• Home
  • Opini
  • Di Mana Tanah Dipijak, Di Situ Langit Dijunjung
Selasa, 06 Maret 2018 13:22:00

Di Mana Tanah Dipijak, Di Situ Langit Dijunjung

BAGIKAN:
Ist
Ronsen LM Pasaribu
Oleh: Ronsen LM Pasaribu

Pepatah Melayu ini sudah kita dengar ketika akan berangkat merantau disampaikan oleh orangtua sebagai sebuah bekal diperjalanan bahkan resep utama dalam kehidupan ditempat yang baru. Jika kita merantau ke wilayah Tanah Melayu seperti di Riau, baik Riau daratan dan kepulauan, nasehat ini selalu disampaikan oleh tokoh-tokoh adat setiap ada kesempatan pidato. Bahkan pejabat pun selalu mengutipnya untuk menjaga agar ada nilai pegangan bersama, baik penduduk yang tinggal lebih awal dan pendatang. 

Masalah yang mau dibahas adalah kenapa ada friksi atau masalah jika pendatang hendak membangun suatu rumah atau bangunan yang bercorak adat asal masing-masing? Sebuah friksi, tentu masih bersifat belum terang karena perlu verifikasi oleh aparat kepolisian sejauh mana sebuah kejadian telah terjadi. (Kasus Pembangunan Tugu di Deliserdang dan Rumah tinggal bermotif adat di salah satu kota Riau), yang ramai di medsos dan harian akhir akhir ini. Tugu di Deliserdang, didirikan oleh keluarga kami dan mendapat pertentangan dari Pemerintah setempat sampai diputus kalah oleh Mahkamah Agung. 

Apakah pendatang tidak boleh mendirikan bangunan yang berkarakter daerah asalnya?. Itulah pertanyaan bernada protes seakan terjadi pengkotak kotakan penerapan aturan disetiap wilayah? Pertanyaan yang sama diajukan, ketika Bapak Wakil Gubernur Yogyakarta membuat surat edaran dimana diseluruh wilayah Yogyakarta, maksimum mendapatkan Hak Guna Bangunan, tapi tidak dengan Hak Milik kepada Warga keturunan Tionghoa. Bahkan ke Pengadilan sudah memutus, membenarkan ketentuan Pemda tersebut, dengan pertimbangan Surat itu tidak termasuk derivatif Undang-Undang Pokok Agraria, UU No 5 Tahun 1960. Kita menunggu putusan yang berkekuatan tetap. 

Fakta-fakta lapangan, kita juga melihat di suatu daerah diberlakukan ketentuan-ketentuan yang wajib diikuti oleh masyarakat jika membangun rumah atau bangunan umum, agar nilai setempat dipelihara. Di Ranah Melayu, tiap atap rumah memakai ukiran-ukiran seragam sebagai penanda. Ukiran seperti daun, dengan relief yang seragam. Orang akan tahu, ini Wilayah Melayu. Kabupaten Indra Giri Hilir, semua bangunan negara dan swasta, berbentuk Khubah. Bundar, pertanda masyarakat yang taat beragama. Di Batak Angkola, Motif diatas rumah dengan Gambar Belalai Gajah dan dua perisai, sebagai penanda rumah adat, rumah keturunan Raja. 

Begitu juga di daerah lainnya, selalu memiliki budaya yang dicerminkan dengan simbol-simbol, penanda wilayah tersebut memiliki karakter khusus agar semua khalayak tahu dan memakluminya. Pesannya tentu agar penduduk asli dan pendatang memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang menjadi nilai anutan suatu wilayah tersebut. Sepanjang nilai budaya, disinilah diharapkan pendatang mampu menyesuaikan diri. Lain hal soal agama, silahkan menganut agama masing-masing, namun ada titik temu diantara pendatang yaitu soal budaya.

Selama penulis berdinas di Riau, setiap hari Kamis, kami wajib memakai baju dinas dengan pakaian lengkap. Sebuah baju koko, dengan celana terusan sama, ditambah pakai Kain dililitkan dipinggang serta penutup kepala. Ini ketentuan yang wajib dilaksanakan.  Kewajiban yang sama jika waktu bekerja di Wilayah Jawa Timur, kita sudah barang tentu harus mahir berbahasa Jawa halus, dan setiap hari Jumat memakai baju Batik daerah setempat. Ketika melihat di Sipirok, juga sama tiap hari Senin, memakai pakaian dengan Batik buatan Tapsel. Jika pengalaman kerja di DKI, juga memakai pakaian Betawi, baju koko, peci hitam, dan sebuah kain sarung terlilit di pundak kita. Begitu di daerah lain pasti ada kewajiban siapapun dia, entah penduduk setempat atau pendatang wajib memakai pakaian tersebut dan jika kita memakainya maka ada perasaan kebanggaan pada budaya setempat. Kita menjadi Indonesia yang seutuhnya. Berbeda-beda tetapi satu kebhinekaan. 
Bagaimana solusi atas masalah yang terjadi soal bangunan di atas?

Saya tinjau dari dua sisi, tanah dan bangunan. Pertama soal tanah. Tanah, menurut UU No 6 Tahun 1960, dikatakan tanah Indonesia menjadi satu kesatuan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika kita mengukur sebidang tanah, maka ukuran itu ditarik ke titik orde lebih besar (orde 4 ke orde 3, ke orde 2 dan ke orde 1), artinya semua bidang tanah diikat tak terpisah satu dengan lainnya menjadi satu kesatuan. Begitu juga hukum pertanahannya dikenal dengan Unifikasi Hukum bidang pertanahan. 

Satu kesatuan, ada yang dipegang teguh sebagai kewenangan terpusat, terutama soal hukum pertanahan namun ada banyak yang sudah dilimpahkan ke wilayah otonomi, terutama tehnis dibidang pemanfaatan dan penggunaan tanah. Daerah lebih tahu, suatu wilayah mau digunakan apa, apakah ditanam bawang, kacang, jagung, pasar, perkampungan, perkantoran, perhutanan dan lain sebagainya. Itupun harus diwujudkan dalam Perda Tataruang Wilayah, baik umum maupun detali tataruangnya. Secara berjenjang, tetap harus terikat dengan Tataruang Nasional, sehingga ada kontrol oleh Pemerintah Pusat. 

Tidak boleh juga kewenangan mutlak sekalipun dilimpahkan ke daerah otonomi, jika ada pelanggaran tetap akan ditindak juga oleh aparat dan dijatuhkan hukum yang berlaku. Poinnya soal tanah, maka urusan pertanahan masih ditangani oleh Kementerian ATR/BPN secara terpusat, dengan berkoordinasi dengan pemerintah di daerah. Prinsip egaliter dipegang teguh, artinya kesamaan hak dan kewajiban dijamin oleh Negara. Orang Batak boleh mendapatkan Hak Milik rumah tinggal disemua sudut kota di Indonesia. Yang dikecualikan adalah tidak boleh memiliki Hak Milik tanah pertanian jika kita tidak penduduk setempat di wilayah kesatuan Kecamatan. 

Tinjauan kedua, soal Bangunan. Guna tertib hukum dan persyaratan tehnis begitu juga aspek retribusi kepada Kas Daerah maka dibentuklah prosedur mendirikan bangunan dengan suatu ijin yang disebut Izin Mendirikan Bangunan. Sepenuhnya kewenangan Pemda setempat. Jika ada pesyaratan khusus seperti pernik pernik atap yang wajib, maka didalam ijin itu dipersyaratkan. Begitu juga jumlah lantai  dan bentuk atapnya, sudah dituangkan dalam ijin Mendirikan Bangunan tersebut. Sebenarnya IMB lebih pada urusan tehnik bangunan saja, tetapi oleh pemda juga mempertimbangkan aspek sosial politik setempat. Disinilah tafsir yang pas harus dijaga jangan sampai pemilik banguna dirugikan, hanya karena tidak pas dalam menafsirkan bentuk yang diajukan. Sementara itu, kita dapat katakan bahwa jika IMB sudah dikeluarkan maka secara hukum bangunan tersebut dapat didirikan dengan perlindungan hukum oleh negara. Tidak ada pihak yang boleh mengganggunya lagi sebab sudah mendapat ijin dan kewajibannya sudah lunas. 

Dengan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa lain lubuk lain ikannya, dan jika kita masuk pada suatu daerah yang baru maka secara budaya setempat harus kita mengikutinya agar terjadi sosialisasi yang saling menerima dan memberikan. Harmoni itu jika nilai itu dianut bersama. 

Di mana tanah dipijak, disitulah langit di junjung. Pepatah ini masih relevan bagi siapa saja yang mau tinggal disuatu daerah, di sudut negeri. Orang Jawa masuk ke Wilayah Batak, juga harus belajar nilai adat di tempat batak. Sebaliknya orang Batak hidup di Pulau Jawa, belajar budaya orang Jawa. Tidak hanya belajar mengetahui, tapi melaksanakan apa yang kita ketahui itu.(Penulis Ketum FBBI)
  BeritaTerkait
  • Djarot: "Saya Jawa, Saya Muslim, Kita Indonesia"

    2 minggu lalu

    Gunung Sitoli (Pelita Batak):Djarot Saiful Hidayat menuturkan, Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam Indonesia yang kaya raya. Kaya dengan suku dan agamanya berbeda. Sehingga tidak boleh ada upaya untu

  • Keuletan dan Kekompakan Masyarakat Minang

    2 tahun lalu

    Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mengaku salut dan bangga pada etnis Minang. Selain ulet berusaha, masyarakat Minang juga kompak.

  • HUT ke-80, Ephorus Emeritus HKBP Pdt Dr JR Hutauruk Luncurkan Dua Buku Sekaligus

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Tepat berusia 80 tahun, Ompui Ephorus emeritus HKBP Pdt Dr J.R Hutauruk meluncurkan dua buku tulisannya sekaligus. Dengan acara sederhana, peluncuran buku dilaksanakan di komplek HKBP Tanjungsari Medan, Senin (24/10/2016).

  • Tenaga Guru Target Didistribusi ASN ke Daerah

    tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengemukakan, pendistribusian Aparatur Sipil Negara (ASN) ke daerah-daerah di tanah air

  • Buka Puasa dan Syukuran Kenaikan Pangkat Pangkosek Hanudnas III Medan

    11 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak) :Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi menghadiri buka puasa bersama dengan keluarga besar Kosekhanudnas III di halaman Pangkosek Hanudnas III Jalan Adi Sucipto Medan

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. ariewebnet