• Home
  • News
  • Rapat Manajemen Pengendalian dan Sinkronisasi Penanggulangan Banjir Medan
KSP Makmur Mandiri
Jumat, 19 Oktober 2018 17:17:00

Rapat Manajemen Pengendalian dan Sinkronisasi Penanggulangan Banjir Medan

BAGIKAN:
ist|pelitabatak
Medan (Pelita Batak):
Guna menciptakan sinergitas dalam penanggulangan banjir, berbagai pemikiran, baik secara empirik maupun akademik haruslah disatukan untuk melahirkan rencana aksi dan konsep yang sama, sehingga hasil diperoleh benar-benar optimum. Oleh karena itu Pemko Medan mengundang berbagai narasumber yang berkompeten untuk mencari solusi terbaik untuk permasalahan banjir di Kota Medan.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Kali Kota Medan, Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si saat memimpin rapat Manajemen Pengendalian dan Sinkronisasi Penanggulangan Banjir Kota Medan di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota Medan, Jumat (19/10).

Wakil Wali Kota mengatakan melalui rapat ini akan menjadi wadah menyinkronkan kerja yang selama ini dilaksankan dan juga tempat berkoordinasi rencana kerja mendatang. Karena ke depan akan ada tindakan nyata dan berfokus pada pembenahan terhadap Sungai Sikambing dan Sungai Babura.

"Dengan melibatkan seluruh stake holder dan narasumber yang berkompeten di bidang akademisi dan praktisi tentunya kita akan mendapatkan kajian serta rekomendasi yang lengkap dalam mengambil langkah-langkah untuk menaggulangi banjir di Kota Medan," ujar Akhyar.

Rapat diawali dengan pemaparan Kadis PU Medan, Ir. Khairul Syahnan tentang upaya penanganan banjir di Medan. Di antaranya normalisasi drainase atau anak-anak sungai yang ada di Medan, pembersihan endapan-endapan dalam saluran eksisting yang ada, pembangunan drainase primer maupun sekunder untuk mendukung drainase yang sudah ada, membuat database/gorong-gorong dan program rehabilitasi/pemiliharaan talut,serta berbagai studi kelayakan kolam retensi.

Dalam rapat itu juga dikemukakan soal sungai-sungai yang mengaliri Medan dan berisiko menciptakan banjir di kawasannya. Di antaranya genangan Simpang Gatot Subroto dan Helvetia serta Sungai Babura dengan kawasan genangan air kampus USU I & II, Dr. Mansyur, dan Padang Bulan.

Menurut Kepala Badan Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II, Roy Panagon Pardede, penanganan sungai ini bisa dilakukan dengan normalisasi dan pembuatan tanggul. Salah satu hambatan adalah adanya pemukiman warga di pingiran sungai. Untuk itu, diperlukan langkah pembebasan lahan.

Menanggapi hal ini, pakar penataan kota, Budi D Sinulingga mengatakan, soal pembebasan lahan ini sudah lama dibicarakan. Namun, sampai sekarang belum ada langkah kongkret.

"Saya menyarankan agar pembebasan lahan itu menggunakan pendekat sosial yang melibatkan pegiat-pegiat sosial," ungkapnya.

Rapat ini menghasilkan keputusan pembentukan tim yang terdiri dari BWS, Pemprovsu, dan Pemko Medan yang memiliki kesatuan konsep dan langkah menanggulangi banjir akibat luapan Sungai Sikambing dan Babura, serta menunjuk Plh Kepala Bappeda Medan, Ir. Wirya Al Rahman, untuk memimpin tim tersebut.

Rapat yang berlangsung di ruang rapat I kantor Wali Kota Medan itu diikuti Kepala Badan Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II Roy Panagon Pardede, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir Khairul Syahnan, juga perwakilan dari Pemprovsu. Selain itu, dalam memimpin rapat itu Wakil Wali Kota juga turut didampingi Sekda, Ir. Wiriya Al Rahman, MM, yang juga merupakan Plh Kepala Bappeda Medan. Rapat ini juga menghadirkan para pakar yakni Budi D Sinulingga, Makmur Ginting, dan Johanes Tarigan.    

Plh Kepala Bappeda, Ir. Wirya Al Rahman, MM mengajak semua pihak terkait untuk menghadap kepada pemerintah pusat dengan memaparkan persoalan serta konsep penyelesaian yang komprehensif.

Dia mengatakan, pemerintah pusat akan mendengar dan merespons positf jika Pemko, Pemprovsu, dan BWS sudah sepakat dan satu pemikiran dalam menanggulangi persoalan pembebasan lahan dan normalisasi sungai ini.

Menambahi itu, Makmur Ginting, akademisi dari USU yang juga pernah menjadi birokrat mengatakan, untuk penanggulangan banjir ini semua harus menghilangkan ego sektoral.

"Sesungguhnya yang harus jadi pegangan adalah batas hidrologi, bukan batas administrasi," tandasnya. (RF|TAp)
  BeritaTerkait
  • Evaluasi Penataan Infrastruktur Jalan dan Drainase Medan

    satu bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Pemko Medan terus fokus membenahi infrastruktur baik jalan maupun drainase yang ada di Kota Medan. Pembenahan itu dilakukan dalam rangka  untuk menjadikan Medan Rumah Kita se

  • Sumut Terima Helikopter SAR, Erry Ingatkan Daerah Waspada Bencana

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menerima satu unit helikopter jenis AW139 buatan Italia tahun 2016 dari Badan SAR Nasional

  • Warga Medan Diajak Ikut Tanggulangi Masalah TB

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak)Wali Kota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MSi diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang), Qamarul Fatah membuka Pertemuan Konsolidasi Lintas Program/Lintas Sektoral Penanggulangan Tuberculosis (TB) di Kota Medan di ruang Rapat I

  • Wagubsu Minta Penyediaan Rumah Layak Huni Cepat Terwujud di Sumut

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Wagubsu Dr Nurhajizah Marpaung mengatakan bahwa kegiatan Rapat Konsultasi dan Sinkronisasi Program dan Koordinasi Pemahaman, Urgensi, Penyusunan RP3KP dan Forum Sinkronis

  • Sumut Peroleh WTP dari BPK RI

    tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk ketiga kalinya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal pengelolaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan R

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb