• Home
  • News
  • Senin dan Selasa Depan, 5000-an Buruh akan Turun ke Jalan di Medan
Sabtu, 15 Oktober 2016 12:27:00

Senin dan Selasa Depan, 5000-an Buruh akan Turun ke Jalan di Medan

BAGIKAN:
Paraduan Pakpakan
Konferensi pers aktivis buruh di kafe Coffee Potret di Medan, Jumat 14 Oktober 2016
Medan(Pelita Batak): Gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (GAPBSI) akan turun ke jalan dengan 5.000-an massa selama dua hari yakni Senin 17 Oktober 2016 - 18 Oktober 2016 ke sejumlah titik pusat pemerintahan. Aksi tersebut dilakukan seiring lambatnya penanganan  permasalahan ketenagakerjaan terhadap 3000-an buruh yang belum terselesaikan pemerintah dan instansi terkait di medan . 
 
Pimpinan aksi yang juga Ketua DPC F SP LEM SPSI Medan Gimin, saat konferensi pers di kafe Coffee Potret  di Medan, Jumat 14 Oktober 2016 mengatakan banyak persoalan ke­tenagakerjaan yang belum mendapatkan solusi yang memihak kaum buruh. "Untuk itu kami akan melakukan aksi dimulai Senin 17 Oktober 2016 di beberapa titik, yakni Kantor DPRD Sumut, Kantor Gubsu, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Medan, Mapoldasu dan Mapolrestabes Medan. Sebanyak 5000-an akan turun dan berasal dari beberapa daerah, yakni Kawasan Industri Medan (KIM), Belawan, Amplas, Patumbak, Sampali, Namorambe, Delitua, dan Sibiru-biru," ujarnya.
 
GAPBSI merupakan gabungan dari 16 serikat pekerja, yakni Jahotman Si­tang­gang (DPC F SP KEP SPSI Medan), Gimin (DPC F SP LEM SPSI Medan), Ahmad Rivai (DPC F SP RTMM SPSI Medan), Antoni Pasaribu (DPC F SPTI SPSI Medan), Alimuddin Siregar (DPC F SP KAHUT SPSI Medan), Elvianti Tanjung (DPC F SP NIBA SPSI Medan), M. Ishak (DPC F SP PAR SPSI Medan), Indra Syafi'i (DPC PPMI Medan), Usaha Ta­rigan (Korda F SB Kikes KSBSI Su­mut), Paraduan Pakpahan  (DPC F GAR­TEKS KSBSI Medan), Ponijo (DPC F LOMENIK KSBSI Medan), Adijon Si­tanggang (DPC SBSI 1992 Medan), Rin­tang Berutu (BPP SBMI Merdeka), Pa­rulian Sinaga (Kesatuan Buruh Independent), Amrul Sinaga (Solidaritas Buruh Sumatera Utara), dan Poltak Tampubolon (DPC F BUPELA SBSI Medan).
 
Selain permasalahan ribuan buruh yang kunjung tidak selesai, dalam aksi nanti, mereka juga menyasar beberapa poin penting. "Di antaranya meminta pemerintah pusat menghapus sistem perbudakan 'modern' berkedok sistem kontrak, serta Peraturan Pemerintah (PP) No­mor 78/2015 tentang pengupahan. Untuk pemerintah derah terkait UMK 2017, penolakan penghitungan upah yang tidak sesuai, serta desakan adanya peraturan daerah tentang ketenagakerjaan," katanya.
 
Selain itu, instansi hukum dan aparatur ne­gara juga didesak untuk menyelesaikan per­masalahan yang menimpa buruh dengan benar. "Selama ini, kita melihat ada beberapa kejanggalan hukum. Kasus ketenagakerjaan juga seperti 'dianaktirikan'. Beberapa hakim juga diduga telah  melakukan pelanggaran hal ini sudah kami laporkan ke Komisi Yudisial (KY). Selain itu ada 13 perusahaan/usaha di Medan sampai saat ini juga menuntaskaskan pelanggaran normatif buruhnya . Total buruh, bisa lebih dari 3000-an masih mengalami ka­sus-kasus ketenagakerjaan di sana," jelasnya.
 
Wakil Pimpinan Aksi,  Kordinator Daerah FSB KIKES KSBSI Sumatera Utara Usaha Tarigan menyebutkan, pada dasarnya, banyaknya permasalahan yang menimpa buruh merupakan kompleksitas dari penyimpangan pelaksanaan sistem kontrak di lapangan dan terbitnya PP 78 Tahun2015. "Sebenarnya dasar dari banyaknya permasalahan tersebut bisa disimpulkan dari adanya dua persoalan yang krusial, yakni sistem kerja modern yang kontrak dan sejenisnya. Juga adanya PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Ini pemicu banyaknya permasalahan kaum buruh selama ini," ujarnya.
 
Disebutkannya, jika pengusaha melakukan sistem yang sesuai, sebenarnya tidak akan ada masalah. "Namun, yang terjadi, sistem kontrak itu tidak sesuai di lapangan. Menurut undang undang No 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan , hanya ada lima pekerjaan yang boleh sistem 'kontrak', yakni security, katering, pengeboran minyak lepas pantai, sopir angkutan khusus karyawan, dan cleaning service. Jenis pekerjaan di luar itu seharusnya tidak diperbolehkan sistem kontrak kerja waktu tertentu atau dengan bahasa kerennya 'outsourcing’. Tapi nyata-nyata  di lapangan, hampir 70 persen buruh di Medan bekerja di sistem outsourcing di  luar lima jenis pekerjaan itu," paparnya.
 
Menurutnya, bukan hanya kaitan buruh dengan pengusaha saja, namun, beberapa kasus ketenagakerjaan disinya­lir 'stagnan' dan tidak jelas proses penye­le­saiannya di instansi aparat hukum. "Kita sudah kirim surat ke KY dan lem­baga terkait untuk melihat permasala­han hukum terkait ketenagakerjaan di sini. Bukan hanya itu, kita juga terus men­desak lewat aksi yang direncanakan akan dilakukan setiap bulan di pengadilan ne­geri (dalam hal ini pengadilan hubungan industrial),” ungkapnya.
 
Karena itu, pihaknya melakukan aksi tu­run ke jalanan agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait serta petugas aparat tidak sewenang-we­nang terhadap buruh. "Tidak hanya aksi demo, kita juga punya konsep agar pemerintah daerah setidaknya memiliki perda sendiri. Peraturan pusat, mungkin sulit dihapus, namun bisa tetap dilakukan peraturan di tingkat daerah, ini yang ingin kita harapkan dari pemerintah setempat,"tukas Usaha Tarigan.(Paraduan Pakpahan)
  BeritaTerkait
  • Ribuan Buruh Berunjuk Rasa di DPRD Sumut, Kantor Gubsu dan Kantor PN Medan

    2 tahun lalu

    Medan(Pelita Batak): Ribuan Buruh yang tergabung dalam Gabungan Serikat Pekerja/Serikat Bu­ruh (GAPBSI) berunjukrasa ke sejumlah titik pusat pemerintahan di Kota Medan, yakni Kantor DPRD Provin

  • May Day : Buruh Harus Diberikan Tempat untuk Sampaikan Aspirasi

    12 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak) : Peringatan Hari Buruh Internasional di Kota Medan dipusatkan di Gelanggang Remaja Jalan Sutomo Medan, Senin (1/5/2017). Seribuan buruh tergabung dalam Gabungan Serikat Pe

  • Ini Dia Kronologi Kasus Penganiayaan Aktivis Yayasan Pencinta Danau Toba - YPDT) di Samosir Versi Jhohannes Marbun (1)

    8 bulan lalu

    Medan(Pelita Batak): Pengeroyokan, "Penahanan", dan Pelecehan Seksual terhadap Sebastian Hutabarat dan Jhohannes Marbun (Pengurus Yayasan Pencinta Danau Toba-YPDT) di Lokasi Galian C, Desa Silimalombu

  • Medan Amplas Terus Gencar Bersihkan Parit dan Drainase

    6 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Jajaran Kecamatan Medan Amplas  terus gencar melakukan pembersihan dan pengorekan parit guna mengantisipasi terjadinya banjir menyusul tingginya intensitas hujan belakangan i

  • Bermasalah, Papan Reklame Ini Dibongkar

    5 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Satpol PP Kota Medan melanjutkan kembali pembongkaran papan reklame bermasalah. Senin (20/11)  malam, giliran tiga unit papan reklame di Jalan Brigjen Katamso, persis seputar

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. ariewebnet