• Home
  • Opini
  • MK TOLAK TUDUHAN KECURANGAN TSM PRABOWO-SANDI
KSP Makmur Mandiri
Jumat, 28 Juni 2019 10:24:00

MK TOLAK TUDUHAN KECURANGAN TSM PRABOWO-SANDI

Oleh: Drs. Thomson Hutasoit
BAGIKAN:
SIDANG Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuka selubung gelap "Tuduhan Kecurangan Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM)" digencarkan Kubu Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Solahuddin Uno selama penyelenggaraan Pilpres, Pileg Serentak 2019. 

Narasi-narasi tuduhan kecurangan Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) dengan dalil-dalil tak berdasar terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Paslon 01 Ir. H. Joko Widodo (Jokowi)-KH. Ma'ruf Amin sesungguhnya amat sangat luar biasa. 

Tuduhan TSM itu, diproduksi terstruktur, sistematis, masif melalui berbagai menu politik  seperti; #2019 Ganti Presiden, megahoax Ratna Sarumpaet, 7 kontener surat suara tercoblos di Tanjung Priok, 3 orang emak-emak door to door hoax, kertas suara tercoblos di KPU Medan, temuan ribuan C1 palsu di Jakarta Selatan, menolak hasil quick count 7 lembaga survey kredibel 17 April 2019 saat pemungutan suara di TPS, deklarasi kemenangan Prabowo-Sandi 62 % 17 April 2019 di Jalan Kertanegara, ketidakpercayaan kepada KPU, BAWASLU, DKPP, TNI-POLRI maupun Mahkamah Konstitusi (MK), hingga munculnya kerusuhan 21-22 Mei 2019 memakan korban nyawa manusia yang kasusnya masih diusut saat ini. 

Sekadar menyegarkan memori publik, pertarungan politik suksesi kepemimpinan Pilpres, Pileg Serentak 2019 sungguh amat sangat keras, serta diwarnai ujaran kebencian, fitnah, hoax, hasut, hujat, provokasi, agitasi, adu domba, kampanye hitam, dll berdimensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menimbulkan polarisasi dan keterbelahan amat sangat mengkhawatirkan, mencemaskan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 

Polres, Pileg Serentak 2019 pesta demokrasi rakyat diamanahkan pasal 22E UUD RI 1945, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu "dibajak dan dibelokkan" politisi haus kuasa menjadi pertarungan hidup-mati tanpa memperhitungkan "kehancuran" bangsa dengan taktik strategi menghalalkan segala cara mewujudkan syahwat, birahi berkuasa. Hal itu, amat sangat bertentangan dengan keadaban demokrasi menghormati, meninggikan harkat, martabat kemanusiaan sesungguhnya. Sebab, demokrasi tanpa keadaban adalah demokrazy kebiadaban. 

Perhelatan politik Pilpres, Pileg Serentak 2019 amat sangat melelahkan selama kurang lebih 10 bulan, kini telah masuk fase titik kulminasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusannya "MENOLAK GUGATAN PRABOWO-SANDI SELURUHNYA" pada Sidang Terbuka, Transparan 27 Juni 2019 pukul 22.30 WIB disiarkan live media televisi, media elektronik lainnya ke seluruh seantero Nusantara, bahkan ke seluruh penjuru dunia. 

Persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) terbuka, transparan serta memberi ruang seluas-luasnya bagai seluruh pihak-pihak; pemohon (Prabowo Subianto-Sandiaga Solahuddin Uno), termohon (KPU), terkait (Jokowi-Ma'ruf Amin), dan Bawaslu, membuktikan dalil gugatan dan bantahannya dengan alat bukti diatur undang-undang maupun peraturan beracara di Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuka selubung "Tuduhan Kecurangan Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM)" Prabowo-Sandi selama ini. 

Adu pembuktian dalil-dalil tuduhan, bantahan dengan data, fakta, bukti valid tervalidasi, saksi fakta, saksi ahli yang tersaji terbuka, transparan, dipublikasi berbagai media, baik media cetak, media elektronik, maupun live streaming memberi pelajaran berharga bagi seluruh rakyat negeri betapa handalnya dan canggihnya persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) menyelesaikan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) dengan adil tanpa terpengaruh tekanan dari kekuatan kekuasaan apa pun di republik ini. 

Mahkamah Konstitusi (MK) diamanahkan pasal 24 C ayat (1)UUD RI 1945 selengkapnya berbunyi; "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum" tak perlu diragukan kredibilitasnya, kompetensi, profesionalitas, dan integritasnya apalagi dengan persidangan terbuka, transparan diliput berbagai media secara live. 

Mahkamah Konstitusi (MK) diatur UU RI No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan terakhir mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) diamanahkan konstitusi di negeri ini. Sehingga amat sangat keliru besar dan sesat pikir apabila masih ada pihak bersengketa mencari jalur hukum lain, seperti Mahkamah Internasional, dll. Tindakan seperti itu sesungguhnya adalah TINDAKAN INKONSTITUSIONAL serta bukti nyata PEMBANGKANGAN TERHADAP NEGARA. 

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjernihkan "Tuduhan Kecurangan Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM)" dengan Putusan MENOLOK GUGATAN PRABOWO-SANDI SELURUHNYA. Karena tak mampu membuktikan konkrit di Sidang Mahkamah Konstitusi, maka tidak ada alasan dari pihak manapun TIDAK MENGAKUI DAN MENGHORMATI KEMENANGAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN TERPILIH IR. H. JOKO WIDODO (JOKOWI)-KH. MA'RUF AMIN PERIODE 2019-2024 akan datang. 

Selamat dan sukses Presiden/Wakil Presiden Terpilih Jokowi-KH. Ma'ruf Amin periode 2019-2024. 

Medan, 28 Juni 2019. 
Salam NKRI......!!! MERDEKA......!!!
  BeritaTerkait
  • Paslon 01 Unggul, Prabowo Tolak Hasil Pilpres 2019

    4 bulan lalu

    Jakarta (Pelita Batak):Capres Prabowo Subianto menyatakan menolak hasil Pilpres 2019 yang dimenangi paslon nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin. Prabowo menyebut Pilpres 2019 penuh kecurangan."Kami

  • Spontanitas Bunga dan Lillin Penuh Makna Untuk Ahok

    2 tahun lalu

    Berawal  dengan karangan bunga yang penuh dengan cinta dan kasih, kemudian muncul gerakan seribu lilin untuk Ahok sebagai ungkapan yang penuh dengan cinta dan kasih atas apa yang dialami oleh

  • Konsolidasi Kepemimpinan Polri dan Makna Reformasi Polri Terhadap Nawacita

    tahun lalu

    Oleh : Firman Jaya Daeli (Mantan Tim Perumus UU Polri Dan Anggota Komisi Politik & Hukum DPR-RI)Institusi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Prof. Tito Karnavian, MA, Ph.D sudah sem

  • Sipincur di Desa Pearung, Lokasi Perjuangan Melanchton Siregar

    8 bulan lalu

    Oleh: Ronald M. SihombingSipincur di Desa Pearung,  Kecamatan Humbang Hasundutan, lokasi Perayaan Natal Tingkat Nasional Partai Golkar, Sabtu,  26 Januari 2019, adalah salah satu jalur perju

  • Menunggu Gelar Pahlawan Nasional untuk Melanchton Siregar

    2 bulan lalu

    JAKARTA(Pelita Batak):  Masyarakat masih menunggu Pemerintah Pusat menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada  Melanchton Siregar, pendidik, pejuang, dan negarawan kelahiran Humbang Hasu

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb