• Home
  • News
  • SKPI Lebih Kuat Dibanding Fotokopi Ijazah Berlegalisir
KSP Makmur Mandiri
Rabu, 14 Maret 2018 19:09:00

Pakar Hukum Tata Negara:

SKPI Lebih Kuat Dibanding Fotokopi Ijazah Berlegalisir

BAGIKAN:
ist|Pelitabatak
Medan (Pelita Batak) :
Sejumlah ahli hukum dan akademisi menyimpulkan, surat keterangan pengganti ijazah (SKPI) yang diajukan JR Saragih berkedudukan sama dengan ijazah. Karenanya, tak ada alasan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut untuk kembali menolak Bupati Simalungun dua periode tersebut sebagai Calon Gubsu.
 
"Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) itu diterbitkan karena ijazah seseorang hilang ataupun rusak. Jadi intinya, orang yang memiliki SKPI adalah orang yang memiliki ijazah," tegas Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, Dr Riawan Tjandra SH, Mhum kepada wartawan, Rabu (14/3/2018).
 
Menurut pakar yang beberapa waktu lalu sempat menjadi saksi ahli dalam musyawarah gugatan Pilkada Sumut di Bawaslu Sumut ini, KPU Sumut semestinya tidak secara kaku memahami tekstual putusan Bawaslu Sumut yang memerintahkan JR Saragih harus melegalisir ulang fotokopi ijazahnya. "Dalam masalah JR Saragih ini, dengan keluar SKPI ya harusnya diterima. Karena, SKPI sendiri sebenarnya lebih kuat dari fotokopy ijazah yang dilegalisir," tegasnya.
 
Senada, dosen Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Darma Agung, Maurice Roger Siburian mengatakan, seseorang yang kehilangan ijazah akibat kelalaian bukan berarti harus kehilangan hak menjadi calon pimpinan daerah. "Kalau kita lihat, seseorang yang sudah menyelesaikan S3 wajib melampirkan ijazah S2-nya. Itu terus dilakukan hingga tingkat pendidikan di bawahnya," terangnya.
 
Kembali ditegaskannya, SKPI yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh pihak berwenang bisa digunakan untuk proses pendaftaran hingga gugatan yang dilakukan JR Saragih dalam Pilgubsu 2018. Dan, KPU tidak semerta-merta bisa menolak SKPI yang diajukan JR Saragih.
 
"Kekuatan SKPI ini sama dengan ijazah. Ini juga menjadi bukti otentik kalau yang bersangkutan tamat SMA," tutup Maurice yang juga menjabat sebagai ketua LBH Kawat Duri.
 
Dihubungi terpisah, Guru Besar Fakultas Hukum di sejumlah universitas, Prof. Dr. Maidin Gultom, SH, MH juga menekankan hal senada. Menurutnya, SKPI sah digunakan JR Saragih dalam pencalonannya di Pilgubsu 2018 ini, selagi proses pengurusannya dilakukan secara benar. Terlebih, pengesahan (legalisir) fotokopi SKPI itu disaksikan langsung Komisioner KPU Sumut dan juga perwakilan Bawaslu Sumut.
 
"Yang mengeluarkan SKPI itu adalah pemerintah, maka SKPI itu punya kekuatan hukum tetap," tukasnya.

Fotokopi ijazah yang dilegalisir sebagaimana keputusan Bawaslu Sumut, jelasnya pula, pada prinsipnya sama dengan fotokopi SKPI sebagaimana Pasal 50 PKPU No 3/ 2017. Dan, semestinya ini sudah "clear" dipahami penyelengara pemilu.

"Sebagai referensi, Sihar Sitorus juga menggunakan SKPI sebagai persyaratan calon. Jadi, tidak ada alasan KPU Sumut tidak mengakomodir pencalonan JR Saragih," tandasnya.

Sementara, analis politik yang juga dosen ilmu politik di berbagai perguruan tinggi, Jonson Rajagukguk mengatakan, berdasarkan prinsip ilmu administrasi publik, proses administratif yang dilakukan JR Saragih sudah benar. Dan, SKPI merupakan produk administrasi pemerintah lantaran yang mengeluarkan adalah Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat.

"Satu hal yang juga menjadi bahan kritik saya, beredarnya informasi di media bahwa KPU tetap akan memutuskan JR Saragih tidak memenuhi syarat (TMS) bila mengajukan SKPI merupakan informasi yang tidak mendidik. Informasi itu semestinya tidak dibuka ke publik sebelum KPU Sumut mengelar pleno," tambah kolumnis politik berbagai media ini. (*)
  BeritaTerkait
  • Nikson Silalahi, Membangun Kabupaten Dairi Lewat Pendidikan

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak): Sebagai anak dari seorang petani, Nikson Silalahi yang lahir dan besar di Parongil/Dairi merupakan anak kampung tulen. Dia penggemar olahraga bola kaki dan bulu tangkis yang k

  • Pembumian Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika serta Penguatan NKRI dan UUD 1945

    2 tahun lalu

    Indonesia Raya selalu berdiri kuat dan semakin bergerak kokoh dari dahulu, kini, dan seterusnya karena memiliki ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945, yang mengakui, melindungi, memfasilit

  • Pengembangan Kepulauan Nias Dan Pembangunan Kawasan Strategis di Indonesia

    4 bulan lalu

    Oleh : Firman Jaya Daeli Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Indonesia Raya dengan ideologi Pancasila, yang dapat diletakkan dan dipetakan dalam beberapa pertimbangan. Indonesia R

  • Pertumbuhan Internet Memberi Dampak Positif Terhadap Industri Real Estate

    2 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak): Internet telah mengubah seluruh lapisan masyarakat di seluruh dunia; mulai dari mengubah kebiasaan mereka dalam memposting kegiatan liburan hingga cara membeli properti. Di

  • Gubernur Sumut : Wangsa Melayu Miliki Karakter Dan Modal Sosial Yang Kuat

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) HT Erry Nuradi mengharapkan Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) ikut berperan di garda terdepan menjadi pemersatu bangsa, sebab bahasa Melayu sudah menjadi perekat dan dijadikan bahasa persatu

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb