• Home
  • News
  • Semua Negara Kewalahan Hitung Transaksi Berpotensi Pajak di Google
KSP Makmur Mandiri
Senin, 19 September 2016 10:14:00

Semua Negara Kewalahan Hitung Transaksi Berpotensi Pajak di Google

BAGIKAN:
Sri Mulyani

Jakarta (Pelita Batak) :
Semua negara saat ini menghadapi masalah dalam penghitungan target pajak dari transaksi elektornik yang bekaitan dengan Google Asia Pasific. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Meski demikian, Sri Mulyani menegaskan Direktorat Jenderal Pajak menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada Indonesia untuk menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang menggunakan online atau menggunakan platform e-commerce itu merupakan subjek pajak di Indonesia.

Tentu saja, lanjut Menkeu, wajib pajak bisa saja melakukan argumen berbeda. "Tapi ini adalah negara Republik Indonesia dimana kami memiliki Undang-Undang Perpajakan," kata Sri Mulyani kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/9/2016) petang.

Kalau ada suatu perbedaan, lanjut Menkeu, tentu bisa dilakukan apakah secara bilateral atau melalui mekanisme peradilan perpajakan.

Menkeu menjekaskan, kegiatan yang ada di Indonesia diharapkan membentuk yang disebut Badan Usaha Tetap (BUT), dan itu akan menyebabkan bahwa aktivitas ekonomi mereka merupakan objek pajak di Indonesia.

Diakui Menkeu, bahwa isu pajak Google ini adalah isu yang memang masih sangat banyak sekali di banyak negara juga menjadi suatu persoalan yang tidak mudah.

Namun Menkeu menegaskan, pihaknya  akan terus melakukan upaya-upaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar kegiatan-kegiatan ekonomi yang berada di Republik Indonesia dan dimiliki oleh Wajib Pajak Indonesia, dia melakukan kewajibannya membayar pajak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada di Republik ini.

Sebelumnya Ditjen Pajak menyatakan, penyedia layanan internet Google Asia Pasific sebagai BUT sejak April 2016. Atas statusnya itu, Ditjen Pajak melayangkan surat untuk melakukan pemeriksaan awal.

Namun pihak Google Asia Pasific Pte Ltd di Singapura mengirimkan surat penolakan. Alasannya, Google merasa tidak seharusnya dianggap memiliki BUT, sehingga tidak seharusnya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga tidak perlu dilakukan pemeriksaan soal pajak. (Setkab/TAp)

  BeritaTerkait
  • Pengusaha: "Pak Masih Hitung-hitung"

    3 tahun lalu

    Kebijakan pemerintah yang telah dituangkan dalam UU Tax Amnesty sudah menuai hasil. Pasalnya, terhitung di 1 Agustus 2016, dari pesertanya yang sudah daftar 344 orang dengan nilai yang di-declare baru Rp3,7 triliun. Presiden Joko Widodo optimis, pada ming

  • Demo Disebut Hanya Memperburuk Kondisi Ekonomi yang Tengah Lesu

    3 tahun lalu

    Jakarta(Pelita Batak): Yopie Hidayat, kolumnis ekonomi yang juga mantan Juru Bicara Wapres Boediono, menegaskan, saat ini, kondisi ekonomi global tengah dalam kondisi sangat tidak bagus, bahkan bis

  • Panduan untuk Berbelanja yang Aman di Hari Libur Menjelang 2017

    3 tahun lalu

    Medan(Pelita Batak): Kita akan segera memasuki musim membeli holiday gift. Toko-toko sudah memenuhi stoknya dengan banyak sekali perangkat terhubung yang wajib dimiliki, dimulai dari aksesoris dan

  • Artis Narkotika dan Hak Asasi Manusia

    2 tahun lalu

    Oleh: DR Anang Iskandar, SIK, SH, MH.Dosen Trisakti KA BNN 2012 -2015. KABARESKRIM 2015-2016 Banyak artis terkenal yang bermasalah dengan narkotika , sebut saja  Whitney Houston , Micha

  • Menguat Dalam KPU Sumut Goes To Campus, Mahasiswa Harus Jadi Pemilih Cerdas dan Jadi Contoh

    tahun lalu

    Medan (Pelita Batak):Komisioner KPU Sumut Ir. Benget Silitonga mengatakan mahasiswa adalah aset bangsa yang sangat berharga, maka mahassiwa harus mendukung proses demokrasi yang benar dan baik, teruku

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb