• Home
  • Opini
  • Gubernur DKI Jakarta Sebaiknya Setingkat Menteri
KSP Makmur Mandiri
Rabu, 19 April 2017 07:49:00

Gubernur DKI Jakarta Sebaiknya Setingkat Menteri

Oleh : Djalan Sihombing SH
BAGIKAN:
Ist
Djalan Sihombing
Bercermin pada Pilkada DKI Jakarta saat ini, banyak permasalahan yang timbul dalam masyarakat luas yang bukan hanya di DKI Jakarta, tapi berpengaruh ke seluruh Indonesia. Dampaknya sangat memengaruhi sendi-sendi kehidupan bermasyarakat Jakarta sebagai ibukota negara yang masyarakatnya sangat pluraris (beraneka ragam). Seharusnya dengan keberagaman itu, terjadi keindahan seperti pelangi yang indah. 
 
Tapi kenyataannya tidak demikian. Unsur SARA sangat kental dengan berbagai cara yang mengakibatkan benih-benih (embrio) perpecahan bangsa ke depan. Tentu benih-benih tersebut seharusnya tidak disiram atau dipupuk di antara kita sesama ciptaan Tuhan yang telah sepakat menjadi NKRI dengan jerih payah pendiri dan pejuang bangsa kita. Mereka rela berkorban, jiwa maupun raganya demi NKRI.
 
Dari hasil survey Komunitas Indonesia Indicator periode 07-27 Maret 2017, sekitar 21% pemilih di Jakarta karena faktor agama. Sebenarnya hal ini tidak menjadi masalah bila tidak ada pihak-pihak yang menggunakan isu SARA dalam demokrasi. Padahal, semakin tinggi ilmu dan masyarakatnya semakin heterogen, masyarakatnya semakin rasional untuk memilih. Gejala apa yang terjadi pada akhir-akhir ini? Pada pilkada DKI Jakarta, bahwa berita media online, posisi isu SARA berada pada urutan ketiga. 
Hal ini sangat berbahaya buat perkembangan demokrasi kita ke depan. Jangan biarkan pilkada yang tidak sehat dengan isu SARA berkembang, yang nantinya jadi bom waktu bagi perpecahan bangsa dan negara. Jangan menciptakan luka-luka di antara sesama anak bangsa. 
 
Seharusnya, pilkada DKI Jakarta menjadi cermin atau barometer demokrasi yang lebih dewasa, lebih sehat dan lebih baik. Jakarta seharusnya barometer pilkada secara nasional yang bisa menjadi patokan pilkada di daerah lainnya di NKRI, tetapi kenyataannya tidak demikian. Saat ini, mata masyarakat seluruh Indonesia dan dunia international tertuju ke Jakarta. 
 
Hanya untuk pengamanan pilkada putaran kedua DKI Jakarta, gabungan Polri, TNI, Pemda dan Linmas  harus mengerahkan lebih kurang 65 ribu anggota (Kompas.com, 17 April 2017-Polri akan "All Out" Amankan Pilkada DKI jakarta). Hal ini dilakukan tentu, agar pemilih melaksanakan hak pilihnya tanpa tekanan, bebas, jujur dan adil. Dengan pengerahan tersebut menyebabkan biaya yang diperlukan khusus pilkada Jakarta ini cukup besar. 
 
Mari kita tingkatkan rasa nasionalisme, kekeluargaan, dan saling menghargai sesama anak bangsa. Jangan karena pilkada, hubungan kita renggang dan saling curiga dan menjadi luka mendalam. Mari kita ingat jerih payah perjuangan pendiri bangsa kita. Mari kita ciptakan pilkada sehat, damai, dan aman di Jakarta.
 
Solusi Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Seluruh Provinsi  ke Depan
 
Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selain itu, Negara mengakui dan menghormati hak-hak khusus dan istimewa sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 
Bahwa Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai pusat pemerintahan, dan sebagai daerah otonom berhadapan dengan karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lain. Provinsi DKI Jakarta selalu berhadapan dengan masalah urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan masalah sosial kemasyarakatan lain yang memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen. Untuk itulah Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007  tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (LN 2007 No. 93; TLN 4744). 
 
UU yang terdiri dari 40 pasal ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara. Aturan sebagai daerah otonom tingkat provinsi dan lain sebagainya tetap terikat pada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. 
Pada pasal  5 UU di atas, disebutkan Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan Negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.
 
