KSP Makmur Mandiri
Jumat, 10 Mei 2019 10:50:00

DEMO INKONSTITUSIONAL

BAGIKAN:
ist|pelitabatak
DI zaman demokrasi kebablasan demonstrasi atau unjuk rasa dianggap salah satu senjata pemungkas menekan, menginvertensi ataupun memaksakan kehendak subyektivitas terhadap pemerintahan konstitusional.

Demontrasi atau unjuk rasa beralaskan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, baik lisan maupun tulisan cenderung dimaknai menyimpang dan tafsir tidak tepat dan akurat. Sebab, kemerdekaan, kebebasan tanpa mengikuti norma-norma dan  aturan hukum yang berlaku maka demonstrasi atau unjuk rasa itu adalah sebuah "Demo Inkonstitusional" berimplikasi ancaman sanksi  tindak pidana.

Konsideran Menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM, selengkapnya berbunyi;
a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia.
b. bahwa kemerdekaan setiap warganegara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan wujud demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
c. bahwa untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib dan damai.
d. bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. ....dst.

Selanjutnya, BAB III, HAK DAN KEWAJIBAN pada pasal 5 Warganegara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:
a. mengeluarkan pikiran secara bebas.
b. memperoleh perlindungan hukum.

Sedangkan pasal 6 Warganegara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. menghormati hak-hak orang lain.
b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum.
c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan
e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Sanksi pelanggaran demonstrasi atau unjuk rasa diatur pada BAB V, SANKSI, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18.

Ketentuan telah diatur jelas, tegas, terang-benderang UU No. 9 Tahun 1998 tentang KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM sepertinya dikangkangi dan diabaikan para demonstran atau pengunjuk rasa ketika menyampaikan pendapat di muka umum.

Buktinya, para demonstran melakukan tindakan-tindakan amoral, menghina, mencaci maki, memperolok-olok serta melanggar hak-hak orang lain, menghina privasi orang lain dengan sesuka hati, termasuk mencaci maki presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara, Kepala Pemerintahan sah konstitusional. Belum lagi tindakan anarkhisme, dajjal, serta tindakan kriminal lainnya beralaskan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia dijamin Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

Kebebasan tanpa koridor aturan perundang-undangan yang berlaku. kebebasan tanpa menghormati norma sosial, tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan benegara. Kebebasan tanpa menjaga suasana yang aman, tertib dan damai. Kebebasan tanpa tanggung jawab moral, hukum, dan etika kesantunan dan keadaban. Kebebasan tanpa menghormati hak-hak orang lain, misalnya menggangu lalu lintas umum, seperti; jalan raya, bandara, rumah sakit, rumah ibadah, serta obyek vital lainnya adalah KEBEBASAN BRUTAL DEMO INKONSTITUSIONAL.

Sungguh miris dan menjengkelkan demonstrasi atau unjuk rasa di era edan kebablasan demokrasi pasca reformasi 1998.
Demokrasi bertujuan meninggikan harkat, martabat kemanusiaan telah dibajak menjadi merendahkan dan mendegradasi harkat, martabat kemanusiaan dengan tindakan tak manusiawi.

Dengan alasan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia dijamin Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia membuat orang "bebas sebebas-bebasnya" menghina, merendahkan hak asasi orang lain. Bahkan simbol-simbol negara dijadikan sasaran kebiadaban "Demo Inkonstitusional". Mereka berlindung dibalik undang-undang keliru besar dan sesat pikir menafsirkan. Mereka hanya menonjolkan hak dijamin Undang-Undang. Sementara kewajiban dikangkangi dan diabaikan. Bahkan, di zaman pasca reformasi 1998 tumbuh "biro jasa" pesanan demonstrasi atau unjuk rasa dengan berbagai kompensasi.

Jika diperhatikan cermat dan seksama demonstrasi atau unjuk rasa cenderung "order atau pesanan" pihak-pihak tertentu memaksakan kehendak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa menghiraukan koridor hukum, norma sosial menjadikan kualitas demonstrasi atau unjuk rasa pertanyaan besar di mata publik.

Padahal demonstrasi atau unjuk rasa hanyalah jalan terakhir apabila terjadi sumbatan (bottle neck) saluran aspirasi sesuai aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sepanjang saluran aspirasi diatur konstitusi masih lancar dan berjalan sebagaimana mestinya, demonstrasi atau unjuk rasa tidak diperlukan. Akan tetapi, bila saluran aspirasi telah tersumbat maka demonstrasi atau unjuk rasa membuka sumbatan-sumbatan itu sangat diperlukan, dengan tetap menghormati, menjunjung tinggi aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta norma-norma hidup ditengah masyarakat, bangsa dan negara.

Karena itu, Kepolisian Republik Indonesia serta aparat penegak hukum lainnya harus bertindak tegas terhadap "Demo Inkonstitusional", termasuk kepada aktor intelektual, juragan "biro jasa" demonstrasi atau unjuk rasa sesuai koridor aturan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini.

Prinsip "equality before the law" harus ditegakkan terhadap siapa pun, alasan apapun, kapan pun agar keamanan, kenyamanan, ketertiban, kondusivitas berbangsa dan bernegara terjamin.

Demonstrasi atau unjuk rasa tidak boleh sekali-sekali mengintervensi aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, UUD RI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah HARGA MATI.

Medan, 10 Mei 2019.
Salam NKRI......!!! MERDEKA........!!!
Drs. Thomson Hutasoit.
  BeritaTerkait
  • Serikat Pekerja Pembaca Meteran Listrik Sumatera Utara (SP2MLSU) Demo PLN Wilayah I Sumut

    3 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak): Anggota Serikat Pekerja Pembaca Meteran Listrik Sumatera Utara (SP2MLSU) berunjuk rasa di kantor PLN Wilayah I Sumut yang berada di Jalan Kol Yos Sudarso, Selasa 7 Juni 2

  • Pemuda Pancasila Turut Suarakan Penuntasan Krisis Listrik di Binjai

    3 tahun lalu

    Sementara itu, salah seorang ibu muda di sekitar lokasi aksi unjuk rasa ini mengungkapkan bahwa rumah yang didemo massa PP itu merupakan kediaman Farid, yang disebut warga pernah bertugas mengabdi pada negara namun warga enggan menyebutkan dimana Farid pe

  • Huawei Undang 15 Mahasiswa Terbaik Indonesia ke Tiongkok

    3 tahun lalu

    Shenzhen(Pelita Batak): PT Huawei Tech Investment (Huawei Indonesia), penyedia solusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) global terkemuka, untuk keempat kalinya kembali mengajak 15 mahasiswa

  • Demo Disebut Hanya Memperburuk Kondisi Ekonomi yang Tengah Lesu

    3 tahun lalu

    Jakarta(Pelita Batak): Yopie Hidayat, kolumnis ekonomi yang juga mantan Juru Bicara Wapres Boediono, menegaskan, saat ini, kondisi ekonomi global tengah dalam kondisi sangat tidak bagus, bahkan bis

  • GMKI-PMKRI-GMNI Sampaikan Komitmen Menjaga Nusantara ke Ketua PBNU

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Pengurus Pusat GMKI, PP PMKRI, dan Presidium GMNI diterima oleh Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj di ruang kerjanya Lt. 3 Gedung PBNU, Selasa (21/3/2017). Said Aqil Sira

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb