Kamis, 11 Oktober 2018 17:51:00

Kredibilitas KPU RI untuk Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumut Jangan sampai Diragukan

Medan (Pelita Batak):
Beberapa hari sudah berlalu, Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Kabupaten Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di 26 Kab/Kota di Sumatera Utara Periode 2018-2023. Melihat kondisi di lapangan, masih banyak calon komisioner KPU yang terindikasi yang bermasalah.

Kalau kita teliti satu persatu banyak calon komisioner KPU di Kab/Kota ada yang terkena masalah bahkan ada kena peringatan Dewan Kehormatan tentang kode etik dan pedoman Penyelenggara Pemilu. Itu jelas termaktub di pasal 21-22 PKPU No 2 Tahun 2017 tentang ketentuan sanksi. Bahwa penjelasan ini semua menjadi bahan rujukan yang dibuat penyelenggara pemilu.


Swangro Lumbanbatu

Saat ini sangat nyata bahwa ada lolos tahap selanjutnya calon yang sudah kena peringatan kode etik dkpp. Jangan nantinya yang bermasalah ini diloloskan menjadi 5 komisioner di kabupaten/kota provinsi sumut. GMKI SUMUT-NAD siap adu data untuk calon kpu yang bermasalah. Padahal KPU RI saat sudah kerja lumayan bagus,  apalagi tidk diloloskan nya caleg dari mantan narapidana korupsi ataupun isu korupsi.

Kami juga meragukan, kenapa timsel meloloskan yang calon yang bermaslah,  apakah memang mereka tidak melihat rekam jejak calon ya?. Kredibilitas tim Panitia Seleksi Provinsi Sumut sangat kita sayangkan lolosnya salah satu calon komisioner yang bermasalah tersebut ke dalam 10 besar. PKPU NO 7 tahun 2018 sangat jelas dijelaskan secara terperinci terkait tentang seleksi pemilihan KPU Provinsi/kabupaten kota.

Kami GMKI SUMUT-NAD menghimbau agar KPU RI untuk bisa melihat dengan jeli hal tersebut. Jangan sampai nantinya ada yang diloloskan bahkan ketika dia sudah bermasalah. Kami masyarakat Sumatera Utara harus KPU RI bisa arif dan bijaksana serta objektif dalam meloloskan lima besar calon komisioner KPU di Kab/Kota. Tidak atas dasar keluarga, suka tidak suka bahkan karena adanya sogokan. Kami tidak ingin KPU di Kab/Kota Prov Sumut bermasalah dan tidak berintegritas.

Jangan KPU RI nya bagus namun ditingkatan provinsi dan kabupaten kota nya bobrok. Jangan juga ditingkatan provinsi dan kabupaten kota bagus namun ditingkatan KPU RI nya bobrok. Kita tidak mau itu,  semua harus bagus dan beintegritas baik tingkatan pusat sampai kabupaten kota bahkan ke tingkatan kecamatannya juga.(Swangro Lumbanbatu)