• Home
  • Pendidikan
  • Gubernur Sumut: Saya Tidak Ingin Dengar Ada Anak yang Tak bisa Sekolah Karena Biaya
Rabu, 03 Agustus 2016 09:41:00

Gubernur Sumut: Saya Tidak Ingin Dengar Ada Anak yang Tak bisa Sekolah Karena Biaya

BAGIKAN:
Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi didampingi Plt Kadis Pendidikan Sumut Arsyad Lubis dan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Ferlin Nainggolan, memukul gong menandai pembukaan Sosialisasi Penyebaran Informasi Program SMK Angkatan I di Hotel Garuda Plaza
Medan (Pelita Batak)
Ternyata Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi juga memahami falsafah "Anakhon hi do hamoraon di au". Ia mengatakan, tidak ingin mendengar ada anak yang putus sekolah karena keterbatasan biaya. Selain itu, Erry juga tidak ingin mendengar ada sekolah yang tidak menampung siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.
 
Erry menyebutkan, generasi muda harus mendapat kesempatan mengenyam bangku sekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak, bermutu dan berkualitas, sebagai bekal di hari tua.
 
"Generasi muda adalah aset bangsa. Jangan karena orangtuanya miskin, maka tidak diterima. Padahal kemampuan intelektual si anak bagus. Saya tidak ingin mendengar ada yang seperti itu. Ada anak yang memiliki kemampuan yang baik tapi tidak diterima di sekolah," tegas Erry dalam acara Sosialisasi Penyebaran Informasi Program SMK Angkatan I di Hotel Garuda Plaza, Jl Sisingamangaraja Medan, Senin (1/8/2016)
 
Hadir dalam acara tersebut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Sumut DR Arsyad Lubis, Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Ferlin Nainggolan, para Kepala Sekolah SMK Negeri dan Swasta seKota Medan serta Kepala SMK dari 8 Kabupaten/Kota di Sumut.
 
Kepala sekolah, sebut Erry, harus mempunyai peran strategis dalam menyukseskan agenda prioritas pemerintah dalam bidang pendidikan yakni pelaksanaan wajib belajar 12 tahun.
 
"Program ini tujuannya untuk memenuhi hak seluruh anak Indonesia tanoa terkecuali untuk dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan Undang Undang Dasar," ujar Erry.
 
Beberapa upaya sudah dilakukan pemerintah untuk pemenuhan tujuan itu antara lain dengan oemberian dukungan anak yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar (PIP) pada pendidikan menengah melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).
 
Disamping itu, juga ada program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yakni pemberian dana langsung kepada sekolah yang besarnya dihitung dari jumlah siswa masing-masing sekolah. Tujuannya untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, masih ada program-program lain untuk mensukseskan wajib belajar 12 tahun.
 
Dengan demikian, Erry berharap tidak ada lagi kendala ketidakmampuan biaya bagi anak-anak untuk bisa mengenyam pendidikan dasar 12 tahun.
 
Dalam kesempatan itu, Erry juga menyampaikan implementasi dari UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang mengulas pendidikan tingkat SMA dan SMK berada di bawah kewenangan provinsi.
 
"Walaupun saat ini masih berjalan judicial review, namun pemerintah provinsi sedang mempersiapkan peralihan urusan dimaksud. Per 1 Oktober tahun 2016, sebenarnya Undang-undang itu sudah harus dijalankan. Tetapi saat ini masih menunggu judicial review. Kita saat ini sudah menyiapkan segala sesuatunya. Nantinya 19 ribu guru dan ribuan tenaga administrasi menjadi Aparatur Sipin Negfara di bawah provinsi. Lebih banyak dari jumlah ASN Provinsi Sumut saat ini yang mencapai 12 ribuan," papar Erry.
 
Plt Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Arsyad Lubis mengatakan, Sosialisasi Penyebaran Informasi Program SMK bertujuan mensosialisasikan program pembinaan SMK diantaramnya kebijakan Dinas Pendidikan terkait UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu juga soasialisasi struktur anggaran dari pusat dan APBD serta mengkoordinasikan dan sosialisasikan pemberian bantuan dana operasional SMK.
 
"Sosialisasi dibagi dalam tiga angkatan dengan jumlah peserta 300 orang per angkatan yang terdiri atas para Kepala SMK negeri dan swasta  yang seluruhnya berjumlah 900 orang di Sumut," sebut Arsyad.
 
Lebih lanjut Arsyad mengatakan, angkatan pertama diikuti 300 peserta dari 8 kabupaten/kota yaitu Deliserdang, Sergai, Binjai, Mandailng Natal, Sidempuan, Tapsel, Nias dan Nias Selatan.
 
"Kabupaten lainnya akan menyusul," tutup Arsyad.(TAp)
  BeritaTerkait
  • Gubernur Sumut: Ini Musuh Besar Kita !

    12 bulan lalu

    "Peredaran serta penggunaan narkoba semakin meningkat dan memprihatinkan. Kita tidak ingin generasi muda hancur yang akhirnya menghancurkan bangsa. Pengedar narkoba harus dibuat hukuman maksimal agar jera,"

  • Nikson Silalahi, Membangun Kabupaten Dairi Lewat Pendidikan

    12 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak): Sebagai anak dari seorang petani, Nikson Silalahi yang lahir dan besar di Parongil/Dairi merupakan anak kampung tulen. Dia penggemar olahraga bola kaki dan bulu tangkis yang k

  • Gubsu Harapkan CPO Fund Untuk Infrastruktur Jalan dan Pelabuhan

    12 bulan lalu

    Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mengharapkan dana pungutan sawit (CPO Fund) dapat dikembalikan kepada industri sawit yang lebih efektif melalui pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas pelabuhan

  • 111 Tahun, Direksi Diminta Tumbuhkan Rasa Memiliki untuk Memajukan Tirtanadi

    11 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):PDAM Tirtanadi Sumatera Utara harus dapat mencapai target cakupan pelayanan air minum di Medan sebesar 85 persen sebelum tahun 2019.

  • Pendidikan Harga Mati di Lanny Jaya Papua

    10 bulan lalu

    Papua (Pelita Batak) : Dalam sambutannya, Bupati Befa Yigibalom, SE, M,Si menyatakan bahwa pendidikan adalah harga mati untuk membangun di Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua. “Kami tidak

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 Pelita Batak Online