• Home
  • News
  • Tempel Surat Edaran di Rumah Warga, Pomparan Oppu Ondol Butar Butar Kecewa Sikap BPODT
KSP Makmur Mandiri
Kamis, 13 Juni 2019 11:59:00

Tempel Surat Edaran di Rumah Warga, Pomparan Oppu Ondol Butar Butar Kecewa Sikap BPODT

BAGIKAN:
ist|pelitabatak
Sigapiton (Pelita Batak):
Masyarakat Dusun Sileang-leang Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) resah dengan tindakan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT). Bahkan, pihaknya menilai tindakan kali ini sangat tidak menghargai ketenteraman warga sekitar.

Pasalnya tindakan pihak BPODT yang dianggap mengklaim sepihak tanah tempat tinggal warga sebagai miliknya dengan dalih mengantongi sertifikat HPL (Hak penggunan Lahan). Anehnya, BPODT dalam isi surat yang tertanggal 10 Juni 2019 tesebut ditanda tangani langsung Arie Prasetyo selaku Dirut. Tindakan ini dinilai warga sebagai upaya meneror warga untuk membongkar rumah tempat tinggal yang berada disekitar zona HPL dimaksud.

Informasinya, surat edaran tertempel di rumah warga tanpa sepengetahuan warga. Seolah warga dituding sebagai penghuni ilegal.

Hal tersebut diungkapkan Mangatas Togi Butarbutar selaku perwakilan masyarakat Dusun Sileang-leang (Keturunan Oppu Ondol Butarbutar) kepada wartawan melalui Whatsapp nya, Kamis (13/6/2019). Menurutnya penerbitan sertifikat HPL (Hak Pengelolaan) BPODT seluas 279 ha yang mencaplok tanah adat Marga Butarbutar Sigapiton seluas 120 hektar dipaksakan dan terindikasi ilegal.



Sementara persoalan tuntutan status tanah milik masyarakat belum dituntaskan dengan Clean and Clear malah sertifikat tanah atas nama BPODT sudah terbit.

Ironisnya salah satu Direktur BPODT juga beraninya melarang pihak PLN untuk pemasangan listrik ke rumah-rumah masyarakat yang ada di Dusun Sileangleang tanpa persetujuan pihaknya.

"Kami Masyarakat selaku pemilik tanah dituding sebagai penghuni liar atau ilegal. Luar biasa petinggi BPODT ini?! Kami miris dan sedih lihat fakta dan kenyataan pahit ini. Kebijakan pemerintah pusat ini jelas-jelas telah mencoreng dan mencederai program pemerintah dibawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi yang kita agung-agungkan pro rakyat!!" ujarnya via.

Sementara itu Ketua DPD Sumut Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Pamostang Hutagalung mengatakan agar BPODT jangan sesuka hati mengklaim tanah tersebut miliknya karena masih sengketa. Dan terkait surat edaran yang ditempeli di rumah warga sangat tidak manusiawi karena rumah itu adalah hak warga kenapa tidak langsung ke personnya.

"Jadi BPODT janganlah menyakiti hati masyarakat dan terkait sertifikat BPODT kita akan melakukan langkah hukum ke Tata Usaha Negara (TUN)," ujarnya.

Sementara itu Direktur Pemasaran BOTD Basar Simanjuntak saat dihubungi mempersilahkan GMPK menempuh jalur hukum, "Karena ini negara hukum, akan sangat baik kalau lewat hukum. Kehadiran BPODT adalah dalam rangka pelayanan umum. Sama seperti membangun jalan tol, maka program prioritas pemerintah ini akan jalan terus, baik ada sengketa atau tidak," ujarnya lewat pesan tertulis Whatsapp.

Dan terkait sertifikat yang dimiliki BOTD Basar mengatakan bahwa BPOTD diberikan tanah oleh pemerintah, "Lae, harus paham urutannya. BPODT diberikan tanah oleh Pemerintah/KLHK dalam bentuk sertifikat HPL itu. Artinya itu tanah pemerintah," ujar Basar. (tim)

  BeritaTerkait
  • Daompung Nahinan

    2 tahun lalu

    Tardok do jolma nahinan Daompung nahinan. Jolma nahinan ima sundut na mengalami zaman Boladda, Nippon, Sukarno sahat tu masa ni Suharto. Tukkang do Oppung doli. Hira sude do na berbahan hau boi dit

  • Warga Jalan Rakyat & Jalan Pelita Minta Wali Kota segera Tertibkan PKL

    3 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Warga Jalan Rakyat dan Jalan Pelita, Kelurahan Sidodame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan mengaku sangat resah atas keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di pinggir jalan. Selain menyebabkan penyempitan ruas jalan sehi

  • Jargon Minoritas-Mayoritas Keagamaan Belum Hilang

    3 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Masa Bakti 2015 – 2020, Baktinendra Prawiro,MSc,MH mengatakan persoalan politik di I

  • Keluarga Pasien RSUD Pirngadi Ngadu Sambil Menangis

    tahun lalu

    Medan (Pelita Batak):Dihari pertama  kerja ditahun 2018, Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi langsung  melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD

  • Di Mana Tanah Dipijak, Di Situ Langit Dijunjung

    tahun lalu

    Oleh: Ronsen LM PasaribuPepatah Melayu ini sudah kita dengar ketika akan berangkat merantau disampaikan oleh orangtua sebagai sebuah bekal diperjalanan bahkan resep utama dalam kehidupan ditempat yang

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb