• Home
  • News
  • Temui Menteri PUPR, Parlindungan Purba : Kordinasi Semua Pihak untuk Pembangunan Infrastruktur Sumut
KSP Makmur Mandiri
Selasa, 29 Januari 2019 14:10:00

Temui Menteri PUPR, Parlindungan Purba : Kordinasi Semua Pihak untuk Pembangunan Infrastruktur Sumut

BAGIKAN:
ist|pelitabatak
Wakil Ketua Komite 2 DPD RI Parlindungan Purba SH MM berdiskusi dengan Menteri PUPR RI, Basuki Hadimuljono di Jakarta
Jakarta (Pelita Batak):
Kordinasi semua pihak diharapkan lebih intens, dengan mengutamakan komunikasi dan pertimbangan kebutuhan bersama menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Sumut. Demikian disampaika Anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba SH, MM usai menemui Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta menyampaikan sejumlah informasi tentang kendala pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara.

Senator yang tidak jemu-jemu bersuara untuk kepentingan Sumatera Utara ini, mengakui banyak hal yang masih harus dikoordinasikan dengan oemerintah pusat. Demi terwujudnya pembangunan di Sumatera Utara.  "Tadi saya bertemu bapak menteri, untuk menyampaikan berbagai hal setelah saya keliling di kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Ada berbagai hal yang kita sampaikan, dan dalam waktu dekat akan dibicarakan adn dicari solusi untuk penanganan sejumlah permasalahan yang kita hadapi di Sumut," kata Wakil Ketua Komite 2 DPD RI ini kepada wartawan di Jakarta.

Disampaikannya, sampai saat ini banyak hal yang menjadi kendala pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, sungai dan perariran di Sumut. Di Nias, Parlindungan menemukan adanya kendala pembangunan lima unit jembatan karena kendala pembebasan lahan. Kendala hampir sama juga ditemui di hampir seluruh wilayah Sumatera Utara.

"Maka itu, kita minta agar dalam waktu dekat dilakukan rapat teknis bersama seluruh Kepala Daerah di Sumut, untuk duduk bersama dan menyamakan persepsi dan visi untuk mencari solusi untuk berbagai kendala-kendala yang dihadapi. Kita melihat sudah ada upaya selama ini yang dilakukan oleh pemerintah daerah, namun masih perlu lebih ditingkatkan dengan menggunakan metode-metode yang mudah dimengerti masyarakat. Sinergitas dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota sangat dibutuhkan untuk kesuksesan pembangunan di Sumut," ujarnya.

Melalui rapat bersama ini, melalui kordinasi Kementerian yang menangani Jalan, jembatan, sungai dan air di Sumut akan tercipta sebuah komunikasi yang terintegrasi. "Ini sangat dibutuhkan untuk mendorong kordinasi yang intesif antar daerah di Sumut, khususnya kabupaten maupun kota yang berbatasan," ujarnya.

Parlidungan Purba juga mengapresiasi Kementerian PUPR yang akan melakukan penelitian untuk penggunaan karet (lateks) untuk campuran aspal. Harga komoditi karet sampai saat ini belum mengukir senyum di wajah para petani karet.

"Ini kita harapkan segera dilakukan, karena akan sangat membantu para petani karet kita. Khususnya perkebunan rakyat. Dengan pencampuran karet dengan aspal, akan lebih mengangkat harga karet lokal," ujar Parlindungan.

Menurut data Pemerintah Provinsi Sumut, luas tanaman karet rakyat di Sumatera Utara selama periode 2013-2016 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,45 persen per tahun. Pada tahun 2013 luas tanaman karet rakyat adalah sebesar 394.113,57 ha, menjadi 394.519 ha pada tahun 2016. Kabupaten Mandailing Natal, Langkat, dan Padang Lawas Utara merupakan pusat perkebunan karet rakyat di Sumatera Utara. "Masyarakat petani komoditi karet ini harus menjadi perhatian kita kedepan, jangan sampai komoditi yang selama ini kita andalkan justru beralih nantinya, serta perlu diupayakan peningkatan kesejahteraan petani," ujarnya. (TAp)
  BeritaTerkait
  • Ketua Komite II DPD RI akan Temui Gubsu, Minta Segera Bentuk Komite Keselamatan Konstruksi

    12 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Ambruknya Jembatan Widang Tuban di Kabupaten Tuban, Jawa Timur menjadi perhatian nasional. Untuk menghindari kecelakaan konstruksi lainnya, Pemerintah daerah diharapkan menindakla

  • Dorong Pembentukan Komite Daerah Keselamatan Konstruksi, Parlindungan Purba : Infrastruktur Urat Nadi Perekonomian

    tahun lalu

    Medan (Pelita Batak):Sejumlah masalah atau persoalan masih terjadi dalam proses pengerjaan konstruksi bahkan pasca pengerjaan. Padahal, infrastruktur adalah urat nadi perekonomian yang harus diperhati

  • Pemerintah Harus Serius Tangani Perikanan di Danau Toba

    3 tahun lalu

    Jakarta(Pelita Batak):   Matinya ribuan ikan milik petani Keramba Jala Apung (KJA) di sentra budidaya ikan Haranggaol, Simalungun harus disikapi segera, bijak dan terpadu oleh Pemerint

  • Dirgahayu ke 14 Humbahas: Sekilas Sejarah Peran Serta Masyarakat yang Ada di Parserahan Atas Berdirinya Kabupaten Humbang Hasundutan

    2 tahun lalu

    Oleh: Gandhi PakpahanPARNADOS (PARSAHUTAON NAHUMALIANG DOLOKSANGGUL)PARNADOS yang berdiri pada tanggal 27 Januari 1995 mempunyai benang merah dengan PERNADOS yang berdiri sebelumnya dan wadah lain set

  • Empat Menteri dan Jaksa Agung Teken MoU Percepatan Pembangunan Infrastruktur Serta Penataan Aset BUMN di Sumut

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri PU PR Basoeki Hadimoeljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Jaksa Agung HM Prase

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb