KSP Makmur Mandiri
Kamis, 12 Juli 2018 06:14:00

KABAR DARI SEBERANG

Awas Operasi Tangkap Tangan KPK

BAGIKAN:
Ist
Bachtiar Sitanggang
Oleh: Bachtiar Sitanggang 

Setuju atau tidak setuju Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap terduga yang melakukan tindak pidana korupsi (tipikor), kenyataannya banyak pejabat dan swasta yang terkena OTT KPK, dan hampir seluruhnya dihukum, sebab mudah pembuktiannya.
Mengapa disebut mudah pembuktiannya, sebab sang target OTT sudah diintai beberapa waktu melalui penyadapan pembicaraan lewat alat komunikasi serta keseharian orang itu sudah diintai petugas KPK, mungkin sampai sedetail-detailnya. Sehingga penangkapan itu hanya suatu tindakan akhir dari suatu "kejahatan" yang telah diintai sejak beberapa waktu sebelumnya.

Seorang target akan terdeteksi oleh petugas berhubungan dengan siapa saja, dan akan terekam siapa-siapa saja yang berhubungan dengan target OTT tersebut, sehingga dengan mudah diketahui ruang gerak dan sepak terjangnya. Berdasarkan hasil sadapan itu, tinggal konfirmasi saja serta klarifikasi kepada pihak-pihak yang terekam serta yang diperlukan. 

Dengan mudah suatu pembicaraan dari suatu alat komunikasi dengan nomor tertentu yang tersambung dengan nomor alat komunikasi lain, baik suara maupun huruf, tinggal menanyakan saja, apakah itu suara "Anda" dan itu dari email, WA atau SMS "Anda?" Kalau dibantah, diungkap lagi dengan yang lain-lain, termasuk hal-hal yang "tabu", misalnya, kata-kata mesra "cinta" dan "sayang" dari seorang laki-laki kepada istri orang lain dan atau sebaliknya, tentu dengan berbagai teknik penyidik dengan mudah menundukkannya. Yang paling menakjubkan, komunikasi yang disadap itu pun bisa berantai, dalam arti, tidak hanya alat komunikasi yang satu dengan yang lain, tetapi juga siapa-siapa yang berkomunikasi dengan kedua alat komunikasi yang di-"awasi".

Jaksa pun dengan mudah membuat dakwaan serta tuntutan, sebab dalam pembuktian di persidangan hasil OTT tersebut sulit dibantah. Barangkali yang bisa dilakukan seorang terdakwa, ya minta keringanan sajalah, yaitu klemensi, pengakuan bersalah dengan mohon keringanan. Semakin "Anda" berkelit, akan semakin dililit oleh bukti-bukti pelanggaran hukum yang "Anda" lakukan sebagaimana yang telah dimiliki penyidik KPK.

Penyidik KPK, berdasarkan hasil pantauan Pusat Komunikasi, dengan mudah mengetahui apa, mengapa, bagaimana, serta di mana "Anda", termasuk mengetahui melalui rekaman closed circuit television (CCTV) yang tersebar di hotel-hotal dan pusat-pusat keramaian seperti mal, bank, serta ATM. Mereka dapat mencetak foto sekejap, apabila "Anda" membantah.

Kira-kira  itulah yang terjadi dan yang akan dihadapi ke-38 anggota DPRD Sumatra Utara, yang sudah menjadi tersangka dalam kasus suap yang diterima dari Gatot Pudjonugroho. Sebagaimana diketahui bahwa mantan Gubernur Sumut beserta istrinya itu terjerat KPK adalah atas terkena OTT pengacaranya  M. Yagari Bhastara, anak buah Prof. Dr. OC Kaligis yang terkena OTT memberi suap kepada Hakim PTUN Medan.

Setuju atau tidak bahwa tipikor itu memang benar-benar menyengsarakan rakyat,  walaupun menyejahterakan segelintir orang, seperti ke-38 anggota DPRD Sumut itu, seandainya tidak terkena jerat hukum. Tapi, coba kalau 38 orang mendapat masing-masing Rp 300 juta saja sudah Rp 11.400.000.000, sudah bisa membangun berapa Puskesmas? Itu yang sudah ketahuan, bagaimana yang tidak ketahuan? 
Persoalannya, apakah "Anda" mau lingkungan "Anda" bersih dari korupsi? Menurut Cak Lontong, komedian  terkenal yang nama aslinya  Ir. Lies Hartono, semua korupsi tetapi sedikit yang koruptor, sebab predikat koruptor harus melalui putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kalau mau, gampang caranya. Cari di Google dengan mengetik: cara melapor ke kpk, "Anda" akan menemukan KPK Wishtleblowers System https://kws.kpk.go.id.

"Anda" akan menemukan bagaimana cara melapor tentang ada atau akan ada dugaan tipikor yang dilakukan oleh siapa pun di sekitar "Anda" termasuk atasan mau pun pejabat negara di tempat "Anda". Kalau laporan "Anda" dianggap berdasar oleh KPK, kalau perlu informasi tambahan dari "Anda" akan dihubungi, kalau tidak perlu, tetapi dugaan itu ditengarai KPK benar adanya, maka akan dilakukan "pengintaian" seperti yang telah diuraikan di atas.
Jadi, sebagai warga masyarakat hindarilah menjadi bagian dari pelaku tipikor, apalagi sebagai penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang yang ada kaitannya dengan tipikor yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau aparat penegak hukum. *** (Penulis adalah wartawan senior dan advokat)
  BeritaTerkait
  • OTT Lagi, Siapa Menyusul?

    4 bulan lalu

    November tahun lalu saya berkunjung ke LP Sukamiskin, Bandung, ngobrol dengan teman tentang "pelemahan KPK" oleh Pansus DPR RI yang mendatangi LP. Rekan itu mengatakan, bahwa di sini ada dua pendapat

  • BREAKING NEWS! Saber Pungli Polri OTT di Taput, Kepala Dinas Pendidikan Diangkut

    2 tahun lalu

    Taput (Pelita Batak) :Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara Drs Jamel Panjaitan tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Saber Pungli Polri dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli)

  • Parlindungan Purba Kaget Anggota DPD RI Tertangkap KPK

    2 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) :Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba menyatakan kaget atas kabar tertangkapnya seorang anggota DPD RI dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK karena diduga menerima suap.

  • Operasi Tangkap Tangan, Paminal Mabes Polri Amankan Dirnarkoba Polda Bali

    2 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak): Pengamanan Internal (Paminal) Polri dikhabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Dirnarkoba Polda Bali Kombes FHP di Mapolda Bali pada  hari Senin 19 Sep

  • Luhut B Panjaitan Sebut Pemerintah Berupaya Berantas Pungli

    2 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) : Maraknya praktek pungutan liar (pungli) di segala aspek, membuat pemerintah terus berupaya keras untuk memberantasnya menyusul operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan.

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb