• Home
  • Humbahas
  • Diduga Langgar Aturan Rekrutmen Perangkat Desa, Peserta Mengadu ke DPRD Humbahas
KSP Makmur Mandiri
Selasa, 03 Desember 2019 17:08:00

Diduga Langgar Aturan Rekrutmen Perangkat Desa, Peserta Mengadu ke DPRD Humbahas

BAGIKAN:
Abed Ritonga | Pelita Batak
Doloksanggul (Pelita Batak):
Terkait Rekrutmen Perangkat Desa (RPD)  yang diduga sarat dengan ketidak adilan dan melanggar ketentuan Peraturan Bupati Humbanghasundutan (Perbup) sebagai acuannya yang telah ditentukan, beberapa peserta seleksi mengadu ke DPRD Kabupaten Humbanghasundutan.

Diterima langsung oleh  Komisi A DPRD Kabupaten Humbanghasundutan dan langsung melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Selasa (03/12).

Rapat dipimpin langsung oleh Beresman Sianturi Komisi A dan didampingi oleh Ketua DPRD Humbanghasundutan Ramses Lumbangaol dan turut juga dihadiri anggota lainya Guntur Simamora, Sanggul Manalu, Jamanat Sihite, Normauli Simarmata dan Tingkos Silaban. 

Pihak keberatan, Riko Lumbangaol dari warga desa Sipitu Huta  kecamatan Pollung memaparkan bahwa ia menolak hasil seleksi karena menduga adanya campurtangan panitia seleksi dari kecamatan hingga nilainya berkurang.

"Hanaya Simamora pada saat mewawancarai saya waktu itu langsung memberitahukan nilai saya 35 sementara setelah pengumuman nilai saya hanya 15," ucapnya.

Sedangkan dari Kecamatan Baktiraja ada 3 (tiga) orang yakni Lambok Siregar dari Desa Marbun Toruan, Adam Jordan Lumbangaol dari Desa Marbuntoruan, Soaloon Simanullang dari Desa Sinambela. 

Rapat yang dilakukan terbuka untuk umum ini dimulai sekitar puluk 10 Wib, turut juga dihadiri oleh Kadis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP2A), Elson Sihotang dan beberapa staf, Astrid L Manullang Camat Baktiraja, Parman Lumbangaol Camat Pollung, dan Kepala Desa Sipituhuta beserta  Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (TP3) D terkait dari desa masing masing dan Kepala Desa Sipituhuta.

Penjelasan Soaloon Simanullang dari Desa Sinambela, mengaku sebelum pengumuman sudah ada yang mengurus berkas, dan setelah pengumunan semua nilai mereka paling tertinggi. Sedangkan dalam penjelasan Lambok Siregar dan Adam Jordan Lumbangaol Setelah mengetahui  pengumunan beberapa waktu lalu, mereka menduga ada kobocoran kunci jawaban berdasarkan nilai rata rata tertinggi.

Senada disampaikan Adam jordan mengaku ada peserta lain yg belum memenuhi berkas persyaratanya tetapi masih diikutkan sebagai peserta ujian dimana menurutnya jelas melanggar ketentuan yang sebenarnya. 

Diminta keterangan Paima Parsaoran Silaban Ketua Tim TP3D Desa Tipang Baktiraja. Ia mengaku tugasnya setelelah berdasarkan musyawarah dan terpilih sebagai panitia, Ia membuat pengumuman dan tertera syarat syarat pendaftaran, sedangkan untuk standar nya ujian menjabarkan nilai tertulis 60 sedangkan wawancara 40.

Dikuatkan Adanya peserta yang tidak memenuhi persyaratan ikut ujian seperti yang disampaikan pihak yang kebereratan, dalam keterangan Camat Baktiraja menjelaskan sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) memang benar tidak diperbolehkan kalau berkasnya belum lengkap untuk dinyatakan sebagai peserta ujian. 

Dikesempatan yang sama Ketua TP3D Marbun Toruan menjelaskan terkait adanya peserta yang ikut ujian padahal berkas pendaftaranya belum lengkap, Ia mengaku memberi kelonggaran akibat waktu yang sangat terbatas. 

"Kami berikan  kelonggaran saat itu karna waktu pendaftaranya terbatas," ucapnya. 

Menanggapi hal itu, Beresman langsung menjawab dan menjelaskan bahwa sesuai dengan Perbub yang ada, jika waktu pendaftaran berkas tidak lengkap itu langsung digugurkan. 

"Itu pak sebebarnya tidak boleh, kan ada peraturanya sesuai dengan yang tertuang dalam Perbup itu, berarti kelonggaran yang anda buat itu adalah keputusan anda sendiri jelas melanggar," tegasnya. 

Sementara itu ketua DPRD menjelaskan, itu harus dibatalkan demi hukum karena sudah terbukti melanggar Perbup. 

"Ini prosedurnya salah dan seleksinya harus batal demi hukum apalagi tadi yang disampaikan Riko masalak langsung diberitahu nilainya sebelum pengumuman," ucap Ramses.

Sedangkan  hal yang sama kembali Komisi A, mempertanyakan sejauh mana dinas terkait (DPMDP2A) dan Camat dalam seleksi perangkat desa ini.  

