• Home
  • News
  • Sutrisno Pangaribuan Sesalkan Bentrok Mahasiswa di DPRD Sumut
KSP Makmur Mandiri
Jumat, 21 September 2018 06:09:00

Sutrisno Pangaribuan Sesalkan Bentrok Mahasiswa di DPRD Sumut

Kapolrestabes Diminta Pulihkan Keamanan Kota Medan
BAGIKAN:
Ist
Sutrisno Pangaribuan
Medan(Pelita Batak): Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Sutrisno Pangaribuan yang sering menerima aspirasi masyarakat dan mahasiswa, menyayangkan bentrok yang melibatkan para pihak yang melakukan aksi di lingkungan DPRD Provinsi Sumatera Utara. 

Sutrisno meminta Kapolrestabes melakukan pendataan para korban luka akibat bentrok tersebut. Rumah sakit, klinik maupun tempat pengobatan lain dimintanya untuk menangani pengobatan setiap korban. Konsekuensi biaya yang timbul diminta untuk ditangani secara bersama oleh Gubernur, Walikota Medan, dan pimpinan perguruan tingi tempat kuliah mahasiswa.

"Negara menjamin penyampaian aspirasi secara demokratis, baik kritik, protes dalam bentuk apapun. Namun sebagai bangsa yang beradab, maka semua pihak diminta menyampaikan aspirasi dengan cara- cara yang beradab, tanpa amarah, tanpa dendam, dan tanpa merusak fasilitas umum, juga fasilitas yang dibangun dengan dana APBN dan APBD," ujarnya, Kamis malam, 20 September 2018.

Menurutnya, setiap penyampaian aspirasi seharusnya tidak menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun, baik verbal maupun non verbal. Perbedaan sikap, pandangan, hingga pilihan politik dijamin dan diberi tempat dalam ruang demokrasi Pancasila. Namun setiap perbedaan tidak seharusnya menghadirkan kebencian, amarah, permusuhan.

"Setiap orang yang melakukan provokasi dan penghasutan kepada kelompok orang untuk menebar kebencian, amarah, dan permusuhan, merupakan tidakan yang bertentangan dengan Pancasila, maka orang tersebut harus dijerat secara hukum oleh penegak hukum," tegasnya.

Sutrisno Pangaribuan mendesak Kapolrestabes Kota Medan menjamin keamanan kota Medan pasca terjadinya bentrok kelompok masyarakat yang pro dan kontra pemerintah. Kapolrestabes diminta untuk mengejar setiap orang yang melakukan kekerasan, terutama aktor intelektual yang berada dibalik bentrok para pihak yang pro dan kontra pemerintah.

Lebih lanjut dikatakannya, aspirasi dalam bentuk apapun tidak dapat dibungkam dengan cara apapun, termasuk sikap yang berbeda dengan pemerintah. Protes, kritik, evaluasi terhadap pemerintah dapat dilakukan oleh kelompok mahasiswa atau kelompok masyarakat secara terbuka. Akan tetapi setiap tindakan yang menimbulkan dan menghadirkan kebencian, amarah, dan permusuhan dari pihak lain juga tidak dapat dibenarkan.

Pimpinan aksi, pimpinan organisasi, kelompok masyarakat/ kelompok mahasiswa yang bentrok bertanggung jawab atas aksi massa yang berakhir dengan kekerasan. Maka Kapolrestabes harus segera memeriksa pimpinan aksi/ organisasi/ kelompok massa aksi yang melakukan kekerasan.

"Kepada orang atau kelompok orang tidak boleh dikriminalisasi. Setiap orang yang diamankan oleh Kepolisian, jika tidak cukup bukti melakukan tindakan melawan hukum, maka harus segera dilepaskan oleh kepolisian, dan diberi jaminan keamanan. Setiap pelaku kekerasan, siapapun, masyarakat, mahasiswa, bahkan aparat pemerintah, termasuk aparat kepolisian  harus diproses secara hukum yang fair, adil dan transparan," paparnya.

Sutrisno Pangaribuan mengimbau kepada seluruh masyarakat, mahasiswa, atau siapapun yang akan melakukan aksi dalam bentuk apapun, diminta untuk tidak membangun sikap permusuhan, amarah, dan kebencian terhadap siapapun.

"Menghadapi momentum politik, akan terjadi berbagai dinamika yang sangat mungkin berpotensi terjadinya berbagai gesekan di tengah masyarakat, maka diminta kepada semua pihak untuk mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Mari membangun kontestasi politik yang beradab, menjunjung tinggi nilai- nilai kemanusiaan, dan menghadirkan kegembiraan dalam politik. Setiap upaya yang menghadirkan permusuhan, amarah, dan kebencian harus dijadikan sebagai musuh bersama, sehingga demokrasi kita semakin berkualitas," tutupnya.(AL)
  BeritaTerkait
  • Pemprov Sumut Diminta Segera Ambil Alih Lahan di Bandung

    2 tahun lalu

    Santer disorot publik Sumut kini adalah adanya tanah seluas 3.000 meter persegi, di jalan Batu Tulis III, Kelurahan Batu Nunggal, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang terdaftar sebagai aset pemerintah provinsi Sumut. Terkait tanah ini, Komisi C menda

  • Belum Bahas P APBD 2018 dan RAPBD 2019, Pemprov Sumut Kembali Langgar Permendagri

    2 bulan lalu

    Oleh: Sutrisno Pangaribuan, STSekretaris Komisi D/ Anggota Badan Anggaran/ Wakil Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera UtaraPemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki kebiasaan melan

  • Sutrisno Pangaribuan: Pemkab Tapsel Lakukan Pembohongan Publik

    2 tahun lalu

    "Pertemuan Reses kali ini dengan masyarakat, semakin menegaskan bahwa Pemkab Tapsel, telah melakukan pembohongan publik. Dan merela telah melakukan upaya-upaya paksa terhadap masyarakat, agar bersedia demi kelancaran pembongkaran kuburan,"

  • Ketua dan Wakil Ketua Komisi C ke Jakarta, Sutrisno: Apa Mau Kejar Setoran?

    2 tahun lalu

    Ada sesuatu hal yang membuat sejumlah anggota DPRD Sumut gerah dan bertanya-tanya. Pasalnya setelah lama tak juga memperoleh kata sepakat tentang pajak Air Permukaan Umum (APU) antara PT Inalum, kabarnya kemarin (2/8/2016), telah dilaksanakan sidang atau

  • Praktisi: Posisi Wagubsu Pendamping Tengku Erry Sangat Penting

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Posisi Wakil Gubsu pendamping Gubsu Tengku Erry dirasa sangat penting. Apalagi dikaitkan dengan kebutuhan daerah yang membutuhkan pendampingan dari Gubsu-Wagubsu.

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb