Selasa, 29 Januari 2019 14:10:00

Temui Menteri PUPR, Parlindungan Purba : Kordinasi Semua Pihak untuk Pembangunan Infrastruktur Sumut

Wakil Ketua Komite 2 DPD RI Parlindungan Purba SH MM berdiskusi dengan Menteri PUPR RI, Basuki Hadimuljono di Jakarta
Jakarta (Pelita Batak):
Kordinasi semua pihak diharapkan lebih intens, dengan mengutamakan komunikasi dan pertimbangan kebutuhan bersama menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Sumut. Demikian disampaika Anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba SH, MM usai menemui Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta menyampaikan sejumlah informasi tentang kendala pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara.

Senator yang tidak jemu-jemu bersuara untuk kepentingan Sumatera Utara ini, mengakui banyak hal yang masih harus dikoordinasikan dengan oemerintah pusat. Demi terwujudnya pembangunan di Sumatera Utara.  "Tadi saya bertemu bapak menteri, untuk menyampaikan berbagai hal setelah saya keliling di kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Ada berbagai hal yang kita sampaikan, dan dalam waktu dekat akan dibicarakan adn dicari solusi untuk penanganan sejumlah permasalahan yang kita hadapi di Sumut," kata Wakil Ketua Komite 2 DPD RI ini kepada wartawan di Jakarta.

Disampaikannya, sampai saat ini banyak hal yang menjadi kendala pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, sungai dan perariran di Sumut. Di Nias, Parlindungan menemukan adanya kendala pembangunan lima unit jembatan karena kendala pembebasan lahan. Kendala hampir sama juga ditemui di hampir seluruh wilayah Sumatera Utara.

"Maka itu, kita minta agar dalam waktu dekat dilakukan rapat teknis bersama seluruh Kepala Daerah di Sumut, untuk duduk bersama dan menyamakan persepsi dan visi untuk mencari solusi untuk berbagai kendala-kendala yang dihadapi. Kita melihat sudah ada upaya selama ini yang dilakukan oleh pemerintah daerah, namun masih perlu lebih ditingkatkan dengan menggunakan metode-metode yang mudah dimengerti masyarakat. Sinergitas dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota sangat dibutuhkan untuk kesuksesan pembangunan di Sumut," ujarnya.

Melalui rapat bersama ini, melalui kordinasi Kementerian yang menangani Jalan, jembatan, sungai dan air di Sumut akan tercipta sebuah komunikasi yang terintegrasi. "Ini sangat dibutuhkan untuk mendorong kordinasi yang intesif antar daerah di Sumut, khususnya kabupaten maupun kota yang berbatasan," ujarnya.

Parlidungan Purba juga mengapresiasi Kementerian PUPR yang akan melakukan penelitian untuk penggunaan karet (lateks) untuk campuran aspal. Harga komoditi karet sampai saat ini belum mengukir senyum di wajah para petani karet.

"Ini kita harapkan segera dilakukan, karena akan sangat membantu para petani karet kita. Khususnya perkebunan rakyat. Dengan pencampuran karet dengan aspal, akan lebih mengangkat harga karet lokal," ujar Parlindungan.

Menurut data Pemerintah Provinsi Sumut, luas tanaman karet rakyat di Sumatera Utara selama periode 2013-2016 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,45 persen per tahun. Pada tahun 2013 luas tanaman karet rakyat adalah sebesar 394.113,57 ha, menjadi 394.519 ha pada tahun 2016. Kabupaten Mandailing Natal, Langkat, dan Padang Lawas Utara merupakan pusat perkebunan karet rakyat di Sumatera Utara. "Masyarakat petani komoditi karet ini harus menjadi perhatian kita kedepan, jangan sampai komoditi yang selama ini kita andalkan justru beralih nantinya, serta perlu diupayakan peningkatan kesejahteraan petani," ujarnya. (TAp)