Kamis, 05 September 2019 12:42:00

Jangan Pernah Dengar Hasutan dan Fitnah

BEBERAPA hari lalu beredar tanggapan dan reaksi terhadap Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, terkait dengan isu, akan dijadikannya tujuan wisata kawasan Danau Toba dengan wisata syariah atau wisata halal. Tidak jelas bagaimana isu itu muncul, tanpa jelas sumber, kapan dan di mana Gubernur Edy Rahamayadi mengemukakan kata-kata itu.

Namun reaksi sudah bermunculan di mana-mana dan dari mana-mana, beragam dan kesempatan itu juga seolah panggung baru bagi para penanggap dengan berbagai ungkapan, rencana dan tindakan bahkan menjadi panggung untuk berkespresi. Berupa ungkapan keprihatinan, menyesalkan, menghujat dan beragam yang dikemukakan berbagai pihak, seolah hak hidup bagaikan terampas, oleh isu gagasan itu.

Ada yang berpikir konstruktif, ada yang ingin melakukan sesuatu yang menggambarkan ketidak setujuan, dan bahkan ada yang ingin melakukan sesuatu sebelum di larang, kira-kira begitu.

Sebagai seorang pemerhati sosial politik serta kemasyarakatan, pasti bertanya-tanya ada apa kok hidup dan kehidupan masyarakat di pinggiran Danau Toba yang nyaman dan damai kok terusik. Berusaha mencari tahu apa, mengapa dan bagaimana kok Gubernur mempunyai gagasan seperti itu? Mencari tahu harus menunggu , karena saya kok tidak yakin seorang Gubernur mantan Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) biasanya yang menduduki jabatan itu adalah orang-orang yang handal dalam segala hal.

Dengan keyakinan pasti ada penjelasan lanjutan. Tiba-tiba seseorang mengirimkan "reaksinya" yang termuat dalam berita on line, lalu saya jawab: "kenapa para tokoh masyarakat tidak temui langsung Gubernur, daripada member tanggapan yang belum tentu benar", teman tersebut mengatakan, sudah minta waktu gebernur. 

Terkenang masa lalu, di tahun 1966 atau 1967, di awal Orde Baru Panglima Daerah Militer (Pangdam) Bukit Barisan Brigjen Sarwo Edhi Wibowo dengan baret merahnya, gagah, bersama Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Widodo Budidharmo berkunjung ke Panguruan Samosir, Tapanuli Utara (waktu itu). Dengan semangat "Ganyang  G-30-S/PKI" di mana Sarwo Edhie Wibowo adalah tokoh penting sehinggga menjadi idola anak-anak KAPPI, termasuk anak-anak SMA di Samosir.

Tidak berapa lama setelah kunjungannya di Samsor, beredar berita bahwa sang idola Sarwo Edhie Wibowo dipindah ke Irian Jaya (waktu itu) menjadi Pangdam Cenderawasih. Konon kabarnya, karena sang jenderal melarang Lapo (kedai) tuak di kota Medan. Konon kabarnya, karena dilarang membuka Lapo tuak , biasanya tempat orang-orang Batak minum tuak (nira) sore hari, pecandu tuak-pun tidak kehilangan akal, lantas kebiasaan minum tuak itu  dilakukan di halaman dengan menggelar amak (tikar besar).

Yang semula mungkin niat baik Sarwo Edhie Wibobo sebagai Panglima, mungkin ada pertimbangan keamanan selain kesehatan yang sedikit terganggu dengan minum-minum tuak, tetapi akibatnya justru sebaliknya yang muncul adalah reaksi keras dari masyarakat. Akhirnya, konon kabarnya, Presiden Soeharto memindahkannya ke Jayapura, dan bagi segelintir orang, perpindahan dari Kodam Bukit Barisan ke Kodam Cenderawasih semacam teguran, keras.

Tiba-tiba, kemarin sore, kebih dari 10 ada kiriman video via WhatsApp (WA) di mana Gubernur Sumatera Utara Edy Rahamyadi berbicara "Saya meluruskan isu yang dibkin oleh media baik itu medsos maupun yang diawali para wartawan  mungkin saya tidak tahu.  Yang pastisnya adalah, itu adalah hoax yang sangat jelek fitnah yang sangat jelek. Saya selaku Gubernur Sumatera Utara, saya sadar sesadar-sadarnya rakyat saya ini beragam, ada Kabupaten yang mayoritas Muslim ada Kabupaten yang mayoritas Nasrani. Dan itulah yang ada di Sumatera Utara. Kalau ada orang yang menginginkan hal itu, orang itu tak sehat itu. Jadi saya kira gini, Kabupaten yang mayoritas Muslim saja tak bisa kita lakukan itu apalagi itu. Apa anda pernah dengar kalau saya mau membuat Danau Toba itu,  Danau Toba syariah itu? Pernah dengar? Saya yakin apapun yang saya ucapkan saya pertanggungjawabkan itu. Yang menjadi persoalan, itu nanti terjadilah SARA, itu rentan sekali. Itu manusia yang tidak punya ahlak, adu domba. Jangan pernah dengar hasutan dan fitnah.

Jelas, dengan keterangan Gubernur, bahwa beliau tidak pernah mengucapkan Danau Toba akan dijadikan Danau Toba Syariah, maka segala dugaan yang ternyata tidak benar itu termasuk tanggapan yang sudah sempat keluar dianggap saja selesai.

Mungkin yang perlu dijadikan catatan, agar semua pihak untuk berupaya menjaga keharmonisan social baik dari pers, pejabat dan wakil rakyat supaya cepat tanggap untuk kenyamanan tidak usah reaktif berlebihan, dan barangkali harus mengurangi saling curiga dan membangun saling percaya.***

Penulis adalah wartawan senior dan advokat berdomisili di Jakarta.