Pemerintahan pusat adalah penyelenggara pemerintahan NKRI, yakni Presiden dengan dibantu seorang Wakil Presiden dan oleh menteri-menteri negara. Dengan kata lain, pemerintahan pusat adalah pemerintahan secara nasional yang berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat luas. Urusan yang berkaitan dengan pemerintahan juga beranekaragam. Oleh karena itu, urusan-urusan yang bermacam-macam tersebut tidak semuanya harus diselesaikan oleh pemerintah pusat.
 
UUD 1945 juga menyatakan bahwa pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) diberi kewenangan untuk menjalankan pemerintahan sendiri dengan otonomi seluas-luasnya (Bab VI) pasal 18 ayat 5 UUD 1945 hasil amandemen. Otonomi artinya kekuasaan untuk mengatur daerahnya sendiri. Namun demikian ada urusan-urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan tersebut yang menjadi urusan pemerintahan pusat yang meliputi urusan Politik Luar Negeri, urusan Pertahanan (TNI),  urusan Keamanan (Polri), urusanYustisi, urusan Agama, dan urusan Moneter (keuangan dan fiskal).
 
Bila melihat situasi pilkada DKI Jakarta saat ini, sebaiknya Gubernur DKI Jakarta setingkat dengan Menteri, yang diangkat dan diberhentikan Presiden. Alangkah tidak eloknya di mata dunia internasional bila, misalnya kebijakan Presiden tidak sejalan dengan Gubernur DKI Jakarta, dimana DKI Jakarta merupakan tempat Duta Besar Negara sahabat tinggal dan membuka kantor perwakilannya maupun lembaga-lembaga internasional.
 
Bahkan menurut saya otonomi berada di Kabupaten/Kota saja di seluruh Indonesia. Otonomi tidak perlu di tingkat Provinsi, karena membebani APBN yang cukup besar, padahal Provinsi tidak secara jelas mempunyai wilayah pertanian, tambang, penduduk dan lain-lain. Wilayahnya adalah bagian Kabupaten/Kota itu juga. Dan sangat perlu dipikirkan untuk mengandemen UUD, UU, dan peraturan pelaksanaannya agar Gubernur di seluruh Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 
 
Dengan demikian, bisa mengurangi bibit perpecahan bangsa dan negara ke depan.  Juga, bisa mengurangi jabatan di Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan yang ada di tingkat Provinsi karena otonomi sudah berada di kabupaten/kota. Lebih baik Gubernur menjadi perpanjangan tangan Presiden di daerah. Biaya pilkada juga berkurang bila Gubernur diangkat dan diberhentikan oleh Presiden bukan dipilih langsung oleh rakyat.(Bekasi, 19 April 2017, Djalan Sihombing)
  BeritaTerkait
  • Inilah Perpres Struktur Baru Organisasi Polri: Ada 6 Jabatan Bintang 3

    3 tahun lalu

    Jakarta(Pelita Batak): Dengan pertimbangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang semakin berkembang dan bertambah, baik beban maupun tanggung jawab, pemerintah memandang perlu

  • Pengembangan Kepulauan Nias Dan Pembangunan Kawasan Strategis di Indonesia

    tahun lalu

    Oleh : Firman Jaya Daeli Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Indonesia Raya dengan ideologi Pancasila, yang dapat diletakkan dan dipetakan dalam beberapa pertimbangan. Indonesia R

  • Ini Parpol yang Bisa Usung Calon KDH di Pilkada

    3 tahun lalu

    Dalam UU ini diatur antara lain, bahwa Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota merupakan Partai Politik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • Wapres Buka Musyawarah Masyarakat Adat Batak 2016

    3 tahun lalu

    Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan, perbedaan suku, adat istiadat dan agama justeru membuat Indonesia kuat. Perbedaan tersebut juga merupakan kekayaan khazanah bangsa yang tidak dimiliki bangsa lain.

  • Presiden Jokowi Ajak Anak Muda Hasilkan Terobosan Aplikasi Digital

    3 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak): Presiden Jokowi mengemukakan, berkat perkembangan teknologi digital kita sekarang hidup di dunia yang terasa tanpa sekat dan tanpa batasan fisik. Banyak negara-negara yang w

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb