• Home
  • Pendidikan
  • FH Nommensen Harus Berperan Dalam Reformasi Penegakan Hukum
KSP Makmur Mandiri
Selasa, 28 Maret 2017 18:42:00

FH Nommensen Harus Berperan Dalam Reformasi Penegakan Hukum

BAGIKAN:
Ist|PelitaBatak
Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly, PhD yang juga Mantan Dekan FH UHN diulosi oleh WR I, WR III dan Dekan FH UHN setelah selesai memberikan kuliam umum

Medan (Pelita Batak) :
Melihat sumber daya yang ada di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, maka Fakultas Hukum UHN harus berperan dalam reformasi penegakan hukum di negara Republik Indonesia ini.

Demikian dikatakan Dr. Yasonna H Laoly, SH, M.Sc, PhD mantan Dekan Fakultas Hukum UHN yang saat ini menjabat Sebagai Menteri Hukum dan HAM RI dalam kabinet kerja Joko Widodo di Ruang Perpustakaan UHN saat memberikan kuliah umum dengan Judul “Reformasi Penegakan Hukum di Negara Republik Indonesia., Sabtu (25/03/2017).

Yasonna H Laoly SH, M.Sc PhD yang merupakan lulusan S3 North Carolina State University dan dipercaya oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menkumham RI mengatakan reformasi penegakan hukum yang terjadi di negara kita masih terus digulirkan. Kita sangat mengharapkan reformasi penegakan hukum ini bisa berjalan dengan baik karena ini menyangkut masa depan kita bersama. Penegakan hukum merupakan kata kunci utama dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, tegas Yasonna.

Yasonna juga mengatakan, hal –hal teknis seperti perizinan sudah saatnya dipermudah karena ini menyangkut kenyamanan berinvestasi.
Bahkan Yasonna juga menambahkan penggunaan teknologi informasi saat ini sangat penting dalam penegakan hukum, khususnya menyangkut kemudahan. "Penggunaan teknologi informasi misalnya bisa mmeberikan kemudahan akses  bagi semua warga negara. Maka penegakan hukum berbasis teknologi informasi akan memberikan kemudahan yang bisa mendorong pelayanan yang lebih prima," ujar Yasonna.

Yasonna juga menambahkan penguatan sumber daya manusia dan juga penguatan integritas aparatur penegak hukum adalah komponen yang sangat penting. "Di departemen hukum dan HAM RI hal ini telah kita lakukan dan berupaya memberikan layanan yang terbaik bagi semua warga negara," kata Yasonna lagi. Yasonna juga berpesan semua mahasiswa FH UHN untuk terus meningkatkan sumber dayanya. Ini adalah era MEA, maka kualitas diri anda harus anda tingkatkan.
"Kuasai Bahasa Inggris dengan baik dan kuasai materi hukum –hukum terkini agar anda bisa sukses nantinya. Jangan lagi mengandalkan backing dalam mencari pekerjaan, andalkan skill anda nantinya. Untuk itu, semua mahasiswa Fakultas Hukum UHN harus terus mengupgrading dirinya dengan berbagai perkembangan hukum terkini kalau tidak ingin ketinggalan," tegas Yasonna lagi.

Sebelumnya dalam sambutannya Dekan Fakultas Hukum Marthin Simangunsong SH, M.Hum mengatakan sangat bangga Yasonna H Laoly, PhD dosen Tetap FH UHN bisa jadi Menteri di negara ini. "Ini merupakan sebuah prestasi yang sangat membanggakan bahwa dari Fakultas Hukum UHN bisa memberikan sumbangsih yang sangat besar di negara ini untuk mengisi jabatan yang sangat strategis dan juga penting sebagai lokomotif kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, kita sangat bangga betapa FH UHN terus menghasilkan sumber daya manusia dalam bidang hukum yang bisa sampai jadi Menteri. Mengingat Pak Menteri ini mantan Dekan kita, maka saya agak bebas dulu berbicara sama beliau," kata Marthin Simangunsong SH, M.Hum mengkahiri sambutannya dan disambut tawa semua mahasiswa FH yang hadir.

Kuliah umum ini dipandu oleh Tulus Siambaton, SH, MH sebagai moderator. Kuliam umum ini juga diikuti oleh semua dosen-dosen Fakultas Hukum dan dihadiri oleh Wakil Rektor I Dr. Haposan Siallagan SH, MH dan WR  III Bidang Kemahasiswaan Dr. Ir. Sindak Hutauruk, MS.EE.(TAp|rel)
   
 

  BeritaTerkait
  • Ini Ulasan Firman Jaya Daeli Pada Seminar Sekolah Lemdik-Sespimti Polri

    2 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) : Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari aspek sistem ketatanegaraan (Sistem Konstitusi UUD 1945 dan Sistem Legislasi/Tap MPR RI) pada hakekatnya mengandung dan men

  • Jargon Minoritas-Mayoritas Keagamaan Belum Hilang

    2 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Masa Bakti 2015 – 2020, Baktinendra Prawiro,MSc,MH mengatakan persoalan politik di I

  • Jokowi dan HKBP

    tahun lalu

    HARAPAN Jokowi agar HKBP menyuarakan semangat pluralisme di negara ini harus kita respon karena memang sudah menjadi tanggung jawab semua elemen bangsa untuk mendorong kebhinnekaan sebagai anugerah

  • Indonesia Raya, Negara Pancasila, dan Polri Yang Profesional, Moderen, dan Terpercaya

    tahun lalu

    Oleh : Firman Jaya Daeli (Mantan Tim Perumus UU Polri Di DPR-RI) Jajaran Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian sedang dan terus menunjukkan "Kelas Terhormat Dan Membang

  • 24 ORNOP Minta Pemerintah Tertibkan Peredaran Burung Ilegal

    2 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak): Koalisi Organisasi Non-Pemerintah (ORNOP) untuk Penyelamatan Burung yang terdiri dari 24 organisasi dari pulau Jawa, Sumatera, Bali, Papua, dan Maluku, mendesak agar pemerin

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb