samosir, LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) melapor ke Polda Metro Jaya atas adanya dugaan pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari satu paslon yang berbeda tahun 2015 dengan SKCK tahun 2020 ini.

Pertanyaannya, “Boasa ikkon saonari.....? Mengapa harus sekarang? Jawabnya, selama ini tidak tahu, atau ditutup-tutupi. Apakah selama ini tidak ada pengawasan dari atasan dan penegak hukum, sehingga anak buahnya sampai “liar” main proyek? Apakah hanya yang dua itu saja kebetulan “tertangkap”? Lanjutannya, apakah berkaitan dengan Pilkada, dan selanjutnya.

Demikian juga dengan SKCK yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, “Boasa ikkon saonari....?” 
Artinya ada yang tidak beres di tengah-tengah kita, kelihatannya demokrasi kita telah tersandera oleh otoritarianisme (Azyumardi Azra, Kompas, 5 Nov 2020). Para pemegang kekuasaan itu telah berbuat sekehendak hatinya. 

Mungkin tidak ada pengaruhnya bagi strategi para penguasa, tetapi paling tidak membuka mata masyarakat serta mengingatkan “tidak ada yang tersembunyi”, dan “kebusukan selalu tercium”.

Sekarang “penyakit” itu telah terpapar di hadapan penegak hukum, masuk “peti es” atau “damai itu indah”, prosesnya mungkin setelah Pilkada, artinya tidak usahlah banyak berharap.

Namun harus diapresiasi mereka yang memelek”-kan mata masyarakat, sekaligus menyuguhkan pilihan melanjutkan “masa lalu” atau “jora-jora namale, ida-ida na bosur”, atau membutuhkan perubahan, kartu ada di tangan pemilih. 

Penikmati “kekuasaan” tentu  maunya seperti lagu Iwan Fals: “kemesraan ini, janganlah cepat berlalu”, artinya apapun yang terjadi “kekuasaan” itu indah adanya.

Berbeda dengan orang yang memiliki nurani dan mata hati yang akan mendengar bisikan hatinya untuk berbicara “ya” di atas “ya” dan “tidak” dengan yang tidak.  

Seorang rekan marah-marah via WA, saat menonton Kompas TV Rabu, 4 November 2020, katanya: “82 % calon Pilkada didanai cukong, jadi negeri kita dikuasai cukong. Hancur bangsa ini, berarti pilkada itu adalah kompetisi cukong, imbalannya pastilah proyek.
Pada hal itu bukan barang baru, Prof. Mahfud MD (CNNIndonesia 11 September 2020) mengatakan malah “92 % calon kepala daerah dibiayai cukong”.

Hasil penelitian itu atas Pilkada masa lalu, apakah masih seperti itu pada Pilkada 9 Desember 2020 ini? Terserah rakyat pemilih. Kalau mengharapkan bayaran atau serangan fajar, berarti anda juga menyuburkan per”cukong”an.
Cukong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya (antara lain) adalah orang yang mempunyai uang banyak yang menyediakan dana atau modal  yang diperlukan untuk suatu usaha atau kegiatan orang lain, pemilik modal.

Apakah di daerah Humbahas dan Samosir (Tapanuli peta kemiskinan) ada per-cukoang-an” dan kebetulan petahana masih ikut, masyarakatlah yang tahu. Apakah ada proyek yang ditangani cukong, wallahualam, cukong kecil atau cukong besar sama saja.

Pemuka agama dan tokoh masyarakat hendaknya memberikan pencerahan kepada masyarakat tidak sebaliknya ikut-ikutan menikmati manfaat dari cukong, seyogyanya semua pihak yang memiliki kemampuan menuntut masyarakat menuju masyarakat adil, makmur dan sentosa. ***

Penulis adalah wartawan senior berdomisili di Jakarta.
  BeritaTerkait
  • Tolu Hali Marminggu Padodot (1)

    4 tahun lalu

    Oleh : Sampe L. Purba ARI Pentakosta do sadarion. Nunga hulului nabodari di internet, atik adong English Sunday Mass Service. Adong do nian jonok sian Piazza della  Repubblica alai agak dao sian

  • Hamoraon ni Hata Batak "Padanan Kata"

    7 bulan lalu

    Oleh : Sampe PurbaAha do hata batak ni internet, hamuna...Di dok akka na malo ..."bahasa menunjukkan bangsa"Ndang sude peristiwa, benda manang situasi adong hata lokalna. Boi doi marbonsir, ala so ado

  • Au Politisi, Satonga Jolma, Satonga Begu

    4 tahun lalu

    Sipoholon (Pelita Batak) :Sinode Godang Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) ke-63 resmi dibuka di Auditorium HKBP, Sipoholon, Tapanuli Utara, Selasa (13/9/2016). Kesempatan itu, Effendi MS Simbolon mewakili ruas (jemaat) diberi waktu untuk menyampaikan k

  • Suku Kata Berulang.. Hamoraon ni Hata Batak

    4 tahun lalu

    Pembentukan kata (morfologi) bahasa Batak, sebagian adalah dengan pengulangan satu SUKU KATA saja. Misalnya , jongjong, paspas dan sebagainya. Selain pengulangan suku kata, banyak juga bahasa batak

  • Sumbangsih Pemikiran untuk Diskusi Tentang Ekklesiologi HKBP

    4 tahun lalu

    1. Longang jala mansai longang situtu roha, boasa gabe adong laho PATIMBOHON SETINGGI LANGIT TOHONAN HAPANDITAON. SEDANG TOHONAN PANDITA ndang adong ditaringoti di PB, nanggo apala 1 pe, sian mulai

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2020 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb