• Home
  • News
  • Temuan BPK: Rekanan Tak Kembalikan Kerugian Negara, Pemko Padangsidimpuan Tak Raih WTP
KSP Makmur Mandiri
Sabtu, 22 Juni 2019 09:27:00

Temuan BPK: Rekanan Tak Kembalikan Kerugian Negara, Pemko Padangsidimpuan Tak Raih WTP

BAGIKAN:
Saut Togi Ritonga |Pelitabatak
Ketua Pansus DPRD Marataman Siregar Ketika Menyerahkan Hasil Pembahasan LHP LPJ Pemko Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2018 kepada Walikota Irsan Effendi Nasution

Padangsidimpuan (Pelita Batak) :

Adanya sejumah rekanan yang bermasalah dan belum melakukan pengembalian temuan BPK RI tahun anggaran 2018 dinilai menjadi penyebab gagalnya Pemko Padangsidimpuan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pansus atas Pembahasan  LHP BPK RI terhadap Laporan Pertanggung Jawaban APBD Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2018, di gedung DPRD Kota Padangsidimpuan, Jumat  21 Juni 2019.

Rapat paripurna dewan itu dipimpin Ketua DPRD Taty Ariyani Tambunan dan dihadiri Walikota Irsan Efendi Nasution bersama Wakil Walikota Arwin Siregar beserta sejumlah pimpinan OPD se jajaran Pemko Padangsidimpuan.

Ketua Pansus DPRD Marataman Siregar menyampaikan hasil pembahasan pansus terhadap LHP BPK RI atas LPJ APBD Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2018 yang terkhusus menyoroti masih adanya rekanan yang belum melakukan pengembalian atas temuan BPK RI hal ini dinilai merugikan terhadap perolehan opini BPK maupun terhadap keuangan daerah.

Usai rapat paripurna, Walikota Padangsidimpuan Irsan Effendi Nasution ketika dikonfirmasi wartawan terkesan enggan membeberkan  sejumlah rekanan yang bermasalah itu. Utara.

"Tidak ingat saya semua jumlahnya, by name by angka itu yang menjadi temuan BPK RI, sehingga kita gagal mencapai WTP. Seharusnya kita mendapatkan predikat tersebut, akibat tidak ada niat baik rekanan untuk memulangkan hasil temuan maka kita hanya mendapatkan WDP," ujarnya.

Walau terkesan enggan membeberkan sejumlah rekanan yang belum melakukan pengembalian itu, namun Irsan mengatakan Pemkot Padangsidimpuan akan segera memblack list rekanan yang bermasalah tersebut jika tidak ada upaya pengembalian temuan tersebut.

"Kita juga tidak sungkan untuk memblack list rekanan jika bandel dan melanggar aturan," katanya.

Sementara itu Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Padangsidimpuan Marataman Siregar mengatakan pihaknya akan menempuh jalur hukum terhadap rekanan yang bermasalah dan belum mengembalikan uang kepada pemerintah daerah atas temuan BPK RI.

Dikatakannya, sedikit nya ada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Padangsidimpuan yang dinilai bermasalah dengan rekanan, seperti Dinas Perumahan dan Permukiman, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial.

"Memang ada yang sudah membayar, kemudian belum membayar, dan ada yang mencicil, itu berdasarkan keterangan dari masing-masing OPD berdasarkan temuan BPK RI tersebut.

Jika tidak ada niat baik rekanan dalam mengembalikan uang rakyat yang mencapai miliaran rupiah, maka alternatifnya akan ditempuh jalur hukum," pungkasnya. (Saut Togi Ritonga)

  BeritaTerkait
  • Disangkakan Korupsi Proyek Traffic Light, Kadishub Kota Padangsidimpuan Ditahan

    12 bulan lalu

    Padangsidimpuan (Pelita Batak) : Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Pemko Padangsidimpuan berinisial IH bersama mantan Kadishub, ABL ditahan Satreskrim Polresta Sidimpuan atas dugaan korupsi pengada

  • Polisi Bidik Rekanan Kasus Dugaan Korupsi Traffic light Padangsidimpuan

    11 bulan lalu

    Padangsidimpuan (Pelita Batak) : Penyidik kepolisian berencana menahan oknum kontraktor berinisial BL atas pengerjaan proyek traffic light di Jalan Merdeka, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padan

  • Penetapan Tersangka Kasus Patung Yesus di Tapanuli Utara Dinilai Terlalu Dini

    3 tahun lalu

    Taput(Pelita Batak):Penetapan tersangka oleh Polres Tapanuli Utara terhadap MS (rekanan) pembangunan Patung Yesus dan SP (PPK Dinas Cipta Karya) dinilai terlalu dini. Pasalnya Polres Taput belum me

  • Cari Bukti Korupsi, Kejati Geledah Kantor Pusat Bank Sumut Jl Imam Bonjol Medan

    3 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak):   Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menggeledah Kantor Pusat Bank Sumut di Jl Imam Bonjol Medan, Rabu 15 Juni 2016. Penggeledahan itu terkait penetap

  • Jaksa Sita 90 Item Dokumen Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan DAK Tahun 2015 Kabupaten Langkat

    3 tahun lalu

    Langkat (Pelita Batak): Kejaksaan Negeri Langkat menggeledah Kantor  Dinas Pendidikan dan Pengajaran  Kabupaten Langkat  di Komplek Pemkab Langkat di Stabat, Senin 27 Juni 2016. Sela

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb