• Home
  • News
  • WWF-Indonesia Ajak Pemerintah Cari Solusi Alternatif KelolaTata Ruang Pulau Sumatera
Senin, 27 Februari 2017 19:40:00

WWF-Indonesia Ajak Pemerintah Cari Solusi Alternatif KelolaTata Ruang Pulau Sumatera

BAGIKAN:
Ist
Dr. Prabianto Mukti Wibowo
Jakarta (Pelita Batak): Kondisi Pulau Sumatera kian memprihatinkan, data WWF-Indonesia menunjukan bahwa luasan hutan Pulau Sumatera menyusut, dari 15,8 juta hektare pada tahun 2000 menjadi 10,5 juta hektare tahun 2016. 
 
Tak hanya itu, data WWF Indonesia juga menunjukan jumlah populasi satwa liar dilindungi juga menurun seperti Harimau Sumatera (Phantera tigris sumatrae) yang jumlahnya tersisa 371 dari 400 ekor tahun sebelumnya. Diperlukan solusi alternatif terintegrasi yang menyatukan kepentingan ekonomi dan pelestarian ekosistem, untuk mengelola Tata Ruang Pulau Sumatera, agar tidak terlambat menjadi bencana ekologis yang lebih parah. 
 
Untuk itu, bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan WWF-Indonesia melalui program kemitraan Millenium Challenge Account-Indonesia (MCA-I) mengadakan Forum Dialog Tata Kelola Tingkat Nasional Tentang Badan Kerjasama Ekonomi Hijau RIMBA, 27 Februari-1 Maret 2017 di Hotel Ambhara, Jakarta. 
 
Koridor RIMBA meliputi kawasan Riau, Jambi dan Sumatera Barat (RIMBA) dengan luasan 3,8 hektar merupakan salah satu dari lima koridor ekosistem se-Sumatera yang termaktub dalam pasal 48, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencata Tata Ruang Pulau No 13 /2012 sebagai kawasan yang menghubungkan beberapa kawasan konservasi untuk mengakomodasi pengelolaan hasil alam (jasa ekosistem) dan keragaman hayati secara lestari yang diwakili oleh spesies langka sebagai payung antara lain harimau Sumatera, gajah Sumatera dan burung. 
 
Dilihat dari segi status kawasan Koridor RIMBA terdiri dari kawasan hutan dan area penggunaan lain, sedangkan ditinjau dari batas administrasi merupakan bagian dari 3 provinsi (Riau, Jambi dan Sumatera Barat) dan 19 kabupaten.
 
Lebih lanjut, Asisten Deputi  Tata Kelola Kehutanan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Dr. Prabianto Mukti Wibowo, mengatakan.  "Koridor RIMBA merupakan bagian dari rencana rinci tata ruang nasional yang penting untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan kelestarian lingkungan alam melalui peningkatan ekonomi masyarakat lokal berbasis prinsip ekonomi hijau. Hal ini juga akan berkontribusi untuk upaya penurunan emisi gas rumah kaca", tukas Prabianto. 
 
Senada dengan hal tersebut, Direktur Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Tata Ruang Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Dwi Haryawan, menyebutkan, "Koridor Rimba butuh adanya lembaga pengelola lanskap koridor, untuk itu perlu didorong regulasi sebagai payung hukum tata kelola koridor Rimba". Lanjut Dwi, "Lembaga ini diharapkan menjadi model untuk pengelolaan empat koridor ekosistem lainnya yang juga telah ditetapkan dalam Perpres No 13 Tahun 2012".
 
"Pentingnya kehadiran kelembagaan RIMBA karena kita berlomba dengan waktu terhadap terjadinya bencana ekologis Pulau Sumatera jika tidak dikelola secara baik, untuk itu perlu segera mewujudkan model pengelolaan lanskap koridor Rimba yang terintegrasi ini dalam bentuk Badan Kerjasama Ekonomi Hijau RIMBA, bentuknya seperti lembaga yang dapat mengelola lanskap," jelas Thomas Barano, Strategic Leader Conservation Science Unit  WWF-Indonesia. Lanjut Barano, "Diharapkan dengan adanya lembaga ini dapat menjawab permasalahan ruang antar lintas provinsi di koridor RIMBA juga pemantauan pemanfaatan ruang". 
 
Diharapkan perwujudan tata kelola koridor RIMBA dapat mensinergikan hubungan kerjasama kelembangaan antara pemerintah pusat dan daerah, juga secara horisontal antar tiga daerah propinsi dalam hal pengembangan program ekonomi hijau dengan melakukan pemantauan pemanfaatan ruang, sehingga menjadi solusi dalam mengatasi masalah lingkungan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah secara berkelanjutan.(R2/rel)
  BeritaTerkait
  • WWF: Tata Kelola Berbasis Lanskap Solusi Alternatif Pengelolaan Koridor Rimba

    tahun lalu

    Jakarta(Pelita Batak): Jumlah daratan Pulau Sumatera seluas 46 juta hektar. Dari luasan tersebut, pada tahun 2000, luas hutan tersisa 15,3 juta hektar. Tetapi 2016, luas hutan Pulau Sumatera menyus

  • Kadin Komitmen Dukung Pertumbuhan Ekonomi Sumut

    6 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Utara (Sumut) berkomitmen turut terlibat aktif dalam mendongkrak pertumbuhan perekonomian Sumut. Sebagai pintu gerbang Indonesia bagian

  • Peringatan Hari Nusantara di Sergai, Gubernur : Cintai dan Jaga Laut Kita

    tahun lalu

    Serdangbedagai (Pelita Batak) :Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) HT Erry Nuradi memperingati Hari Nusantara ke-17 tingkat Provinsi Sumatera Utara di Pantai Sri Mersing, Kabupaten Serdang Bedagai, Selasa (20/12/2016).

  • Walikota Medan Pimpin Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke 89 Tahun

    7 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke 89 Tahun, di Kantor Walikota Medan, Sabtu (28/10).Upacara ini dihadiri oleh Wakil Waliko

  • Liber Simbolon : Bandara Silangit Sumatera Utara Dibangun Saat Pendudukan Jepang

    7 bulan lalu

    Pangururan(Pelita Batak): Upaya pemerintah untuk membenahi berbagai sektoral infrastruktur antara lain pariwisata, perkebunan, pelabuhan, pertanian, jalan tol, lapangan udara  di Sumatera Utara m

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. ariewebnet