Minggu, 08 September 2019 08:56:00

Kedan Ombudsman RI Sumut Diskusi Tentang Pungli dan 'Bisnis' Meresahkan Siswa

Saut Aritonang saat diskusi publik
Medan (Pelita Batak):
Pungutan liar (pungli) masih kerap terjadi di lingkungan sekolah termasuk dengan bertopengkan penjualan buku dan seragam sekolah. Apakah pungutan diperbolehkan di sekolah?

Demikian topik yang diangkat dalam Diskusi Publik Bersama Kedan Ombudsman RI Sumut tentang Pungli, Bisnis Buku dan Seragam Sekolah Yang Meresahkan Siswa, Medan, Sabtu (7/9/2019). Dengan menghadirkan Drs Saut Aritonang,SH,MHum dan sejumlah peserta yang peduli dengan dunia pendidikan di Sumut khususnya di Kota Medan.

Acara dibuka oleh Ketua Ombudsman RI Sumut Abyadi Siregar yang mengharapkan lewat diskusi-diskusi yang digelar dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat akan menghasilkan masukan dan rekomendasi untuk perbaikan dunia pendidikan di Sumut. 

Kemudian Saut Aritonang mengatakan, pungutan di sekolah diatur dalam PP 48/2008 pasal 51 baik untuk sekolah yang dikelola masyarakat (swasta) maupun sekolah yang dikelola pemerintah (negeri). "Pungutan diperbolehkan, namun harus masuk dalam perencanaan terlebih dahulu," katanya.

Rencana pengembangan sekolah harus disusun oleh kepala sekolah dan harus disampaikan kepada orangtua siswa pada awal tahun ajaran. Kepala sekolah juga diharapkan menerapkan standar penjamin mutu internal (SPMI) yang menyangkut delapan standar utama.

Namun demikian, ada batasan-batasan dimana pungutan bisa dilakukan. Bagi daerah yang telah mencanangkan wajib belajar pendidikan 12 tahun tidak dibenarkan ada pungutan diatur dalam Permendikbud 32/2018 pasal 16. Dengan kata lain, pungutan yang diberlakukan sesuai PP 48/2008 tersebut tujuannya untuk memenuhi kebutuhan anggaran.

"Jangan sampai komite memiliki honor yang sumbernya dari kutipan. Komite tidak dibenarkan mendapat honor," katanya.

Sebelumnya, Abyadi juga mengucapkan terima kasih kepada Jimmy Siahaan yang telah bersedia menyediakan tempat diskusi tersebut. Turut hadir Tohap Simamora, Rotama Wali Kota Lira Tebingtinggi dan yang lainnya. (TAp)