Selasa, 23 April 2019 08:12:00

MENUJU SAMOSIR SATU

Samosir
Oleh Bachtiar Sitanggang

Minggu, 21 April 2019, sekitar jam 09.13 muncul di telepon genggam-Hand Phone/HP- saya MENUJU SAMOSIR SATU, terbaca setelah ibadah siang harinya. Ternyata ada grup WhatssAp anggotanya orang-orang (mungkin) pencinta Samosir, yang digagas Josmar Naibaho dan Djamida Habeahan, keduanya wartawan harian Sinar Indonesia Baru Medan.

Senang saja diikutkan dalam grup WA tersebut, selama ini banyak berbagai masalah tentang Samosir dibahas dan grup-grup WA tidak ikut-ikutan.  Dengan GWA Menuju Samosir Satu (MSS) ini akan tahu perkembangan kabupaten pemekaran dari awal kemerdekaan Tapauli menjadi Tapanuli Utara, kemudian Toba Samosir dan sekarang Kabupaten Smosir meliputi Pulau Samosir dan sebagian besar wilayahnya di Pulau Sumaera berbatasan Humbang Hasundutan dan Dairi.
GWA MSS seperti grup-grup lain sebagai forum diskusi dan komunikasi digagas untuk menuju Samosir yang lebih maju, terkesan mau dimulai dari pemikiran-pemikiran konstruktif menyongsong Pemilihan Kepala Daerah atau Bupati Samosir Desember 2020 yang akan datang. 

Tiga hari ini yang dikeluhkan masih soal money politics (politik uang), tapi tidak dijelaskan apakah Pilkada 2015 berlumuran uang, hanya ada yang menyebutkan, bahwa segelintir orang mengatakan "...enggan memilih karena tidak ada uangnya, kalau terpilih nanti jadi bupati, mana dia kenal kita", kira-kira maksudnya buat apa dipilih tidak ada uangnya, kalau dia sudah jadi bupati nanti dia tokh tidak pedulikan kita. Calon bupatinya yang salah atau calon pemilihnya, terserah pendapat masing-masing tetapi sifat-sifat seperti itulah yang harus diubah, sebab memilih orang karena uang, sama dengan menggadaikan "kehidupan" selama lima tahun dan justru merusak demokrasi serta mengurangi pembangunan. 
Dana yang dignakan membeli suara itu akan "dicuri" dari anggaran pembangunan daerah atau dengan cara lain yang tidak halal uang-uang pembelian suara itu dapat kembali.

Pembicaraan masih sekitar itu, ada yang mengkritisi UU Pilkada, ada yang menyarankan mengurangi money politics dengan "fund raising", tapi belum ada yang mengulas beda antara money politics dengan cost politics. Mungkin untuk cost politics (biaya yang dikeluarkan secara sah menurut hukum) mungkin bisa melalui "fund raising" meringankan beban sang Paslon, setelah suatu komunitas tertentu meyakini pasangan calon yang bersih Prestasi, Dedikasi, Loyalits dan Tidak tercela (PDLT)  dan akan membawa Samosir.

Persoalannya, bagaimana paslon lain? Itulah barangkali kegunaan GWA MSS ini, menghilangkan  money politics serta menggugah kesadaran bersama untuk menanggalkan ikatan ketertinggalan Samosirdengan memulai memberantas money politics yang diawali dengan menyadarkan keluarga kecil masing-masing di kampung.

Sitiasi perpolitikan saat ini money politics memang dilemma, dalam memperoleh dukungan partai (sering disebut perahu pengusung) sudah lama dikeluhkan dengan adanya "uang mahar" yang tidak diatur UU, sehingga ada yang mengkategorikan "suap" tetapi Wapres Jusuf Kalla mantan Ketua Umum Partai Golkar menanggap hal yang wajar saja, demikian juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo subianto, ketika menanggapi keluhan La Nyalla Mattalitti dari Surabaya.

Mungkin lupa bahwa ada partai tanpa uang mahar sebagaimana diumumkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, ketika mencalonkan Ridwan Kamil jadi Gubernur Jawa Barat, bahkan disarankan untuk tidak menjadi anggota Partai Nasdem.Juga partai anak muda, Partai Soslidaritas Indonesia (PSI) juga anti uang mahar, perlu dilirik untuk Samosir.

Kalau GWA MSS ini dikelola dengan baik dan benar serta partisipannya adalah orang-orang yang "sudah selesai dengan diri"-nya (dalam arti tidak terpengaruh dengan kepentingan pribadi, sempit, marga dan kedaerahan), akan bermanfaat menuju Samosir bebas pungli, kolusi,korupsi dan nepotisme.
Barangkali perlu direnungkan bersama bahwa prinsip "Dalihan Na Tolu" apakah sesuai  kalau diterapkan di dalam tata pemerintahan? Sebab pengadaan jabatan dan pengisian lowongan ada aturan, yang tidak didasarkan pada hubungan dan pertalian darah. Apakah anggota GWA MSS ini juga bisa menghindarkan diri dari pemikiran dan kepentingan sempit? Masih menunggu kinerjanya.

GWA MSS juga perlu menyoroti pembangunan di Samosir, sebagai bahan perbandingan tentang kebutuhan, perencanaan, pencapaian, keberhasilan dan kegagalan. Dengan demikian untuk melangkah ke depan perlu ada kesadaran bersama, siapa, mengapa, dan bagaimana Samosir itu, tidak asal jalan.
Alangkah baiknya kalau diskusi dalam GWA ini, terukur dengan penuh kasih dan kebersamaan, mengemukakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah tentu dengan cara yang penuh sopan-santun. 

Keikut-sertaan para pencintanya  memikirkan Samosir secara menyeluruh, silang sengketa akan terhindarkan, WA MSA akan dapat membawa berkah pemikiran bagi masa depan Samosir sehingga tidak lagi menjadi bagian dari "Tapanuli Peta Kemiskinan di Sumatera Utara".***
Penulis adalah wartawan dan advokat berdomisili di Jakarta.