KSP Makmur Mandiri
Senin, 06 Mei 2019 11:41:00

KEMULIAAN TERCELA

BAGIKAN:
SEBUTAN atau predikat paling prestisius di negeri ini ada dua (2) yakni; Wakil Rakyat Yang Terhormat dan Hakim Yang Mulia. Sebutan atau predikat "Wakil Rakyat Yang Terhormat" telah dibahas pada tulisan sebelumnya. Sehingga yang akan dibahas pada tulisan ini adalah sebutan atau predikat "Hakim Yang Mulia".

Negara Republik Indonesia mengenal tiga (3) pilar kekuasaan yakni; kekuasaan legislatif (MPR RI, DPR RI, DPRD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota), kekuasaan eksekutif (Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota), dan kekuasaan yudikatif (Kehakiman) yakni; Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Kinstitusi (MK) sesuai konstitusi Negara Republik Indonesia.

BAB IX UUD RI 1945 mengatur KEKUASAAN KEHAKIMAN, pada pasal 24, 24 A, 24 B, 24 C, dan 25.

Pasal 24 ayat (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Ayat (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24 A ayat (2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Pasal 24 C ayat (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Selanjutnya Kekuasaan Kehakiman diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 5 ayat (2) Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

BAB II PENTELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN pasal 2 ayat (1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Berbagai uraian diatas menunjukkan, seorang Hakim yang menyandang sebutan atau predikat "YANG MULIA" harus memiliki integritas dan kepribadian yang TIDAK TERCELA, JUJUR, ADIL, PROFESIONAL, DAN BERPENGALAMAN DI BIDANG HUKUM agar mampu menghadirkan KEADILAN dalam setiap keputusannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2007) "Kemuliaan ialah hal (keadaan) mulia; keluhuran; keagungan; kehormatan. Hal itu menunjukkan kualitas kepribadian mulia, luhur, agung, terhormat, serta tidak tercela.

Sebagaimana dipahami publik, seorang hakim adalah "Wakil Tuhan" untuk menegakkan keadilan melalui putusan (vonis) berlandaskan kejujuran, keadilan, profesionalitas, serta pengalaman di bidang hukum, tanpa pengaruh atau intervensi oleh siapa pun. Hakim bebas dan merdeka memutuskan kasus-kasus hukum yang diajukan ke lembaga peradilan benteng terakhir pencari keadilan.

Keputusan (vonis) pengadilan mencerminkan keadilan obyektif universal serta memenuhi rasa keadilan publik akan melahirkan kepercayaan publik (public trust) semakin meningkat terhadap lembaga peradilan di seluruh tingkatan. Sebaliknya, ketidakpercayaan publik (public distrust) akan semakin memuncak hingga titik nadir apabila putusan (vonis) pengadilan tidak mencerminkan keadilan obyektif universal akibat "Hakim Yang Mulia" melakukan tindakan tercela, ketidakjujuran, ketidakprofesionalan, ataupun dipengaruhi kekuatan kekuasaan lain dalam menjatuhkan vonis pengadilan.

Sungguh sangat menyedihkan dan mengecewakan timbulnya public distrust terhadap lembaga pengadilan akibat ulah segelintir oknum nakal "Hakim Yang Mulia" melakukan tindakan tercela.
Ketua Hakim Konstitusi (MK) Akil Mochtar terpenjara akibat tindak pidana korupsi. Beberapa Hakim Agung, Hakim Tipikor, Hakim Pengadilan Tinggi, Hakim Pengadilan Negeri, dan kasus paling aktual operasi tangkap tangan (OTT) Komis Pemberanrasan Korupsi (KPK) terhadap Hakim atas dugaan tindak pidana korupsi menjadikan pertanyaan besar di ruang publik.

Ulah segelintir oknum nakal "Hakim Yang Mulia" telah menimbulkan kekecewaan berat dan kekesalan tak terperikan bagi pencari keadilan di negeri ini. Bentuk kekecewaan itu telah diekspresikan dengan pameo negatif seperti; kasih uang habis perkara (KUHP), hubungi aku kalau ingin menang (HAKIM), dll.

Pameo negatif seperti itu timbul semata-mata akibat ulah segelintir oknum nakal "Hakim Yang Mulia" telah mengkhianati "Kemuliaannya" dengan tindakan tercela, ketidakjujuran, serta perilaku tak terpuji lainnya.

Ketika benteng terakhir KEADILAN runtuh akibat ulah penegak hukum dan keadilan, rakyat akan mengambil tindakan dengan cara sendiri. Dan hal itu, sungguh sangat berbahaya di Negara Republik Indonesia negara berhukum.

Oleh karena itu, demi kewibawaan lembaga Kehakiman sudah saatnya "Mereaktualisasi" terus-menerus pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang KEKUASAAN KEHAKIMAN telah diuraikan sebelumnya bagi "Hakim Yang Mulia" di republik ini.

Medan, 06 Mei 2019.
Salam NKRI......!!! MERDEKA.......!!!
Drs. Thomson Hutasoit.
  BeritaTerkait
  • Marga Merupakan Jaminan Sosial Masyarakat Batak Toba

    3 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak): Dari mitologi penciptaan diketahui bahwa semua orang Batak berasal dari Si Rajabatak. Si Rajabatak mempunyai dua putra, yaitu Guru Tateabulan dan Raja Isumbaon. Kemudian

  • Perayaan Natal, Kata Ketua BPH : UNPRI Kampus Multi Etnis

    3 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Universitas Prima Indonesia (UNPRI) adalah universitas swasta terbesar di Kota Medan, yang memiliki mahasiswa dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Dalam menyatukan perbedaan ini, Panitia Natal UNPRI memilih tema "Unit

  • PTMBB Kota Medan Gelar Seminar Kewirausahaan untuk GEMMA

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Badan Pengurus Harian Punguan Toga Manalu Boru dohot Bere (PTMBB) Kota Medan dan sekitarnya menggelar seminar sehari untuk Generasi Muda Manalu (GEMMA) tentang kewirausahaan deng

  • Ini Perpres Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Penasihat LPSK yang Terbaru

    3 tahun lalu

    Penandatanganan ini dasari pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16D ayat 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (PSK). Dalam Perpres itu disebutkan, Dew

  • Ida Marina Harahap Pimpin Dinas Perumahan dan Permukiman Sumut

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Ida Marina Harahap sejak, Senin (10/4/2017) resmi memimpin Dinas Perumahan dan Permukiman Pemprov Sumut. Sesuai dengan pengangkatan dan pelantikan yang dipimpin langsung ol

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb