KSP Makmur Mandiri
Selasa, 07 Mei 2019 17:31:00

KEHORMATAN TERNODAI

Oleh : Drs Thompson Hutasoit
BAGIKAN:
ist|pelitabatak
SALAH satu sebutan atau predikat "Yang Terhormat" di republik ini melekat pada wakil Rakyat (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) sesuai amanah konstitusi.

Predikat prestisius itu, sadar atau tidak mengisyaratkan, setiap Wakil Rakyat wajib menjaga martabat, harkat, marwah, etika moral, norma budaya, jati diri dalam berlisan, bertindak dan berperilaku ditengah masyarakat, bangsa dan negara.

Setiap Wakil Rakyat harus menyadari paripurna, keterpilihan mewakili rakyat pemilik kedaulatan di negara ini adalah sebuah tanggung jawab moral merefrentasikan karakter mental rakyat Indonesia memegang teguh dan menjunjung tinggi norma kesantunan, norma budaya, norma keadaban, etika moral warisan leluhur Nusantara tumbuh berkemvang hingga saat ini. Segala penyimpangan nilai-nilai.kearifan budaya dan etika moral rakyat Nusantara adalah penodaan tak patut dilakukan Wakil Rakyat selaku refresentasi seluruh rakyat Indonesia.

Pemberian kewenangan konstitusional kepada Wakil Rakyat (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) bukanlah kekuasaan tak terbatas, sehingga bisa berbicara, berperilaku sewenang-wenang di ruang publik.

Hak Imunitas kepada Wakil.Rakyat dijamin konstitusi sebagaimana diatur pada pasal 20 A UUD RI 1945 bukan berarti Wakil Rakyat "kebal" dalam segala hal, termasuk mencaci maki, menghina, bernarasi jorok, kasar, tak terpuji terhadap orang dan/atau pihak lain maupun tindak pidana serta pelanggaran hukum lainnya. Sebab, equality before the law telah tegas, terang-benderang diatur pada pasal.27 ayat (1) UUD RI 1945, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Sebutan atau predikat "Dewan Yang Terhormat" kepada Wakil Rakyat seharusnya disadari sebuah tanggung jawab besar menjaga etika moral dan norma-norma hidup ditengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara diwariskan para leluhur di seluruh bumi Nusantara. Sebab, sebagaimana diketahui, Bangsa Indonesia PLURALIS-MULTIKULTUR.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik provinsi maupun kabupaten/kota sesungguhnya adalah cermin wajah seluruh rakyat Indonesia yang telah memberi amanah kepercayaan mewakili dirinya menelorkan kebijakan berbangsa bernegara sebagaimana amanah konstitusi memberi hak konstitusional hak legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (pasal 20 A ayat 1) dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan.

Akan tetapi sungguh disayangkan, sebutan atau predikat "Yang Terhormat" itu telah dinodai oknum-oknum Wakil Rakyat dengan berbagai tindakan tak terpuji. Sebut saja misalnya, Ketua DPR RI Setiya Novanto, Ketua DPD RI Irman Gusman, beberapa anggota DPR RI terpenjara akibat tindak pidana korupsi. Demikian juga Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Ajib Shah, beserta puluhan orang anggotanya, Ketua DPRD Kabupaten/Kota beserta beberapa anggotanya harus dikerangkeng di balik jeruji besi (penjara) akibat terjerat tindak pidana korupsi yang mencoreng dan menodai "sebutan atau predikat Dewan Yang Terhormat" mendegradasi kredibilitas Wakil Rakyat hingga titik nadir.

Wakil Rakyat yang seharusnya memegang teguh dan menjunjung tinggi etika moral, norma kesantunan, keadaban selaku refresentasi rakyat berpredikat "Dewan Yang Terhormat" telah abai dan mengingkari amanah kepercayaan rakyat dipundaknya. Bahkan, ada segelintir anggota Wakil Rakyat berbicara tak terpuji seperti memperolok-olok, melecehkan, menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Kepala Negara, Kepala Pemerintahan sah konstitusional di republik ini.

Apakah pantas dan patut  tindakan tak terpuji itu dilakukan "Wakil Rakyat Yang Terhormat".....???

Apakah rakyat pemilik kedaulatan hak pilih memberi restu dan persetujuan melakukan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) mencaci maki, memperolok-olok, menghina, berbicara sesukanya kepada "Wakil Rakyat Yang Terhormat"........???

Jawabannya, pasti tidak......sekali lagi pasti tidak sama sekali.....!!!

Mereka telah mengkhianati amanah kepercayaan rakyat secara telanjang dan terang-benderang.

Mereka telah menyalahgunakan kewenangan (abuse of power) mangatasnamakan rakyat.

Rakyat tak pernah merestui, menyetujui "Wakil.Rakyat Yang Terhormat" melakukan tindakan tak terpuji dalam bentuk apapun. Rakyat memberi hak kedaulatannya memilih putera-puteri terbaik Ibu Pertiwi Indonesia gantungan asa dan harapan menatap hari esok lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Wahai para Wakil Rakyat Yang Terhormat ...!!!
Jagalah amanah kepercayaan rakyat dipundak mu agar sebutan atau predikat "Dewan Yang Terhormat" tidak ternodai ulah tindakan mu mempermalukan bangsa ke seluruh dunia.

Medan, 04 Mei 2019.
Salam NKRI......!!! MERDEKA.......!!!
Drs. Thomson Hutasoit.

  BeritaTerkait
  • Iwan Fals Goes To Batak Tampil Memukau

    2 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) : Penyanyi kondang  Virgiawan Listianto yang terkenal dengan nama panggung  Iwan Fals tampil sangat memukau penggemarnya, khususnya masyarakat etnis Batak  d

  • Ketua ICMI Bedah Buku Pendeta HKBP Saut Sirait

    3 tahun lalu

    Medan(Pelita Batak):   Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI), Prof. Dr, Jimly Ashiddiqqie yang juga Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) membedah buku

  • "Hancur Demi Kawan" Prinsip yang Hanya Dimiliki Orang Batak!

    3 tahun lalu

    BUDAYA Batak memang paling beda dari budaya-budaya lain yang ada di Indonesia bahkan dunia. Mulai dari adat istiadat, kekerabatan, bahasa, kesenian, kepercayaan, serta tidak kalah juga prinsip orang Batak itu sendiri.

  • Menristek Dikti Resmikan Rumah Sakit USU

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Prof Mohammad Nasir meresmikan Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara (RS USU) yang berlokasi di Jl. Dr Mansyur depan kampus USU Medan, Senin (9/1/2017).

  • Gunakan Sistem Proporsional Tertutup, Kuota Perempuan di Parlemen Terpenuhi?

    3 tahun lalu

    Jakarta(Pelita Batak): Pemilihan legislatif ke depan diharapkan menggunakan sistem pemilu proporsianal tertutup. Mengapa? Agar peluang kaum perempuan duduk sebagai wakil rakyat semakin banyak.

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb