• Home
  • News
  • Tak Kuorum, Sidang Paripurna DPRD Tobasa Akhirnya Ditunda
KSP Makmur Mandiri
Minggu, 23 September 2018 12:24:00

Tak Kuorum, Sidang Paripurna DPRD Tobasa Akhirnya Ditunda

BAGIKAN:
Maria Sitorus
Suasana rapat paripurna
Tobasa ( Pelita Batak ): Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Toba Samosir (Tobasa) terpaksa ditunda karena kehadiran wakil rakyat tidak kuorum, Jumat 21 September 2018.

Padahal agenda paripurna sangat penting dan merupakan tugas pokok wakil rakyat yakni tugas budgeting.

Banyak pihak menyayangkan ketakhadiran anggota DPRD Tobasa  kurang setengah plus satu pada paripurna Penyampaian Nota Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2018.

Tak tercapainya kuorum kentara sekali terlihat pada deretan kursi wakil rakyat kosong. Pimpinan sidang paripurna, Ketua DPRD Toba Samosir Boyke Pasaribu , didampingi wakil ketua Tony Simanjuntak  ketok palu tanda sidang  ditunda setelah duakali rapat diskors menunggu kehadiran anggota DPRD agar kourum. 

"Sidang paripurna tadi kita tunda, karena anggota DPRD banyak yang tidak hadir," ujar Boyke  meninggalkan ruang sidang paripurna.

Menurutnya, berdasarkan aturan yang mengatur internal dewan, terdapat beberapa aturan tidak terpenuhi dalam menyelenggarakan rapat paripurna.

"Tata tertib DPRD mengatur kalau anggota tak quorum, yakni  1/2 plus 1, maka paripurna ditunda sampai satu jam ke depan," ujar Boyke .

Sebelumnya untuk memenuhi kuorum, Ketua DPRD   meminta Sekretaris Dewan Resman Sirait  menghubungi masing-masing anggota yang tidak hadir.

"Saya minta Sekwan segera menghubungi anggota Dewan yang tidak hadir, biar semuanya jelas dan terang, apakah sidang bisa dilanjutkan atau tidak," ujarnya.

Sejumlah aktivis dan masyarakat menyayangkan sikap dan ketidakhadiran para wakil rakyat ini pada rapat penyampaian  P-APBD 2018, terkait dengan etika anggota DPRD yang tidak konsisten dalam mengikuti dan menghadiri rapat maupun sidang paripurna itu semestinya pimpinan menjalin komunikasi dengan pimpinan fraksi dan partai.

"Itu harus dilakukan, demi menjaga konsistensi Anggota DPRD menghadiri rapat paripurna, agar tidak seperti ini lagi kejadiannya, masa yang hadir hanya 11 orang, lihat saja panitia atau sekwan sudah mencairkan anggaran untuk belanja rapat, kebutuhan akomodasi, konsumsi, snang dan lain sebagainya, mungkin termasuk ATK, itu sifatnya diambil dari belanja APBD namun hasilnya tidak ada, belum lagi waktu para Kadis (Kepala Dinas) dan Kabid (Kepala Bidang) menunggu dari pagi hingga petang hari meninggalkan pelayanan dikantor masing masing, namun hasil paripurna  nihil, sehingga kami menduga wakil rakyat ini tidak peduli dengan kepentingan masyarakat dalam percepatan pelayanan pembangunan," ujar Sitorus. 

Bahkan timbul dugaan di tengah para aktivis yang hadir para DPRD yang tidak hadir sedang ada lobi yang belum terealisasi dengan para SKPD terkait sehingga mereka enggan hadir. 

"Saya menduga ketidakhadiran para wakil rakyat ini berkaitan dengan masalah lobbi melobbi yang belum rampung dengan para SKPD, karena menurut pantauan kami sebagian besar para dprd ini banyak yang terlibat proyek dari dinas,"  pungkas para pemerhati Kabupaten Tobasa dengan kompak ketika  buka rapat tidak resmi di pelataran kantor DPRD. 

Sementara itu, peserta undangan Rapat Paripurna begitu mendengar adanya penundaan seperti yang disampaikan oleh pimpinan sidang itu, suasana dalam ruangan pun riuh dengan suara undangan yang terdiri dari unsur Pimpinan Daerah beserta jajarannya.(Maria)
  BeritaTerkait
  • Kronologi Tersendiri Penganiayaan Sebastian Hutabarat di TKP, Tempat Diskusi dan Minum Kopi

    tahun lalu

    08:15-08:20 Sepeninggal JM, SH ditarik kembali ke tempat diskusi dan minum kopi mereka sebelumnya. JS dan anggotanya mulai memaki-maki dan memukuli SH. Berkali kali Jautir menyebut siapa dirinya, dan

  • DPRD Langkat Sorot Ranperda Penyertaaan Modal PT Langkat Setia Negeri (LSN)

    3 tahun lalu

    Langkat (SIB): Sejumlah Fraksi DPRD Kabupaten Langkat meminta Panitia Khusus Ranperda DPRD  memberi kejelasan terkait keberadaan kepengurusan   PT Langkat Setia Negeri (LSN) , s

  • Dirgahayu ke 14 Humbahas: Sekilas Sejarah Peran Serta Masyarakat yang Ada di Parserahan Atas Berdirinya Kabupaten Humbang Hasundutan

    tahun lalu

    Oleh: Gandhi PakpahanPARNADOS (PARSAHUTAON NAHUMALIANG DOLOKSANGGUL)PARNADOS yang berdiri pada tanggal 27 Januari 1995 mempunyai benang merah dengan PERNADOS yang berdiri sebelumnya dan wadah lain set

  • DPRD Humbahas Sahkan Ranperda OPD Jadi Perda

    2 tahun lalu

    Pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang organisasi perangkat daerah (OPD) atas pengajuan Pemerintah Kabupaten Humbahas, akhirnya disahkan oleh DPRD setempat melalui sidang paripurnanya, Rabu (31/8/2016) di gedung rapat istimewa kantor DPR

  • Mendagri Diminta Batalkan Nurhajizah Sebagai Wagub Sumut

    2 tahun lalu

    Jakarta(Pelita Batak): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo diminta tidak mengesahkan Brigjen TNI (Purn) Nurhajizah Marpaung sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) karena masih meny

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb