• Home
  • Opini
  • Mewujudkan Kemandirian Hukum Indonesia
KSP Makmur Mandiri
Sabtu, 07 April 2018 06:28:00

Mewujudkan Kemandirian Hukum Indonesia

BAGIKAN:
Ist
Firman Jaya Daeli
Oleh : Firman Jaya Daeli (Mantan Anggota Komisi Politik dan Hukum DPR-RI

Sistem konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) UUD 1945 mengamanatkan dan memastikan bahwa NKRI adalah negara hukum. 

NKRI sebagai negara hukum pada dasarnya harus selalu menumbuhkan dan menegakkan prinsip-prinsip negara hukum. Prinsip utama dan persyaratan mutlak negara hukum pada awalnya dan pada gilirannya harus bertumpu dan berbasis pada kemandirian hukum. Konsep dan terminologi kemandirian hukum semakin bermakna ketika ditandai dan difahami dalam kerangka kedaulatan hukum. 

Indonesia Raya yang merupakan negara hukum mesti diorganisasikan dalam bingkai dan dalam kaitan dengan agenda ideologis memperjuangkan dan mewujudkan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang berdaulat di bidang politik ; berdikari secara ekonomi ; berkepribadian dalam kebudayaan. Konstruksi dan substansi kemandirian hukum harus ditegakkan dalam rangka menguatkan dan sekaligus menggelorakan "Trisakti". Pemikiran filsafat hukum, pemetaan sosiologi hukum, dan perjuangan politik hukum akan perihal kemandirian hukum semakin menandakan urgensi dan relevansi kemandirian hukum untuk diwujudkan di Indonesia.
Bangunan dan isi kemandirian hukum merupakan sebuah atmosfir yang bersifat dinamis dan humanis. Nilai gerakan dan kemanusiaan dari pembangunan hukum dan perwujudan kemandirian hukum seharusnya dan sebaiknya berfungsi efektif dan berguna positif bagi kehidupan kemanusiaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Kemandirian hukum harus menjadi solusi dan fasilitasi untuk membangun dan menggerakkan perekonomian menuju keadilan dan kemakmuran rakyat. 

Dengan demikian, kemandirian hukum harus sensitif dan responsif terhadap kepentingan dan tantangan masyarakat, bangsa, dan negara. Agenda besar dan kebijakan dasar mewujudkan kemandirian hukum pada dasarnya bukan untuk menjadikan hukum bersifat statis, dan juga tidak dalam rangka menumbuhkan hukum menjadi alat yang tidak memanusiakan dan memakmurkan rakyat. Kemandirian hukum harus difungsikan sebagai instrumen sosial, ekonomi, budaya ; dan diorientasikan untuk menegakkan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika ; dan menjalankan Pancasila dan UUD 1945.

Kerangka mendasar dan pemikiran menyeluruh dari kemandirian hukum pada intinya harus menggambarkan, menjabarkan, dan menguatkan NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kebermaknaan dari kemandirian hukum semakin menggema ketika dalam "dirinya" mengalir lancar, kuat, dan efektif pelaksanaan dan penguatan prinsip-prinsip NKRI dan kedaulatan bangsa ; setiap dan seluruh Sila-Sila Pancasila ; materi dan ketentuan UUD 1945 ; pemikiran dan perilaku bermaterikan Bhinneka Tunggal Ika. 

Pemikiran dan pengharapan untuk menumbuhkan dan menegakkan kemandirian hukum, secara normatif harus dicerminkan oleh pembaharuan dan penataan struktur hukum ; kultur hukum ; dan instrumen hukum. Dengan demikian, setiap dan seluruh pranata subsistem dari struktur hukum ; kultur hukum ; dan instrumen hukum sudah semestinya mendorong dan mendukung  sepenuhnya kemandirian hukum. Materi kemandirian hukum harus menampak, mewujud, membudaya, dan melembaga dalam keseluruhan struktur hukum : kultur hukum ; dan instrumen hukum.

(Catatan: Firman Jaya Daeli diundang DPP Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) menyampaikan kata sambutan dan menjadi pembicara tunggal dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PERMAHI, Di Bogor, Jabar, Minggu, 1 April 2018.)
  BeritaTerkait
  • Hak Milik Atas Tanah: Hak Terkuat dan Masalahnya

    tahun lalu

    Oleh Ronsen LM Pasaribu   Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, atau disebut UUPA membedakan jenis Hak Atas Tanah yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,

  • Menkum HAM Hadiri Natal Oikumene di Stadion Teladan

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Perayaan Natal strategis dalam menciptakan suasana teduh dan damai di tengah berbagai perbedaan. Natal menjadi momentum untuk penguatan persaudaraan sesama anak bangsa dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan.

  • Pertemuan Kapolri dengan Firman Jaya Daeli, Ini yang Dibahas

    2 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) : Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian bertemu dengan Firman Jaya Daeli (Mantan Tim Perumus UU Polri Di Pansus DPR-RI) yang membahas tentang komitmen dan konsistensi akan reformasi Polri, pemaknaan dan percepatan program Polri, pen

  • Kembangkan Inovasi 'Unit Reaksi Cepat Anti Kekerasan Anak dan Perempuan'

    2 tahun lalu

    Batu Bara (Pelita Batak) : Untuk ke tiga kalinya Bupati Batu Bara H OK Arya Zulkarnain SH MM meraih penghargaan Kepala Daerah Innovatif dari Koran Sindo tahun 2016 di Bandung, Jawa Barat. Sebelum nya Bupati Batu Bara meraih penghargaan Kepala Daerah Inov

  • Berikut Refleksi Penegakan Hukum Tahun 2016 Menurut Lembaga Pelayanan dan Bantuan Hukum Yayasan Komunikasi Indonesia

    2 tahun lalu

    Jakarta Pelita Batak): Lembaga Peyananan dan Bantuan Hukum (LPBH) Yayasan Komunikasi Indonesia menyebutkan sepanjang tahun 2016, banyak kasus hukum yang menarik perhatian publik. Penegakan hukum di

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. ariewebnet