• Home
  • Opini
  • Refleksi Akhir Tahun: Biaya Politik Masih Terlalu Mahal untuk Bertarung di Pilkada, Pileg dan Pilpres
Minggu, 31 Desember 2017 06:44:00

Refleksi Akhir Tahun: Biaya Politik Masih Terlalu Mahal untuk Bertarung di Pilkada, Pileg dan Pilpres

BAGIKAN:
Ist
Djalan Sihombing SH (kanan) bersama Rusman Lumbantoruan
Oleh: Djalan Sihombing, SH

Pemimpin yang berintegritas dan kompeten membangun bangsa & negara kurang diminati.

Tinggal beberapa jam lagi, kita memasuki tahun 2018. Tahun 2018, bisa dibilang tahun politik karena pilkada dan dimulainya proses pileg dan pilpres pada tahun 2018. Ada 171 pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan serentak tanggal 27 Juni 2018. Pendaftaran calon anggota DPD RI, tanggal 2 - 8 Juli 2018. Pengajuan Daftar Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD  Kabupaten Kota, tanggal  4 - 17 Juli 2018. Pendaftaran Pasangan Calon Presiden - Calon Wakil Presiden tanggal 4 - 10 Agustus 2018.

Dengan sistem pilkada dan pileg kita saat ini, banyak calon pemimpin yang tidak mempunyai integritas. Calon-calon yang  bermunculan didominasi yang mempunyai banyak uang, walaupun kurang memahami sistem pemerintahan, dan nasionalismenya masih perlu dipertanyakan. Orang yang berkualitas dan mau membangun bangsa dan negara ini dengan tulus tidak muncul, karena biaya pilkada dan pileg tersebut. Penjaringan/rekrutmen bakal calon belum memadai. 

Sebelum pilkada langsung, kepala daerah dipilih oleh DPRD dan diangkat oleh Presiden. Sebelumnya juga, pileg dengan cara memilih gambar partai, bukan memilih orang.

Sebelum reformasi tahun 1998,  seorang pejabat negara atau calon kepala daerah atau calon DPR/DPRD harus screening dulu, baru bisa lolos untuk dicalonkan menjadi pejabat, termasuk menjadi kepala daerah dan DPR/DPRD. Ada 3 persyaratan pokok menjadi pejabat penting dengan skor (nilai) masing-masing, yaitu :
1. Ideologi Pancasila dan karakter dengan nilai 5 (lima);
2. Ilmu pengetahuan dengan nilai 3 (tiga); dan
3. Kesehatan dengan nilai 2 (dua).

Saat ini, persyaratan tersebut hampir tidak ada. Walaupun ada proper test (uji kelayakan dan kepantasan), bukan didasarkan  pada 3 kriteria tersebut. Akibatnya,  banyak pejabat yang ideologinya kurang mantap dan kurang berkarakter atau berintegritas.

Banyak pemimpin bangsa kurang memahami Dasar Negara Pancasila yang merupakan ideologi bangsa dan negara. Alhasil, karena kurang memahami ideologi, muncul perda-perda yang bertentangan dengan Pancasila.  Nasionalisme kepala daerah rendah, sehingga tidak mementingkan bangsa dan negara di atas kelompok atau diri sendiri. Korupsi merajalela di mana-mana. Bisa kita lihat sendiri berapa kepala daerah yang berurusan dengan KPK. 

Korupsi bisa saja terjadi karena tanggung jawab pengembalian pinjaman biaya pilkada.
Biaya pilkada mahal disebabkan berbagai hal. Beberapa penyebabnya, karena biaya sosialisasi dan biaya mahar partai. 

Belum lagi, harga diri si calon dan harga diri donatur (penyumbang dana pilkada) ikut memengaruhi. Hal ini juga bisa menyebabkan biaya semakin tinggi. Akhirnya terjadi jual-beli suara. Pasar harga per suara makin tinggi, bila pendukung (baca-donatur) merasa harga dirinya rendah, bila calonnya tidak menang. Pemain atau tim pemenangan juga banyak ikut bermain di pasar. Sudah layak disebut 'pasar' karena persaingan di lapangan yang cukup ketat. Sampai ada muncul berapa per kepala.

Walaupun ada aturan pembatasan besarnya sumbangan perorangan dan perusahaan, kenyataannya masih banyak disimpangi dengan berbagai cara. Sebenarnya Bawaslu dan KPUD harus tegas dengan sumbangan tersebut. Setelah selesai pilkada,  pembiayaan harus diaudit.

Di pileg juga biayanya mahal. Biaya tim pemenangan sangat besar. Apabila dapil dengan wilayah yang sangat luas dan daerahnya sulit dijangkau, tentu memakan biaya yang lumayan tinggi. Bisa dibayangkan, calon DPR RI yang tinggal di Jakarta dengan dapil di Papua sana. Biaya perjalanan dan waktu Jakarta Papua membutuhkan uang dan waktu yang banyak. Belum lagi biaya sosialisasi di Papua, yang tentunya membutuhkan fasilitas kenderaan untuk si calon dan tim pemenangannya.

Karena persaingan ketat di lapangan, kemungkinan ada calon-calon yang mati-matian mengeluarkan biaya agar bisa terpilih. Bahkan menjual harta tidak bergerak dan pinjaman dari pihak lain.

Yang menjadi pertanyaan, bila terpilih, bagaimana kepala daerah atau legislatif tersebut mengembalikan pinjamannya? Akhirnya banyak kepala daerah yang korupsi. Legislatif kita ikut mendapat proyek, dan lain-lain.  Banyak terjadi, legislatif tidak mau mengesahkan RAPBD sebelum ada deal bagi-bagi proyek.

Sampai kapan ini terjadi? Kapan pemilihan kepala daerah dan anggota DPR/DPRD kita berkualitas dan membangun demi NKRI yang kita cintai bersama? (*)
  BeritaTerkait
  • Jargon Minoritas-Mayoritas Keagamaan Belum Hilang

    tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Masa Bakti 2015 – 2020, Baktinendra Prawiro,MSc,MH mengatakan persoalan politik di I

  • Demo Disebut Hanya Memperburuk Kondisi Ekonomi yang Tengah Lesu

    tahun lalu

    Jakarta(Pelita Batak): Yopie Hidayat, kolumnis ekonomi yang juga mantan Juru Bicara Wapres Boediono, menegaskan, saat ini, kondisi ekonomi global tengah dalam kondisi sangat tidak bagus, bahkan bis

  • Ini isi Lengkap Nota Keberatan Ahok di Pengadilan

    tahun lalu

    Jakarta Pelita Batak): Bapak Ketua Majelis Hakim, dan Anggota Majelis Hakim yang saya muliakan, Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati, Penasihat Hukum dan Para Hadirin yang saya hormati, &

  • Berikut Refleksi Penegakan Hukum Tahun 2016 Menurut Lembaga Pelayanan dan Bantuan Hukum Yayasan Komunikasi Indonesia

    tahun lalu

    Jakarta Pelita Batak): Lembaga Peyananan dan Bantuan Hukum (LPBH) Yayasan Komunikasi Indonesia menyebutkan sepanjang tahun 2016, banyak kasus hukum yang menarik perhatian publik. Penegakan hukum di

  • Lima Bidang untuk Inovasi Keamanan Cyber di 2017

    tahun lalu

    Dunia tidak pernah diam. Dalam ruang teknologi, ini berarti inovasi dan penemuan yang konstan merupakan kunci dari kelangsungan dan perkembangan penyedia solusi.   Dalam arena keamanan

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. ariewebnet