• Home
  • Opini
  • Menyoal Kebijakan Lima Hari Sekolah
Senin, 19 Juni 2017 16:13:00

Menyoal Kebijakan Lima Hari Sekolah

Oleh : Hasan Sitorus
BAGIKAN:
ist|pelitabatak
Hasan Sitorus
KEBIJAKAN baru yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Permendikbud Nomor : 23 Tahun 2017 yan menetapkan 5 (lima) hari sekolah secara nasional dan akan diberlakukan mulai bulan Juli 2017 pada Tahun Pelajaran 2017/2018,  langsung menimbulkan reaksi beragam di masyarakat.

Di satu sisi kebijakan ini memiliki tujuan mulia yakni penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan, baik melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler, yang selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Program ini rasional dan semua  lapisan masyarakat sangat setuju dan menerima konsep itu.  Yang menjadi masalah adalah soal implementasinya. Bila diterapkan 8 jam belajar per hari yakni mulai pukul 08.00 hingga pukul 16.00 WIB (full day school) selama lima hari sekolah, tentu akan menimbulkan banyak kendala dalam pelaksanaannya, terutama bagi sekolah-sekolah yang ada di daerah khususnya di pedesaan.

Kita harus menyadari, tidak selamanya ide atau program yang bagus mudah diimplementasikan di lapangan.  Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyusun dan menerapkan suatu kebijakan publik bidang pendidikan dalam skala nasional, yakni kondisi sarana dan prasarana pendidikan dan utilitas pendukungnya, ketersediaan tenaga pendidik, pembiayaan dan kondisi sosial ekonomi keluarga anak didik.

Oleh sebab itu. kita janganlah kembali ke cara-cara orde baru yang sering menerapkan kebijakan penyeragaman secara nasional, karena faktanya kondisi masyarakat kita sangat beragam dan multikultural.

Bila kita cermati secara nasional dari Sabang sampai Merauke, apakah sarana dan prasarana pendidikan sudah memadai ?  Jelas tidak, karena dapat kita saksikan melalui media elektronik betapa masih  banyak sekolah yang gedungnya tidak layak pakai alias reot dan sudah tua, lantai tanah dan meja kursi seadanya, serta kamar kecil tidak ada.  Sebagai komparasi saja, kota Jakarta yang menjadi ibukota negara kita, ternyata sekitar 47 % gedung sekolah SD, SMP dan SMA dalam kondisi rusak, bagaimana lagi kondisinya di daerah lain terutama di pedesaan dan daerah terpencil ?

Menurut Data Balitbang Kemendikbud (2016), secara nasional untuk semua satuan tingkat pendidikan terdapat 212.000 sekolah yang memiliki 1,8 juta ruang kelas.  Kondisi baik hanya 25,88 % (466.000 ruang), dan selebihnya rusak ringan dan rusak berat. Dengan fakta ini, apakah kebijakan sekolah lima hari itu dapat diimplementasikan secara nasional dari kota hingga pedesaan ?

Selain itu, masalah lain yang cukup krusial dalam pelaksanakan proses belajar mengajar di tanah air adalah tidak meratanya tenaga SDM pendidik baik untuk tingkat SD maupun SMP.   Ada daerah dimana jumlah guru yang sangat minim, kadang-kadang hanya 1-2 tenaga guru untuk SD Kelas I - VI, sementara di tempat lain jumlah guru relatif banyak terutama di perkotaan. Oleh sebab itu, kebijakan sekolah lima hari ini dilaksanakan hanya sesuai di daerah perkotaan, tidak bisa diterapkan dalam skala nasional sampai pedesaan walaupun tujuan dan konsepnya sangat baik.

Oleh sebab itu, kita sangat mengharapkan agar pelaksanaan sekolah lima hari ini dapat dilakukan secara bertahap di daerah dengan melihat kondisi sarana dan prasarana sekolah, aspek sosial ekonomi dan budaya  masyarakat setempat.

Kita tidak memungkiri bahwa di beberapa perguruan swasta di kota-kota besar di Indonesia sudah banyak yang menerapkan sekolah sehari penuh. Bahkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, Jepang, Korea, Singapura dan lain-lain,  sekolah sepanjang hari ini sudah lama diterapkan.  Kenapa bisa diterapkan ?  Jawabnya sederhana, karena sekolah tersebut telah memiliki infrastruktur yang lengkap, mulai gedung dan ruangan yang memadai dan nyaman, fasilitas praktek yang lengkap dengan peralatan modern, tersedia ruangan istirahat yang nyaman, kantin yang representatif, kamar mandi dan toilet yang bersih, tersedia lokasi untuk bermain, olahraga, seni dan pengembangan minat dan bakat lainnya.  Disamping itu, jumlah tenaga pendidik yang profesional sangat memadai, dan kesejahteraan guru yang terjamin.

Kalau kondisinya seperti itu, secara logis biaya pendidikannya (SPP) pasti mahal, dan hanya bisa terjangkau oleh keluarga atau orangtua yang memiliki kondisi ekonomi yang mapan.  Hal ini berarti, bahwa anak didik yang memasuki sekolah sepanjang hari ini kemungkinan besar berasal dari keluarga berada dan orangtuanya (ayah dan ibu) sibuk seharian bekerja dan baru pulang ke rumah setelah jam 5 sore sekalian menjemput anak di sekolah.  Artinya, sekolah seharian ini berkembang karena ada faktor kondisi yang membutuhkan, dan ada yang menyediakan. Hal yang lumrah, ada permintaan pasti ada penawaran.  Berarti orang-orang berada pasti sangat mendukung model sekolah sepanjang hari di wilayah perkotaan.

Berbeda dengan sekolah-sekolah negeri yang dibiayai pemerintah, harus kita akui bahwa banyak fasilitasnya belum memadai baik perangkat keras (sarana dan prasarana pendidikan) maupun perangkat lunaknya (SDM pendidik). Adalah hal yang tidak mungkin menerapkan sekolah sepanjang hari tanpa adanya fasilitas yang memadai seperti pada perguruan swasta atau di negara maju. Kalau mau diperbaiki fasilitasnya seperti  perguruan swasta, tentu membutuhkan biaya yang sangat besar dan menjadi beban APBN atau APBD.

Semua masyarakat Indonesia mendukung program pengembangan pendidikan karakter, namun harus dilihat kondisi faktual setiap sekolah SD dan SMP di lapangan.  Pendidikan karakter tidak harus dilakukan melalui bentuk perpanjangan jam belajar di sekolah (intrakurikuler), tetapi juga dapat dilakukan di luar sekolah dan lingkungan keluarga (kokurikuler dan ekstrakurikuler).  Oleh sebab itu, janganlah kita jadikan anak didik sebagai kelinci percobaan untuk implementasi suatu kebijakan. 

Lagi pula pada tingkat Sekolah Dasar dengan usia 6 - 12 tahun masih membutuhkan waktu untuk bermain, beristirahat dan berinteraksi dengan keluarga, sehingga hak-hak anak tidak boleh kita abaikan.  Demikian halnya dari aspek sosiologis bahwa semakin lama anak di sekolah maka interaksi dengan keluarga semakin sedikit, sehingga perwujudan luapan kasih sayang dan kehangatan keluarga bisa semakin memudar, dan hal itu tidak kita inginkan.  Oleh sebab itu, sudah pasti banyak orangtua yang tidak mendukung kebijakan sekolah sepanjang hari ini khususnya untuk tingkat SD baik dilihat dari aspek ekonomi, sosiologis dan psikologi perkembangan anak.

Dengan melihat kemungkinan ekses negatif dalam implementasi kebijakan sekolah sepanjang hari itu, maka Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta agar Permendikbud No. 23 Tahun 2017 itu dicabut karerna kebijakan itu tidak selaras dengan kondisi masyarakat kita yang sangat plural dan multikultural.

Kita sangat mengharapkan agar  kebijakan sekolah lima hari yang digagas Mendikbud dikaji ulang pelaksanaannya secara nasional. Artinya, dalam jangka pendek sistem sekolah sepanjang hari itu hanya bisa diterapkan di daerah perkotaan, sedangkan di daerah pinggiran perkotaan dan pedesaan dilakukan secara bertahap.  Kita mengharapkan agar Kemendibud melakukan kajian ilmiah yang  komprehensif, cermat dan mendalam secara nasional sehingga suatu kebijakan pendidikan tidak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. *** (Penulis Guru Besar Tetap Universitas HKBP Nommensen Medan)

  BeritaTerkait
  • Alih Subsidi SMA, Guru Ngaji dan Pendeta di Purwakarta Bakal Digaji Pemerintah

    tahun lalu

    Purwakarta (Pelita Batak) : Terobosan baru, untuk mendukung program revolusi mental berlandaskan nilai-nilai keagamaan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta menyiapkan anggaran Rp10 miliar untuk 582 guru ngaji, pendeta dan guru agama lain dari lima a

  • Presiden Jokowi: Tidak Ada Keharusan Sekolah Terapkan 'Full Day School'

    4 bulan lalu

    Jakarta (Pelita Batak) :Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tidak ada keharusan bagi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk menerapkan lima hari sekolah atau yang sering disebut Full Da

  • Tengku Erry Diwisuda, Rektor Bangga Dua Pemimpin Sumut Bergelar Doktor USU

    4 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak) :Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Prof DR Runtung Sitepu SH MHum mengaku bangga saat ini pimpinan Provinsi Sumut (Provsu) Gubernur dan Wakil Gubernur menyandang titel akade

  • Ini Pendapat Ephorus Emeritus HKBP Pdt JR Hutauruk tentang Pdt Robinson Butarbutar

    tahun lalu

    Sipoholon (Pelita Batak) :<br></br> Emeritus Ephorus HKBP (Periode 1998-2004) Pdt Dr JR Hutauruk meminta kepada seluruh warga jemaat dan para calon untuk tetap menjaga semangat kedamaian serta persatuan HKBP dalam melaksanakan Sinode Godang d

  • Pendidikan Harga Mati di Lanny Jaya Papua

    tahun lalu

    Papua (Pelita Batak) : Dalam sambutannya, Bupati Befa Yigibalom, SE, M,Si menyatakan bahwa pendidikan adalah harga mati untuk membangun di Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua. “Kami tidak

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 Pelita Batak Online