Jumat, 06 September 2019 18:01:00

LIMA Sumut Minta Poldasu Periksa Bupati Tapsel

Tapsel (Pelita Batak) :

Menjelang diakhir periode ke 2 Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, Syahrul M Pasaribu dinilai belum mampu mengangkat status Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tapanuli Selatan, Lingkaran Mahasiswa Sumatera Utara meminta Polda Sumatera Utara dalam hal ini Direktorat Kriminal Khusus untuk memanggil dan memeriksa Bupati Tapanuli Selatan.

Sekretaris Lingkaran Mahasiswa Sumatera Utara (LIMA SUMUT) Ridho Suwarno kepada wartawan, Jumat 6 September 2019 menilai Kepemimpinan Syahrul M Pasaribu telah gagal menghantarkan Masyarakat Tapsel yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera. 

"Dengan kekayaan sumber daya alam dan potensi daerah harusnya status Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) mengalami kenaikan, tetapi nyatanya masih stagnan diposisi sedang sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 bisa dilihat di Badan Pusat Statistik dan juga Statistik Kesejahteraan Tapanuli Selatan.

Dengan demikian patut diduga adanya pengelolaan keuangan daerah tidak menyentuh kepentingan umum untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Cendrung terlihat hanya untuk kepentingan pengusaha dan penguasa.

Sementara pos anggaran kesehatan, sektor pendidikan dan juga akses sanitasi dan Air bersih ini dinilai pengelolaan anggarannya kurang tepat serta tentunya berpotensi merugikan keuangan negara," ujarnya.

Menurutnya, Tapanuli Selatan dengan nilai APBD yang cukup besar harusnya dapat menekan angka kemiskinan dengan program-program yang tepat sasaran serta menjunjung tinggi prinsip penyelenggaraan good governmant and clean governmant.

"Kita heran, Tapsel sering meraih penghargaan wajar tanpa pengecualian (WTP) padahal secara rasional banyak program yang direalisasikan dinilai tidak berkelayakan dan berkepatutan jika mengacu terhadap Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Sebut saja misalnya Pembangunan Kantor Camat Batangtoru yang dibangun bersumber dari CSR PT  Agincourt Resources (AR) dengan nilai milyaran rupiah.

"Inikan  sumber anggaran dan sasarannya kurang tepat sebab lazimnya CSR itu lebih tepat untuk tanggung jawab sosial (Bantuan Pendidikan, Sosial Kesehatan) serta tanggung jawab lingkungan (Penghijauan, Pengembangan Kepemudaan dan lainnya)," pungkasnya.

Secara khusus, Ridho meminta Kepolisian Daerah Sumatera Utara agar mendalami Dugaan KKN yang berpotensi merugikan Keuangan negara di pemerintah kabupaten Tapanuli Selatan.

"Kita Dukung Poldasu untuk tidak hanya melirik namun juga mendalami serta segera memeriksa pejabat pejabat yang diduga kuat terlibat korupsi di jajaran Pemkab Tapanuli Selatan," tutup Ridho. (Saut Togi Ritonga)