Selasa, 28 Mei 2019 15:12:00

Hutan Tele, Samosir Dikeping-keping

Kondisi Hutan Tele

Oleh Bachtiar Sitanggang

Setahun lalu, Samosir menjadi bahan pemberitaan, karena kapal motor (kayu) Sinar Bangun tenggelam dalam pelayaran dari Samosir menyeberangi Danau Toba ke Tigaras-Simalungun,bersama 190-an orang peumpangnya menghilang di dasar danau kedalaman 450-an meter.

Mengantisipasi lonjakan pengunjung Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) telah mempersiapan diri menjamin kenyamanan wisatawan pada musim libur ini tujuan wisata Sumatra Utara itu. Mudah-mudahan jalan darat dilengkapi montir dan mobil derek di jalan sempit dan terjal, rambu lalu lintas; mempersiapkan kuliner dan mental pedagang yang sering dikeluhkan.


BPODT kita harapkan promosi pariwisata Danau Toba apa adanya tidak tidak lagi "menipu" pengunjung, sebab  ada kesan penampilan di media on-line terlalu berlebihan bahkan ada kesan "menipu" pemandangan serta fasiitas ditampilkan serasa di Eropa, ternyata hanya permainan grafis melalui teknomogi informatika sementara realitanya, Danau Toba dan Pulau Samosirnya sama seperti dulu kok.
BPODT sebagai badan yang bisa langsung ke Pusat, mudah-mudahan tidak terpengaruh dengan kondisi setempat yang terpengaruh situasi politik dan  "perebutan tulang-proyek", apalagi menjelang Pilkada, semua berupaya "berkuasa" walau tanpa karsa, cuma biasa-biasa saja.

Dalam mengelola potensi wisata BPODT harus merubah Danau Toba yang selama ini bagaikan "jamban terbesar" di dunia, harus dihentikan. Samosir yang hanya bermodalkan Ulos dan Sigale-gale, harus digali potensi lain. Ketidakhadiran pemerintah selama ini tidak pernah membina pedagang, petani, seniman apalagi masyarakt pariwisata, BPODT harus menggantikannya.


Hutan alam di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir yang telah dirambah PT Inti Indorayon Utama dan PT Toba Pulp Lestari serta para pengusaha-penguasa, BPODT harus memulihkannya.
Intinya, BPODT itu adalah kaki dan tangan Presiden meningkatkan potensi wisata Danau Toba, sehingga pertanggungjawabnya dituntut masyarakat dan Pemerintah, kendala, hambatan dan tantangan harus diatasi sendiri, kalau tidak mampu lapor ke Presiden.

Mengamati kondisi Danau Toba dan Samosir dalam waktu dekat ada dua hal untuk diperhatikan BPODTdalam meningkatkan potensi wisata Danau Toba. Pertama masalah sampah dan limbah . Menurut Kementerian LHK Siti Nurbaya tanggal 9 Januari 2016 di Laguboti mengatakan sekitar 262 ton limbah satu hari masuk Danau Toba. Kedua, pekestarian hutan sekitar Danau Toba dan Samosir. Saat ini perambahan hutan di Tele Samosir (sebelah barat Danau Toba) saat ini sedang disorot public, karena telah di-keping-keping menjadi milik pejabat dan mantan pejabat. Kasi Intel Kejari Samosir  Aben Situmorang SH MH  (hetanews : Mantan Kadishut Samosir Angkat Bicara Kepemilikan Lahan Di Hutan Tele) kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) terancam punah karena sekitar 4000 Ha hutan alam berubah fungi dan 50% telah rata dengan tanah. Artinya, kayu-kayunya telah terjual dan siapa yang menikmati uangnya?

Selain  itu, sebagian besar telah dimiliki pejabat dan mantan pejabat dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM). Pada hal APL diperuntukkan kepada masyarakat petani yang tidak punya lahan.  Ternyata menurut Kejari pejabat dan mantan pejabat yang memilikinya antara 9000-an merer lebih dan bahkan mantan bupati dua periode memiliki 48.000-an m2.

Mantan Kadishub Ir. Rakhman Naibaho menjelaskan, bahwa tanah APL dikeluarkan dari areal hutan register 410 untuk kepentingan rakyat dengan tetap menjaga keasrian lingkungan, bukan dibagi-bagi pejabat dan pengusaha ataupun perorangan. Penggunaan APL itu menurut Rakhman harus melalui Perda yang disetujui DPRD.

Aben Situmorang mempertanyakan mengapa BPN Samosir mengeluarkan sertifikat tnah APL? Kita takut telah terjadi peng-kanal-isasian kasus hanya di masalah sertifikat, padahal BPN hanya pelaksana dari kebijakan. Siapa yang membuat kebijakan itu seharusnya aktor intelektualnya, termasuk mereka-mereka yang menikmati hasil adari APL itu seperti hasil penjuialan kayu dan yang mendapat tanah, yang kesemuanya merugikan keuangan negara.

Kalau itu yang terjadi BPN dipersalahkan, tanah-tanah yang dimiliki tidak sah menjadi terlewatkan.

Kita harap BPODT serta pencinta lingkungan di Samosir meminta KPK agar diaudit menyeluruh, kita percaya Kejari Samosir, tetapi KPK sesuai UU dapat men-supervisi penyelesaian kasus.
Perlu dipastikan apakah  di sana tidak ada kerugian negara dan penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran hukum, dan kerugiN NEGARA?

Itulah pentingnya peranan  BPODT menyelsaikan semua permasalahan yang menghambat peningkatan potensi wisata Danau Toba, terutama penghentian peng-keping-keping-an hutan Tele, Samosir.(*)
Penulis adalah wartawan senior dan advokat berdomisili di Jakarta.