• Home
  • News
  • TPF Perlu Minta Keterangan Buwas, Anang dan Gories Mere
KSP Makmur Mandiri
Selasa, 16 Agustus 2016 13:28:00

TPF Perlu Minta Keterangan Buwas, Anang dan Gories Mere

BAGIKAN:
Ist
Ketua Indonesia Narcotics Watch Josmar Naibaho
Pelita Batak : Indonesia Narkotics Watch mendesak Tim Pencari Fakta (TPF) penelusuran testimoni Freddy Budiman memeriksa dan meminta keterangan Kepala Badan Narkotika Nasional saat ini Komjen Pol. Budi Waseso dan dua mantan Kepala BNN sebelumnya, yakni Komjen Pol. Purn Anang iskandar dan Komjen Pol. Purn Gories Mere. Keterangan ketiganya akan sangat penting dan berguna dalam upaya mengungkap kebenaran pengakuan ini.
 
"Sebab kasus peredaran gelap narkoba  yang melibatkan Freddy Budiman mencuat sejak penangkapannya tahun 2009 dan berproses hingga akhirnya dieksekusi. Ketiga pejabat diyakini sangat mengetahui sepak terjang Freddy," ujar ketua Indonesia Narcotics Watch Josmar Naibaho di Jakarta (15/8/2016).
 
Untuk mempercepat pengungkapan kasus ini, semua instansi seperti BNN, Polri, Bea Cukai dan Kejaksaan juga harus memberi ruang seluas luasnya  kepada TPF untuk mengakses data dan informasi yang berhubungan dengan kasus ini. Termasuk memanggil dan meminta keterangan semua petugas yangani kasus Freddy Budiman.
 
Data dari INW menunjukkan, kasus yang melibatkan Freddy Budiman ini dimulai sejak tahun 2009 lalu saat ia ditangkap disebuah apartemen di Jakarta Barat dengan barang bukti 500 gr sabu. Saat itu Kalakhar BNN dijabat oleh Komjen Pol. Pur Gories Mere. Masih di era Gories Mere, usai menjalani hukuman, pada April 2011 ia kembali ditangkap atas kepemilikan  300 gr heroin, 27 gram sabu dan 450 gram bahan pembuat ekstasi.
 
Dari balik jeruji besi, pada tahun 2012, Freddy Budiman kembali  terlibat kasus import 1.5 juta butir ekstasi dari China dan 400 butir ekstasy dari Belanda. Proses hukum kasus ini ditangani BNN yang kala itu dipimpin Komjen Pol. Pur. Anang Iskandar.
 
Di era kepemimpinan Budi Waseso, Freddy Budiman menjalani eksekusi. Namun eksekusi ini menyisakan persoalan. "Wasiat" Freddy yang dititipkan ke Haris Azhar menuding keterlibatan aparat hukum yang disebut menerima aliran sejumlah dana. (TAp/rel)
  BeritaTerkait
  • Hakim Salah Kaprah, Kok Lama Banget Benernya

    11 bulan lalu

    Oleh: DR. Anang Iskandar, SIK, SH, MH. Ka BNN 2012 - 2015 Kabareskrim 2015 - 2016 Dosen Universitas Trisakti. Hakim wajib memvonis rehabilitasi dan kewajiban penegak hukum untuk menempatkan kedala

  • Ephorus HKBP Pastikan Medis dan Pegawai Rumah Sakit HKBP Balige Terima hak Gaji

    5 bulan lalu

    Balige(Pelita Batak): Pimpinan HKBP Ompu i Ephorus Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing mengunjungi Rumah Sakit HKBP Balige yang didampingi Praeses HKBP Distrik XI Toba Hasundutan Pdt. Donda Simanjuntak, S.Th

  • Pasca Pilkada, Gubernur Minta Paslon Jaga Situasi Terutama Saat Proses Penghitungan Suara

    2 tahun lalu

    Tapanuli Tengah (Pelita Batak) : Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Tengku Erry Nuradi bersama Kapolda Sumut Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel meninjau pelaksanaan pemungutan suara di Tapanuli Tengah

  • KIP Gelar Sidang Gugatan YPDT agar Pemerintah Buka Informasi Perusahaan yang Diduga Cemari Danau Toba

    2 tahun lalu

    Jakarta(Pelita Batak): Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Kamis 16 Februari 2017 pukul 13.00 WIB menggelar Sidang pemeriksaan awal sengketa informasi antara Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) sebaga

  • Diduga Langgar Hukum, Pengunjukrasa di Perayaan HUT Humbahas Diboyong ke Kantor Polisi

    2 tahun lalu

    Doloksanggul,Humbahas (Pelita Batak): Aksi unjukrasa puluhan orang yang mengaku dari mahasiswa pada saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-14 kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) di Tanah Lap

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb