• Home
  • News
  • Terkait Kasus Mangkrak Bupati Simalungun, KPK Kordinasi dengan Polri
KSP Makmur Mandiri
Sabtu, 08 April 2017 09:32:00

Terkait Kasus Mangkrak Bupati Simalungun, KPK Kordinasi dengan Polri

BAGIKAN:
ist|PelitaBatak
Ketua KPK Agus Rahardjo
Medan (Pelita Batak) :
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung, untuk menelusuri kasus dugaan korupsi menyangkut Bupati Simalungun JRS.
 
"KPK perlu berkordinasi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Saya baru mengetahui ada kasus yang "mangkrak" terkait Bupati Simalungun," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, saat ditemui seusai berbicara tentang pemberantasan korupsi di Gedung Biro Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan, Sumatera Utara, Jumat (7/4/2017).
 
Kata Ketua KPK, sinergi antarlembaga penegak hukum itu merupakan bentuk komitmen dalam upaya memberantas praktik korupsi. Makanya, nanti kita koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan Agung. "Inikan kasusnya sudah lama, dimasa Pimpinan KPK sebelumnya, nanti setiba di Jakarta, saya akan tanya penyidik KPK," ujar Agus Rahardjo, yang buru-buru masuk kedalam mobil.
 
Pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo ini, saat menjawab pertanyaan wartawan, terkait 'mangkrak' nya beberapa kasus Bupati Simalungun JRS, diantaranya kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana kesejahteraan guru swasta dan honor senilai Rp1,27 miliar, kasus pertama yang menerpa JRS selaku Bupati Simalungun periode 2010-2015.
 
Sekedar diketahui, sejak menjadi Bupati Simalungun, satu setengah tahun yang lalu, JR Saragih sudah menghadapi tiga laporan dugaan korupsi dan dua dugaan suap yang masuk ke meja pengaduan KPK. Bahkan, empat kasus di antaranya juga ditangani Polda Sumut dan satu kasus lagi ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).
 
Dari lembaga tersebut, Polda Sumut lebih maju memproses kasusnya. Sejak Januari 2012, Subdit Tipikor Direktorat Rekrimsus Polda Sumut sudah memanggil beberapa saksi para guru yang tidak menerima uang insentif semester II 2010. Bahkan, dalam kasus ini Ketua PGSI Simalungun, Zulpan juga pernah dipanggil penyidik Polda Sumut.
 
Berdasarkan informasi yang dihimpun, tidak hanya Syofiar dan Zulpan yang diperiksa penyidik Subdit Tipikor Direktorat Rekrimsus Polda Sumut, tapi juga Anggota DPRD Simalungun bernama Bernhard Damanik dan beberapa kepala sekolah, serta empat pejabat di Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan, telah dimintai keterangan sebagai saksi oleh Tim Penyidik.
 
Terkait pemeriksaan itu, Direktur Kriminal Khusus Polda Sumut, Kombes Sadono Budi Nugroho (sewaktu menjabat-red) juga pernah menyatakan, penyidikan kasus ini sudah mulai menunjukkan kemajuan. Ketika itu, Kombes Sadono menuturkan, kasus-kasus dugaan korupsi Bupati Simalungun JRS menjadi salah satu prioritas utama dari sekian kasus korupsi yang diduga melibatkan pejabat negara yang ditangani Tipikor Polda Sumut. 
 
"Ada empat kasus dugaan korupsi menyangkut Bupati Simalungun JRS yang dilaporkan dan ditangani timnya," ungkap Kombes Sadono Budi Nugroho, beberapa waktu lalu.
 
Selanjutnya, kasus dugaan korupsi kedua yang masuk ke meja KPK dan Polda Sumut adalah terkait jebloknya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Simalungun Tahun 2010 sekitar Rp 48 miliar yang diperoleh dari hasil temuan BPK RI.
 
Kasus ketiga adalah dugaan penyelewengan dana insentif pajak tahun 2009 sebesar Rp 2,5 miliar. Dana ini diduga dibagi-bagi JRS saat baru menjabat selama dua bulan sebagai Bupati Simalungun, dimana uang itu merupakan dana insentif yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak kepada Pemkab Simalungun pada Desember 2010, atas keberhasilan Pemkab Simalungun meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi pada tahun 2009.
 
Padahal penggunaan uang tersebut diatur dalam PP 69/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah. Beberapa nama yang diduga menikmati uang tersebut adalah Wakil Bupati Simalungun ND, Sekda Simalungun IG, dan Kadis Pendapatan Simalungun RS.
 
Untuk diketahui sebelumnya, KPK dan Kejati Sumut sudah menerima laporan dugaan korupsi ini. Namun Kejati Sumut lebih gesit dari KPK dalam menangani kasus ini. Beberapa saksi sudah dipanggil untuk dimintai keterangan. Bahkan pelapor sudah diminta beberapa kali untuk melengkapi bukti laporannya. Meski demikian, hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan. (TAp)
  BeritaTerkait
  • Rencana Pembangunan Kawasan Danau Toba dan Peluang Masyarakat Adat Diseminarkan di Parapat

    2 tahun lalu

    Parapat (Pelita Batak): KSPPM, BAKUMSU, CAPPA dan Sajogyo Institute bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) dan Kantor Staf Presiden (KSP) menyelenggarakan seminar

  • Masyarakat Harus Menahan Diri Dan Tidak Termakan Provokasi

    2 tahun lalu

    Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi meminta masyarakat untuk menahan diri dan tidak terpancing dengan isu intoleransi (SARA) yang dapat mencederai harmonisasi dan kerukunan umat beragama di Sumut.

  • Pasis Sespimmen Polri Dikreg ke-57 : Kamtipmas dan Pelayanan Publik Harus Diutamakan

    12 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Perwira siswa (Pasis) Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-57 Mabes Polri mengunjungi DPRD Medan, Rabu (13/9/2017). Dalam kunjungan ini, p

  • Kapal Tenggelam, Tanggung Jawab Siapa?

    3 bulan lalu

    Pelitabatak.com -Kapal KM Sinar Bangun tenggelam di perairan Danau Toba, Sumatera Utara, pada pukul 17.30 WIB. "Kapal KM. Sinar Bangun karam di perairan Danau Toba Prapat diduga akibat cuaca buruk," k

  • Kembangkan Inovasi 'Unit Reaksi Cepat Anti Kekerasan Anak dan Perempuan'

    2 tahun lalu

    Batu Bara (Pelita Batak) : Untuk ke tiga kalinya Bupati Batu Bara H OK Arya Zulkarnain SH MM meraih penghargaan Kepala Daerah Innovatif dari Koran Sindo tahun 2016 di Bandung, Jawa Barat. Sebelum nya Bupati Batu Bara meraih penghargaan Kepala Daerah Inov

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb