Jumat, 08 Februari 2019 12:32:00

Tarif Retribusi Bagi Masyarakat Naik "Meroket" di Padangsidimpuan

Padangsidimpuan (Pelita Batak) :
Memasuki tahun 2019, Pemerintah Kota Padangsidimpuan ternyata telah melakukan penaikan tarif sejumlah retribusi yang dikenakan kepada masyarakat mencapai 50 persen.

Pemerintahan Kota Padangsidimpuan dibawah kepemimpinan Irsan Effendi Nasution,SH dan Ir Arwin Siregar yang dilantik pada 28 September 2018 yang lalu, menerbitkan Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 32 tahun 2018 terkait perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2010, yang diberlakukan tanpa sosialisasi.

Selain tarif retribusi pelayanan parkir yang naik bervariatif dari 50 s/d 100 persen, juga terhadap tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada masyarakat, seperti pedagang kaki lima dari rp.1000 menjadi rp.2000 per hari, rumah pinggir jalan dari Rp.3000 menjadi 5000, perkantoran swasta dari Rp.50.000 menjadi Rp.75.000,

Kenaikan retribusi persampahan juga dikenakan terhadap tempat tempat pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit / puskesmas dari Rp.50.000 menjadi Rp.100.000 per bulan, klinik / laboratorium dari Rp.25.000 menjadi Rp.40.000 per bulan dan praktek dokter dari Rp.30.000 menjadi Rp.50.000 per bulan.

Kemudian hotel dari rp.50.000 menjadi Rp.100.000 per bulan, hotel melati dari Rp.30.000 menjadi Rp.60.000 perbulan dan losmen dari Rp.25.000 menjadi Rp.50.000 per bulan.

Juga terjadi terhadap SLTP dan SMA dari Rp.20.000 menjadi Rp.30.000 per bulan, SD dan TK dari Rp.10.000 menjadi Rp. 15.000 per bulan, kantor pemerintah tingkat kelurahan dari Rp.5.000 menjadi Rp.10.000 per bulan, kantor pemerintah tingkat kecamatan dari Rp.20.000 menjadi Rp.25.000 per bulan, sementara kantor pemerintah tingkat kota / kabupaten tidak mengalami perubahan, tetap Rp.100.000 per bulan.

Nur Hamidah staf salah satu perkantoran swasta di Padangsidimpuan kepada wartawan, Jumat 8 Februari 2019 mengaku terkejut dengan adanya kenaikan tarif retribusi sampah tersebut. 

"Tak ada angin, tak ada hujan, retribusi naik 50 persen. Dulunya bayar 50.000 sekarang bayar Rp.75.000 tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu," ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Hamdani Sinaga warga kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, yang sejak Januari 2019 membayar retribusi pelayanan persampahan rumah pinggir jalan Rp.5000 yang sebelumnya Rp.3000.

"Bukan masalah angkanya, namun yang kita sesalkan karena tidak adanya sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat selaku pihak yang menjadi objek pajak/retribusi," pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut Aktifis Kota Padangsidimpuan Sutan Maruli Ritonga menilai keputusan pemerintah kota Padangsidimpuan menaikkan tarif retribusi terhadap masyarakat bukan cara yang tepat untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah. 

" Yang ada malah tanggapan negatif dari masyarakat karena muncul dimasa pimpinan pemerintahan yang baru, dan juga sebab sedikit banyaknya kenaikan tarif retribusi itu memberatkan bagi masyarakat," ujarnya.

Menurut nya, solusi peningkatan PAD Kota Padangsidimpuan harusnya dilakukan dengan Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak retribusi untuk meningkatkan wajib pajak baru dan menekan angka kebocoran, bukan menaikkan pajak retribusi. 

"Bila untuk menaikkan PAD, intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak/Retribusi yang hendaknya dilakukan, karena kenyataannya banyak dan ada ditemukan selama ini pembayaran retribusi parkir dan retribusi pelayanan persampahan tanpa karcis resmi," ujarnya seraya menyarankan agar masyarakat yang terkena retribusi dalam bentuk apapun agar menerima bukti pembayaran yang resmi dikeluarkan oleh pemda.(Saut Togi Ritonga)