Elson menjelaskan  terlibat Sesuai dengan pasal 6 ayat 2 huruf F. Melaksanakan ujian tertulis bekerjasama dengab Dinas dalam hal ini dinas DPMDP2A. Pasal 17 ayat 1-5 mengatakan rekomendasi persetujuan oleh camat dan Dinas DPMDP2A. 

Kadis DPMDP2A. Mengaku proses itu disepakati ketika penjaringan di lakuka Oleh TP3D tahapanya pihak panitia dan kecamatan. Termasuk bagi desa yang bermasalah diselesaikan di tingkat kecamatan dan jika tidak selesai dapat diselesaikan ke tingkat Kabupaten.

Menanggapi hal itu, Guntur Simamora menjelaskan tidak segala sesuatunya itu serta merta diselesaikan seperti yang disampaikan pihak BPMDP2A tapi harus melalui mekanisme yang dimuat dala Perbup lah semestinya dilkasanakan.

Ditambahkan Ramses   DPMDP2A sebenarnya  hanyalah sifatnya supervisi, yang melaksanakanya adalah di tingkat desa yakni TP3D.

Seperti pada Pasal 17 ayat 2 dan 3 dalam hal rekomendasi camat persetujuan Kepala Desa. Dalam hal rokomendasi camat berupa penolakan oleh kepala desa melanjutkan penjaringan  kembali. 

Disisi lain, yang terjadi di Kecamatan Pollung. Parman Lumbangaol menjelaskan, terkait yang disampaikan Riko, menduga TP3D tidak menjalankan fungsinya karena sampai saat ini belum ada diumumkan. 

Ditanggapi langsung oleh TP3D Sipituhuta, Lumbangaol  mengaku tidak ikut terlibat karena melihat tidak sesuai dengan mekanismenya, dan sama sekali tidak ikut dilibatkan. 

Sanggul Manalu, dalam rapat tersebut juga mengaku Ia banyak menerima aduan dari masyarakat dalam hal seleksi perangkat Desa  semisal adanya nilai yang mencapai nilai sempurna 60. Dan pengakuan lain adanya unsur Nepotisme dengan pertimbangan berbagai hal termasuk faktor kedekatan dengan Kepala Desa atau semcama hal balas budi. 

"Ini harus kita dituntaskan  dan dijalankan sebenarnya sesuai kemampuan dan aturanya," jelas Sanggul.

Dipenghujung rapat, Komisi A melakukan kesepakatan meminta DPMDP2A Membuat surat Untuk tidak menerbitkan Surat Keterangan (SK) pengangkatan perangkat desa terpilih di desa yang bermasalah  dan Camat tidak boleh mengeluarkan rekomendasi untuk di SK kan kepala Desa bagi peserta yang diumumkan di desa yang bermasalah.

"Kami masih menunggu Laporan dari desa-desa lainnya, termasuk dari kecamatan Paranginan yang diduga masih ada lagi masalah yang sama, tidak menutup kemungkinan di ulang, dan terhitung mulai hari ini seminggu kami berikan waktu untuk menunggu jika ada lagi keberatan dalam seleksi perangkat desa kami akan proses," ucap Ramses.
(Abed Ritonga)
  BeritaTerkait
  • Abaikan MoU, Truk Mitra TPL Makan Korban

    2 tahun lalu

    Doloksanggul(Pelita Batak): Tabrakan maut yang melibatkan Toyota Fortuner warna putih Nopol, BK 288 EE kontra Truk tronton Mitra TPL Nopol, BK 9154 BN di Jalinsum Dolok Sanggul-Sidikalang, Sabtu 10 Fe

  • Disinyalir Palsukan Dokumen Lahan, Warga Lapor Oknum Anggota Dewan ke Polres

    3 tahun lalu

    Tak kenal letih mengejar keadilan, Sudirno Lumban Gaol beserta saudaranya , Midun lumban Gaol, Baku Lumban Gaol, Bangun Lumban Gaol dan, Jamaah Arab Lumban Gaol terus melakukan upaya hukum terhadap tindakan semena-mena yang menurut mereka dilakukan oleh s

  • Penggunaan Dana Desa di Taput Diduga Asal Jadi

    3 tahun lalu

    Taput (Pelita Batak) :Ketua LSM ICW, Gunung Siagian memprediksi akan banyak Kepala Desa di Kabupaten Tapanuli Utara terbelik kasus tindak pidana korupsi terkait dana desa. Dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, justru dikerjakan asal jadi da

  • Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor Ajak Kelompok Tani Berbenah dan Bekerja Maksimal

    3 tahun lalu

    Doloksanggul(Pelita Batak): Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tiga Kecamatan Sekaligus, yaitu Kecamatan Pakkat, Kecamatan Parlilitan dan Kecamatan Tarabintang dan dipimpin oleh Bu

  • Canangkan Desa Jujur, SPAK Gelar Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Pemkab Tobasa

    3 tahun lalu

    Balige (Pelita Batak) : Unsur Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Thony saut Situmorang menghadiri sosialisasi pencegahan korupsi dan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Toba sam

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb