KSP Makmur Mandiri
Selasa, 07 Mei 2019 18:44:00

PAMONG PRAJA MENJELMA JADI RAJA

Oleh : Drs Thompson Hutasoit
BAGIKAN:
ist|pelitabatak
Ilustrasi
DALAM sistem pemerintahan demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat memosisikan kedaulatan ditangan rakyat. Sedangkan pemerintah adalah penerima mandat penyelenggara negara atau pemerintahan.

Pada pemerintahan kerajaan rakyat diposisikan obyek kekuasaan, sementara pada negara demokrasi rakyat sebagai subyek sekaligus obyek kekuasaan diatur dalam sebuah konstitusi negara. 

Pada masa lalu paradigma pemerintahan adalah "Pangreh Praja" yaitu memosisikan penyelenggara negara atau pemerintahan "Dilayani" sebagaimana seorang raja yang harus dilayani oleh rakyatnya. Sedangkan paradigma "Pamong Praja" memosisikan penyelenggara negara atau pemerintahan sebagai "Pelayan atau Parhobas" terhadap rakyat selaku pemegang kedaulatan ditangan rakyat.

Kedua paradigma pemerintahan itu tentu harus dimengerti, dipahami paripurna agar setiap penyelenggara mampu memosisikan diri dengan baik dan benar dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini.

Dari berbagai temuan dan observasi di lapangan Aparat Sipil.Negara (ASN) maupun aparatus negara lainnya masih belum maksimal memosisikan diri sebagai "Pamong Praja" atau "Pelayan atau Parhobas" terhadap rakyat. Malah justru sebaliknya, ASN dan aparatus negara lainnya menjelma jadi "Raja" harus dilayani, dipuja-puja, bahkan mengkultuskan diri paling berkuasa dan paling istimewa dalam kehidupan berbangsa bernegara. Hal itu tentu sangat keliru besar dan sesat pikir akibat telah mendarah daging paradigma pemerintahan "Pangreh Praja" di masa lalu.

Karena itulah mengapa muncul adagium, "Paradigma telah berubah, tapi orang dan mindsetnya belum berubah". Bahkan, ada orang tidak dapat menerima perubahan paradigma pemerintahan "Pamong Praja" karena menganggap diri setara "budak" bagi rakyat yang harus dilayani dalam berbangsa bernegara.

Salah satu contoh konkrit, faktual ialah ketika rakyat berurusan dengan instansi negara atau pemerintahan kerap mendapat perlakuan kurang simpati, perlakuan kasar, dll yang tidak mencerminkan sebagai "Pamong Praja atau Pelayan/Parhobas" untuk rakyat. Marah-marah, arogan, cuek, tidak mau tau serta perilaku kurang sopan dan santun ketika melayani rakyat perilaku buruk harus "direvolusi" dan diluruskan demi terbangunnya "Pamong Praja" handal dan berkualitas mumpuni.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan, "Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan (kontrak kerja).
Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat pejabat pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 ayat (4) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN. Kewajiban Aparatur Sipil Negara diatur pasal 23 selengkapnya berbunyi, antara lain;
1. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah.
2. Menjaga Persatuan dan Kesatuan bangsa.
3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwewenang.
4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

Kewajiban ASN sebagaimana termaktub pada pasal 23 UU No. 5 Tahun 2014 sering terabaikan dalam implementasi selaku "Pelayan atau Parhobas" untuk rakyat sehingga masih ada Aparatur Sipil Negara (ASN) berperilaku seperti "Raja" harus dilayani dan dihormati rakyat dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan.

"Revolusi Mental" dan perubahan mindset paradigma pemerintahan "Pamong Praja atau Pelayan/Parhobas" sejatinya telah ditunjukkan dan dicontohkan Presiden Joko Wododo (Jokowi) secara nyata dan terang-benderang. Namun, contoh, tauladan itu masih belum diikuti dan dituruti Aparatur Sipil Negara (ASN) ditingkat bawah, termasuk kepala daerah (gubernur, bupati/walikota), camat, lurah dan aparatus negara lainnya hingga muncul stigma negatif "raja-raja" kecil di daerah berparadigma out of date "Pangreh Praja" harus dilayani.

"Revolusi Mental" dan perubahan mindset paradigma "Pangreh Praja" ke paradigma "Pamong Praja" harus didorong terus-menerus dan berkesinambungan untuk mewujudkan aparatus negara berkarakter Pamong Praja atau Pelayan/Parhobas untuk rakyat.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baik dan benar adalah Pamong Praja atau Pelayan/Parhobas rakyat mumpuni dan handal.

Medan, 07 Mei 2019.
Salam NKRI......!!! MERDEKA.......!!!
Drs. Thomson Hutasoit.
  BeritaTerkait
  • Praja IPDN & IKAPTK Diminta Jadi Pamong Pengayom Masyarakat

    3 tahun lalu

    Wali Kota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MSi berharap praja Institut Pemerintah Dalam negeri (IPDN) dapat menjadi pamong praja yang baik dan mampu mengayomi masyarakat. Di samping itu selalu bekerja keras serta ikhlas mengabdikan diri serta mendermakan ilm

  • Pesan Bang Akhyar untuk Personel Satpol PP

    3 tahun lalu

    Wakil Wali Kota Medan, Ir Akhyar Nasution MSi mengingatkan kepada seluruh personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan untuk terus menjaga kebugaran fisik dan kesehatan jasmani. Sebab, tugas yang dihadapi ke depan semalin berat, selain mene

  • Camat Medan Polonia, Aidal Fitrah Meninggal

    3 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak): Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin melepas pemberangkatan janazah Almarhum Drs Aidal Fitrah Camat Medan Polonia, dari rumah duka di Jalan Bajak II Komplek Perumahan Marendal Kelurhan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas, Kamis (3/11/

  • Ingat! Petugas Satpol PP Utamakan Pendekatan Persuasif

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak peraturan daerah (Perda), kerap kali berhadapan dengan masalah hak azasi manusia (HAM) kala berusaha menegakkan keter

  • Senin depan, Reklame Bermasalah Kembali Ditertibkan

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Reklame yang tidak memiliki izin maupun yang melanggar izin akan dilaksanakan penertibannya pada hari Sinin tanggal 10 Juli sampai Jumat 14 Juli 2017. Penertiban Reklame ini dila

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb