• Home
  • News
  • Sutrisno Pangaribuan: Pemkab Tapsel Lakukan Pembohongan Publik
KSP Makmur Mandiri
Senin, 25 Juli 2016 18:30:00

Terkait Pembongkaran Makam Oleh Pemkab Tapsel

Sutrisno Pangaribuan: Pemkab Tapsel Lakukan Pembohongan Publik

BAGIKAN:
Metrotapsel

Medan (Pelita Batak)
Anggota DPRD Sumut Dapil Sumut VII, Sutrisno Pangaribuan ST, mengatakan Pemkab Tapsel telah melakukan pembohongan publik. Alasannya, di dalam pertemuannya dengan masyarakat Desa Janji Mauli Kabupaten Tapsel pada kunjungan resesnya Senin (18/7/2016) 2016 lalu, Pemkab Tapsel telah melakukan upaya paksa terhadap masyarakat, agar bersedia demi kelancaran pembongkaran kuburan.

"Pertemuan Reses kali ini dengan masyarakat, semakin menegaskan bahwa Pemkab Tapsel, telah melakukan pembohongan publik. Dan merela telah melakukan upaya-upaya paksa terhadap masyarakat, agar bersedia demi kelancaran pembongkaran kuburan," kata Sutrisno di Medan, Minggu (24/7/2016).

Lebih lanjut Sutrisno mengatakan, dalam rese tersebut semua warga masyarakat di Desa Janji Mauli yang menghadiri, menyatakan sampai kapan pun akan menolak pembongkaran makam leluhur mereka yang konon sudah ada sebelum Indonesia berdiri menjadi sebuah negara.

Ditambahkannya, apalagi yang membuat masyarakat tersinggung adalah sikap arogansi Pemkab Tapsel mencoba meniadakan hak-hak masyarakat yang menyatakan bahwa kawasan itu adalah kawasan hutan. Kemudian, masyarakat juga meminta agar antara TNI dan Polri jangan melakukan intimidasi kepada masyarakat yang sering lalu lalang, bahkan datang seperti pasukan perang.

Menyikapi hal itu,  dia berharap Pemkab Tapsel tidak melakukan provokasi dan memecah belah  keharmonisan yang selama ini terjalin bagus di Desa Janji Mauli dengan berbagai latar belakang komunitas. Dan, apa pun jenis agama yang mendiami Desa Janji Mauli, termasuk jenis kuburan-kuburan yang ada di depan Kantor Bupati hari ini tidak menjadi alasan Pemkab melakukan penggusuran. Justru, Pemkab Tapsel seharusnya menjadikan itu, cagar budaya, karena itu sudah ada jauh sebelum Indonesia.

Menurutnya, masyarakat juga tidak meminta hal-hal yang tak dapat disanggupi Pemkab. "Kami tidak banyak permintaan tentang pembangunan yang lebih. Yang terpenting makam leluhur kami tidak dibongkar",kata Sutrisno menirukan ucapan masyarakat Janji Mauli.

Sehingga, selaku anggota legislatif dengan tegas ia menyatakan akan berdiri bersama rakyat Janji Mauli. Kata dia, atas nama rakyat Pemerintah tidak boleh memaksa rakyat melakukan pemindahan-pemindahan kuburan. Sutrisno menilai, bisa jadi masyarakat itu bersedia dilakukan pemindahan kuburan, tetapi bukan dengan cara paksa tapi harus sangat beradat, bukan meniadakan hak mereka.

Namun, langkah langkah yang terlihat dilakukan Pemkab Tapsel saat ini justru mengatakan kawasan tersebut adalah kawasan hutan. Kalau begitu, justru Pemkab sendirilah menurut Sutrisno yang telah merusak kawasan hutan, buktinya ada parit dan jalan beraspal di sana.

Sesuai apa yang disaksikannya dalam reses, sejauh ini Pemkab Tapsel telah melakukan perusakan yang luar biasa terhadap makam-makam, lahan dan hutan tersebut. Maka, Sutrisno akan terus mendampingi perjuangan Masyarakat Janji Mauli, dan saat ini ia menggiring masyarakat membuat pengaduan ke Komnas HAM. Artinya, supaya penindasan yang dilakukan Pemkab Tapsel, harus segera diakhiri dan diprotes secara hukum.

Sesuai yang disaksikan Sutrisno, pembongkaran kuburan tersebut juga dilakukan dengan sangat tidak wajar. Dan satu lagi, jagung milik kelompok tani wanita di sekitar makam disamaratakan dengan tanah.(TAp)

  BeritaTerkait
  • Bongkar Makam, Pemkab Tapanuli Selatan Langgar HAM

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumut Sutrisno Pangaribuan,ST menilai pembongkaran makam oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menyertakan tinda

  • Pemprov Sumut Diminta Segera Ambil Alih Lahan di Bandung

    2 tahun lalu

    Santer disorot publik Sumut kini adalah adanya tanah seluas 3.000 meter persegi, di jalan Batu Tulis III, Kelurahan Batu Nunggal, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang terdaftar sebagai aset pemerintah provinsi Sumut. Terkait tanah ini, Komisi C menda

  • 7 Nama Komisioner KPID Sumut Beredar Dua Versi

    3 tahun lalu

    Informasi diperoleh, Jumat (20/5/2016) mengatakan, beredar dua versi tujuh nama Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut, lantaran masing-masing calon diduga membayar meminta kepastian nama mereka masuk dalam daftar yang ditetapkan.

  • Menelusuri Liku-liku Jalan di Bonapasogit dan Merajut Semangat Leluhur

    2 tahun lalu

    Pulang ke kampung saya, Sigolang di lereng pebukitan Bukit Barisan di deretan Tapanuli Selatan sangat berkesan. Keberangkatan kali ini, diawali dihari Kamis, tanggal 27 April 2017 dengan bangun san

  • Sekali ( lagi ) tentang PDAM Tirtanadi

    tahun lalu

    SEPANJANG Bulan Oktober 2017, PDAM Tirtanadi telah dua kali menampilkan informasi di website: pdamtirtanadi.co.id. Informasi pertama pada 4 Oktober 2017, pecahnya pipa transmisi dengan diameter 250 mm

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb