• Home
  • Opini
  • NKRI Sudah Final, Penyeragaman Tidak Relevan
KSP Makmur Mandiri
Selasa, 30 Mei 2017 14:42:00

NKRI Sudah Final, Penyeragaman Tidak Relevan

BAGIKAN:
ist|PelitaBatak
Dr. Bernard Nainggolan, SH., MH
~Oleh:  Dr Bernard Nainggolan, SH, MH, Ketua Pengurus Nasional Perkumpulan Senior GMKI

SEBAGAI
warga negara, kita sangat konsern terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menolak segala bentuk gerakan radikal. Konsep NKRI sudah final, dan tidak perlu dibahas untuk perubahannya.

Kita merasakan hal itu, ketika berdiskusi dengan tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Drs Afifuddin Lubis dalam Diskusi Publik "Melawan Intoleransi & Radikalisme" (Menyikapi situasi kebangsaan terkini) dalam rangkaian Reuni Manigat Sihol Senior GMKI FH USU Medan, Jumat 26 Mei 2017 di Medan. Pemaparan dari para pembicara diantaranya Ketua PW NU Sumut Drs Afifuddin Lubis MSi, Ketua Program Pascasarja USU Prof Dr Robert Sibarani,MS, Dr Marthin Lukito Sinaga (STT Jakarta), Sahat MP Sinurat ST,MT (Ketum PP GMKI), dan dimoderatori Jahartap Justin Pasaribu serta ketua panitia Delphi Masdiana Ujung SH,MSi. Juga hadir senior GMKI FH USU Yasonna H Laoly (Menkumham RI), Muchtar Pakpahan, Milton Hasibuan, Almaden Lubis, Thomas Abbon, Mathias Situmorang, Timbul Sinaga,  Hulman Panjaitan, kemudian Ir Robert Sitorus, Ir Marolop Nainggolan, Sihar Cibro, Tonggo Rpbby Pardede serta mewakili undangan dari tokoh masyarakat Dr RE Nainggolan MM.

Jelas terungkap disitu, bahkan dari diskusi yang bertopik yang sama dilaksanakan di Jakarta dengan mengundang teman dari NU, semua kita konsern akan keutuhan NKRI. Demi kepentingan bersama, dan itu sudah clear. Tidak ada perubahan sikap dari mereka, bahwa NKRI itu tidak perlu lagi diperdebatkan. Situasinya sudah final.

Substansinya dalam diskusi adalah, NU bersikap bahwa sebenarnya bagi mereka juga tidak gampang untuk memenuhi pemikiran yang sama secara internal. Apalagi secara eksternal. Tapi itu memang wajar, karena di lingkungan Kristen juga bisa memiliki perbedaan secara internal.
Kita adalah harus belajar dari proses dimana kita harus saling mendengar. Kita membutuhkan dialog dalam bangsa ini. Dalam proses berjalan bersama-sama, pada tujuan bersama tentu ada dialog satu sama yang lain. Karena memang kita memang lahir dari sebuah perbedaan, jadi perbedaan itu adalah suatu keniscayaan.

Persoalan penyeragaman itu justru tidak relevan, kalau ada pemikiran dari yang berbeda bahwa Indonesia harus diseragamkan, itu adalah mengingkari kodratnya Indonesia. Kodrat Indonesia adalah keberagaman, bukan dari sesuatu yang seragam kemudian terpecah-pecah, dan seragam lagi tidak begitu. Kita memang dimulai dari kepelbagaian latarbelakang. Dengan itulah kita memulai Negara ini.

Maka niat menyeragamkan, itu adalah sesuatu  mengingkari hakikat dari NKRI itu.

Menyikapi apa yang teradi akhir-akhir ini di Negara kita, NU juga melihat bahwa hari terakhir ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Pernah juga terjadi hal yang sama secara historis tapi hari ini sepertinya berbeda, agak serius. Kita juga melihat itu. Tentu seperti yang dalam diskusi sebelumnya juga, seperti yang dilakukan senior GMKI di Jakarta, apa sebenarnya akar persoalan itu.

Ada beberapa hal yang dianggap menjadi suatu persoalan, teruma ketidak merataan kesejahteraan di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian soal kemiskinan, ada  kemiskinan terjadi. Angka-angka yang di tunjukkan, potensi ekonomi hanya dimiliki oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia.

Yang kecil menguasai yang besar. Itu menjadi latarbelakang persoalan pemikiran-pemikiran yang kemudian meragukan kesatuan republik Indonesia. Itu berarti memang perlu usaha yang maksimum ke depan supaya sejahtera. Kalau kesejahteraan merata, mungkin akan lebih sedikit waktu untuk memikirkan hal-hal yang separatif itu. Atau memaksakan kehendak kepada yang lain.

Ini adalah bom waktu yang sudah tersimpan beberapa puluh tahun yang lalu, yang saat ini meledak, secara kebetulan di pemerintahan presiden Jokowi. Secara gamblang kita sebutkan ini tidak fair juga kalau ini kita timpakan ke pemerintahan Jokowi. Bom yang meledak setelah terakumulasi beberapa puluh tahun yang lalu. Kalau kesadaran itu kita sepakati, maka ini harus kita perbaiki bersama-sama kedepan, tapi tetap dalam kerangka NKRI nya. Jangan jadi lari dari itu.

Memang kita akui banyak persoalan dalam bangsa ini, tapi kenapa kita justru ingin berpikir untuk beda. Jangan melenceng dari kesepakatan awal, NKRI. Kita sepakat makmur bersama, kita sepakat sejahtera bersama, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi bagaimana ke depan? Kita harus memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Ketidak merataan di daerah-daerah. Itu memang proses yang kita rasakan lambat, itu memang dari dulu semua orang menyebutkan kita begini-begini saja. Kemudian ada kesempatan mengeluarkan hal-hal yang berbeda dengan itu, Karena secara global juga ada gerakan-gerakan yang mempengaruhi kondisi ini. Gerakan-gerakan yang mungkin di luar Indonesia.

Dari luar NKRI bisa mempengarhui kita disini. Sebab, proses ini memang proses yang masih harus panjang. Kita tidak bisa mengatakan, kapan. Namun untuk menghadapi krisis yang kita hadapi sekarang. Chaos yang kita hadapi saat ini, adalah suatu fenomena dalam perobahan paradigma , dalam setiap perobahan paradigma itu selalu ada chaos. Jadi tidak bisa dia mulus langsung berubah ke lompatan paradigma itu. Terjadi dinamikanya juga.

Sekarang kita mengaklaim ada faktor-faktor yang sangat menetukan. Apa itu? dalam perkembangan dunia IT, dunia cyber. Media ini kemudian mempercepat proses kesadaran itu. Pemerintah sendiri kewalahan "mengamankan" sosial media. Tapi saya kira tidak ada Negara yang sukses untuk sementara ini untuk mengamankan menangani atau menguasai sosial media. Dulu, Koran-koran mainstream masih bisa dilakukan dengan pendekatan dan penjelasan pemahaman yang benar.  Seperti di Amerika misalnya, ada Newyork time. Kalau Koran terkemuka di Indonesia juga demikian mungkin bisa dipengaruhi. Mungkin ya.

Kalau media sosial, semua punya koran, ada akunt yang dimiliki semua orang yang bisa terhubung dengan siapa saja. Jadi sangat cepat.
Padahal kondisinya, sesuai data yang dipaparkan Drs Afifuddin Lubis MSi mengutip data dari pemerintah, hanya 36 persen masyarakat yang kritis terhadap informasi di media sosial. Selebihnya menerima begitu saja. Saya juga belum lihat data itu, tapi itu sangat mengagetkan, gampang sekali kita terprofokasi. Jadi itu, yang menjadi faktor yang mempengaruhi percepatan perubahan paradigma.

Kita tidak boleh menghindar dari itu, tapi kita harus kreatif menggunakan itu sebagai bagian potensi peningkatan kesejahteraan, harus menjadi instrument yang mempercepat kesejahteraan itu. Kalau sebelumnya kita katakan kita akan mencapai kesejahteraan itu 20 tahun lagi, maka denga teknologi kita sekarang harus bisa potong itu, misalnya jadi lima tahun. Kita harus ada short card nya menyiasati itu.

Indonesia harus menentukan nasibnya sendiri, karena dihadapkan dengan keterbukaan saat ini seperti perdagangan bebas, namun didukung dengan teknologi informasi, sangat kabur.

Kini, pemerintah juga sudah menjadi elastis, demikian halnya partai politik. Bagaimana ada pemilih independen di DKI sampai 1 juta. Artinya apa? Mereka sudah mem-by pass tanpa parpol. Parpol mulai ragu dengan ini, kami sepertinya tidak dilirik lagi. Artinya bahanya ini. Sekarang fungsi parpol untuk menampung aspirasi sebagai penyambung lidah ke pemerintah itu menjadi tidak relevan. Masyarakat sudah bisa langsung ke Presiden Jokowi.

Parpol harus merobah paradigmanya, sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini sebagai alat komunikasi partikulasi. Kalau mereka tidak merobah itu akan ditinggalkan orang juga. Ngapain. ***

  BeritaTerkait
  • Diskusi Publik Bersama Senior GMKI dan Tokoh NU Tentang Keutuhan NKRI

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Diskusi Publik "Melawan Intoleransi & Radikalisme" (Menyikapi situasi kebangsaan terkini) yang diselenggarakan GMKI mengajan NU menjadi teman diskusi, di Hotel Danau Toba Int

  • Dr RE Nainggolan dan Pdt WTP Simarmata Narasumber Pertemuan Kaum Bapak PGI-D Medan

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Tokoh masyarakat Dr RE Nainggolan,MM dan Ephorus (emeritus) HKBP Pdt WTP Simarmata,MA menjadi narasumber dalam Pertemuan Kaum Bapak yang diselenggarakan oleh PGI Daerah Kota Medan, Sabtu (17/12/2016), d

  • Pembumian Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika serta Penguatan NKRI dan UUD 1945

    2 tahun lalu

    Indonesia Raya selalu berdiri kuat dan semakin bergerak kokoh dari dahulu, kini, dan seterusnya karena memiliki ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945, yang mengakui, melindungi, memfasilit

  • DKI Jakarta : Rumah Kita Bersama

    2 tahun lalu

    PILKADA serentak tahun 2017 telah terselenggara secara langsung, demokratis, aman, selamat, dan sukses. Penyelenggaraan tahun 2017 ini melanjutkan kesuksesan dan semakin melengkapi keberhasila

  • Negara Hukum Demokratis Konstitusional : Lembaga Negara Dan Kepemimpinan Negara

    tahun lalu

    Oleh : Firman Jaya Daeli (Mantan Anggota Komisi Politik Dan Komisi Hukum DPR-RI)Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) : UUD 1945 secara konstitusional telah meletakkan dengan tegas dan

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb